<![CDATA[Dalam setiap momentum pemilihan kepala daerah umumnya terdapat dinamika yang meliputi situasi politik di wilayah pemilihan, para kader, maupun partai-partai pengusungnya. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi polemik di internal Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jabar berupa dualisme dalam kepentingan pengajuan calon Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) dimana kedua kubu saling mengklaim memiliki legalitas untuk memajukan calonnya di Pilgub 2018. Resolusi konflik yang dihasilkan PPP dapat dibagi kedalam tiga yaitu: Pertama Right-base atau secara hukum keluarnya Keputusan yang di rilis Menteri Hukum dan HAM RI yang menyimpulkan hanya ada satu kepemimpinan partai yakni di bawah pimpinan Ketua Umum HM Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal H Aunur Rofik. Kedua power-based atau kekuasaan ada dua yaitu kekuasaan pusat dengan pendekatan personal Romahurmuziy kepada kepala pemerintah, kedua pendekatan internal tokoh-tokoh senior partai. Ketiga Interest-based, sebuah pilihan partisipatif dalam berpolitik di kubu yang berseberangan dengan merangkul dan mengajak bergabung kembali dengan konsekuensi mendukung kubu yang lain. ]]>
Copyrights © 2022
