Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.98
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humanus: Jurnal ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) PIN Pengelolaan Instalasi Nuklir Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Journal of Governance JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Society Jurnal Agregasi Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Keperawatan Suaka Insan Jurnal Public Policy Jurnal Ilmu Kepolisian Moderat PERSPEKTIF Jurnal Politikom Indonesiana Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JRP (Jurnal Review Politik) JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Muradi -
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran
Religion Arts Humanities Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat Muradi, Muradi
Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1007.401 KB)

Abstract

The establishment of reserve component becomes an important part in the military system of a state. However, the reserve component in Indonesia is still not clear yet to be established, although, as an organization that has biggest personnel than the others. The Army has an interest to prepare the reserve component for support the regular components of the countrys defense. This paper will discuss how the Army reserves component organization established ? How do the composition and the number and distribution of the Army reserve component personnel ? This paper also will examine the possibility of cooperation between the Army and the Local Government in the process of recruitment, maintenance, and deploy of the Army reserves component.Keywords : the Army, the Ministry of Defense, the Reserves Component, the Local Government personnel
POLRI DALAM PUSARAN PENILAIAN PUBLIK Muradi, Muradi
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.03 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11836

Abstract

Setelah Polisi lepas dari militer, banyak masalah yang menghambat responsivitas polisi didalam mewujudkan polisi yang profesional dan demokratis, yang datangnya tidak hanya dari luar, namun  juga dari persiapan di dalam. Terdapat dugaan yang muncul bahwa reformasi di internal polisi akan dinilai sukses ketika tuntutan memisahkan diri dari militer terealisasi. Namun, tantangan sebenarnya yang dihadapi kepolisian di era transisi demokrasi justru lebih kompleks. Artikel ini menjelaskan apa saja masalah yang dihadapi kepolisian di era transisi demokrasi dan bagaimana konteksnya di Indonesia. Artikel ini juga memberikan pendapat dari masyarakat bagaimana mengelola integrasi dari kepolisian nasional sebagai sebuah institusi agar mendapatkan respon positif dari masyarakat, dan secara individu, para anggota polisi dapat secara aktif ikutserta dan bertanggung-jawab dalam mengelola pendapat yang baik dari masyarakat
POPULARITAS SELEBRITI SEBAGAI ALAT KOSMETIKA POLITIK Putri, Dyah Tantri Efrina; -, Muradi
CosmoGov Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.114 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12640

Abstract

Fenomena selebriti untuk turut naik ke panggung perpolitikan semakin semarak. Terlihat dari sebagian besar partai yang meminang para selebriti untuk masuk menjadi kandidat sebagai wakil rakyat. Fenomena ini tidak terlepas dari adanya perubahan sistem pemerintahan dan politik sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini. Perubahan sistem inilah yang otomatis turut mempengaruhi sistem kepartaian. Euforia demokrasi masa reformasi menjadikan pemilih dapat memilih langsung wakil rakyat. Dahulu dimana selebriti hanya merupakan “boneka pajangan etalase politik”, saat ini dapat lebih berperan sebagai aktor politik. Tidak dapat dipungkiri, popularitas selebriti merupakan modal politik yang dimanfaatkan partai politik untuk mendulang perolehan suara
PENGELOLAAN PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA Muradi, Muradi
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.455 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11859

Abstract

Masalah yang terjadi di perbatasan negara adalah bukan hanya tentang missmanajemendan bagaimana harus melindungi tanah tersebut dari berbagai musuh,tetapi juga yang lebih fundamental adalah tentang delimitasi dan demarkasi yangada dalam proses negosiasi. Indonesia memiliki masalah perbatasan yang belumterselesaikan dengan 10 negara diantaranya Singapura, Malaysia, Philipina,Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste dan Republik Palau.Selain itu, banyak ketegangan yang terjadi terkait persoalan perbatasan dengansejumlah negara seperti kejadian di blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia,dan juga mengenai perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Artikel ini akanmenjelaskan bagaimana pengelolaan keamanan perbatasan di Indonesia. Dalamartikel ini akan didiskusikan pula perspektif tentang pengelolaan keamananperbatasan dan menjelaskan tentang pengelolaam keamanan perbatasan denganberbagai prasyarat pendukung, merujuk kepada lima poin pengelolaan perbatasan
PENERAPAN PEMILU BERINTEGRITAS DAN JAMINAN KESETARAAN HAK POLITIK DALAM PENDAFTARAN PEMILIH: STUDI KASUS PADA PILKADA SAMOSIR TAHUN 2015 Pasaribu, Tota; Sumadinata, R. Widya Setiabudi; Muradi, Muradi
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.179 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v3i2.17086

Abstract

Tahapan Pilkada Kabupaten Samosir tahun 2015 khususnya pada pendaftaran pemilih menuai berbagai kendala. Integritas dari Pemilu mengharuskan adanya jaminan kesetaraan hak-hak politik dan hak pilih universal pada setiap warga negara. BerdasarkanData Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai sumber awal pendataan yang kemudian dimutakhirkan dengan data di lapangan, ditemukan sejumlah calon pemilih yang sudah berhak memilih namun tidak terdaftar dalam DP4 karena ketiadaan dokumen kependudukan sehingga secara administrasi mereka tidak berhak untuk didaftarkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai penyelenggara Pemilu berusaha melindungi hak konstitusi setiap warga negara tanpa terkecuali dengan mengakomodir mereka melalui penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang hanya dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.Namun sesuai Undang-undang Adminitrasi Kependudukan hal ini bukan bagian dari dokumen kependudukan.Permasalahan yang muncul adalah bagaimana efektivitas kehadiran SKD dalam melindungi hak pilih warga.Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan konsep Pemiluberintegritas dan kesetaraan hak politik sebagai pisau analisis. Hasil analisis menunjukan bahwa akomodir penggunaan SKD tersebut dinilai efektif melindungi hak pilih warga yang sebelumnya terancam hilang yaitu mereka dari kalangan pemilih pemula, pemilih apatis terhadap dokumen kependudukan dan pemilih dari penganut aliran kepecayaanParmalim. Pada akhir tulisan ini, penulis menyarankan dalam rangka pemberian jaminan hak pilih melalui akurasi data Pemilu, diperlukan adanya penyesuaian regulasi antara teknis pendataan pemilih dengan kependudukan, memelihara data base pemilih secara berkelanjutan dan integrasi data base pemilih dengan data administrasi kependudukan. 
PENERAPAN STRATEGI POLITIK DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN PADA PILKADA SERENTAK DI KOTA MAGELANG Wibowo, Eko Ari; Muradi, Muradi; Sudirman, Arfin
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 4 No 1 (2018): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.145 KB)

Abstract

Women voters became one of the strategic voter segments in the political dissemination carried out by the Magelang City KPU because in addition to the population that exceeded male voters, it was also due to obstacles for women in terms of education, economy and social causes which made women more in the domestic area and limited access to information including electoral issues. In the implementation of simultaneous regional elections in 2015, the KPU set a target of national voter participation rate of 77.5%. As an effort to reach the target, Magelang City KPU implemented a strategy in carrying out political socialization to women voters. Qualitative methods are used in this study, and data collection techniques are used through interviews and documentation. Determination of informants is done with the purpose of using the snowball strategy. The results and discussion revealed that the Magelang City Election Commission applied an offensive and defensive strategy simultaneously but with different target groups of women voters.
TERPILIHNYA FIGUR MINORITAS DALAM MASYARAKAT MAJEMUK BELOTO KABUPATEN FLORES TIMUR: TINJAUAN PERSPEKTIF TEORI PENGARUH MINORITAS DAN TEORI KONTAK Abdurrahman, Abdurrahman; Al-Banjari, M. Husin; Muradi, Muradi
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 4 No 2 (2019): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.697 KB) | DOI: 10.22373/jai.v4i2.454

Abstract

Election of Beloto village head East Flores District 2015 is a paradox in modern-pragmatic political logic, where Solhan Masang, who was the personification of the Muslim minority group, was chosen as the head of Beloto village in the middle of the majority of Catholic communities. The Beloto community practices village head elections in accordance with the principles and spirit of democracy. The decision to choose Solhan Masang as the Village Head, the Beloto community does not take into account the brand of religion, ethnicity, group or group what the candidate is as a uniform political calculation with the majority of the people as long as the political drama of the election is presented. This reason is why this research needs to be conducted to explore this healthier political phenomenon more deeply in Beloto Village. There are two theories that I use in analyzing this phenomenon, namely, first, the theory of minority influence, this theory approach emphasizes 3 (three) components that minority figures must have, namely attitudes of consistency, confidence (self-confidence) and persuasive. Second, contact theory, this theory emphasizes more interaction between individuals and minority groups and the majority are bound by a condition that must be fulfilled
INFRINGEMENT OF GENERAL ELECTION ETHICS IN RIAU ISLANDS PROVINCE, INDONESIA Barus, Barta Oktarius; Bainus, Arry; Muradi, Muradi
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 8, No 1 (2020): JPPUMA Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.04 KB) | DOI: 10.31289/jppuma.v8i1.3129

Abstract

Violation of ethics that involves the General Election Committee members is due to less concern to the process of the development of democracy. Several cases show that the organizers of the election went to the ethics trial of the Honorary Council of Election Management Bodies (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP). This research analyzes the factors that cause the violation of ethics in the General Election in the Riau Islands province. This study applies qualitative methods and managed some interviews, field visits, and library research to collect data. This study employs the theory of institutional capacity from Christensen and Gazley (2008) to analyze the collected data. The theory views the institution from four dimensions to identify the problems in the violation of ethics, namely, human resources, external factor, infrastructure, and financial. Human resources as the organizers of the general election know less the regulation and manuals that regulate the election, which results in the violation of ethics. This study seeks to know the factors that cause the violation so it can contribute to the general election?s organizers to improve their knowledge and organize the election with integrity.
Konflik Internal antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2019 Muhajir, Rahmad; Agustino, Leo; Muradi, Muradi
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 1 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.377 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v4i1.690

Abstract

The 2017 Aceh Besar Pilkada began with the people's desire for a new, better government in Aceh Besar, and in the end the candidate pairs of regents and vice regents namely Mawardi Ali and Tgk Husaini A Wahab won by winning 110,074 votes or winning with 57, 10 %. This victory was obtained from 18 sub-districts out of a total of 23 sub-districts, but after a year of serving as the Regent and his deputy, an internal conflict arose between the two. This research was conducted to dig deeper into the causes of the conflict, so that if possible, a resolution of this conflict could be obtained. The research method used is qualitative in which data is obtained through direct interviews with the two regional leaders (regent and deputy regent) and people who are in the vortex of the conflict. The results of this study indicate the conflict is due to differences in views between the two where the regent feels that his authority and work assignments are in accordance with their respective administrative positions. However, according to the deputy regent there is an agreement between the two that has not been fulfilled, resulting in conflict between the regent and deputy regent, but this conflict can be resolved properly through discussions or deliberations facilitated by a third party.
PEMILU BERINTEGRITAS (STUDI PENDAFTARAN PEMILIH TERHADAP PENGGUNA SURAT KETERANGAN DOMISILI DALAM PILKADA SAMOSIR TAHUN 2015) Tota Pasaribu; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Muradi Muradi
Journal of Governance Volume 3, Issue 2: (2018) December
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (851.133 KB) | DOI: 10.31506/jog.v3i2.4427

Abstract

 This study analyzes about accomodating the electors registration for those Who do not have citizenship document. Due to the equality guarantee of Political rights and universal suffrage to each citizen is a format of democratic and integrated election without any discrimination. The problem arise is how effective the presence of domicile certificate in protecting the citizen suffrage is? Analizing it by using qualitative approach of case study. The result shows that 1,36% or 1.285 People of 94.454 total of their voter list are novice voter, apathetic voters to their demographic documents and voters from trusts who previously had Lost the election rights. However the polemic emerged later is even stipulated in the regulation of general election commission, it is feared to result in mibilization as well as in contrast with domicile administrative formation. Hence, for the election data accuracy, regulation adjustment is needed between voter data and population, maintaining sustainable previous voter data base Key Word: Integrated Election, Voter Registration, SKD, KPU Samosir.
Co-Authors Agustinus Widanarto Al-Banjari, M. Husin Ansar Ansar Arfin Sudirman Arry Bainus, Arry Bambang Aziz Pamungkas Wardhana Barta Oktarius Barus Barus, Barta Oktarius Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dyah Tantri Efrina Putri EKO ARI WIBOWO Ferry Kurnia Rizkiansyah Gameal Flamirion Gemayel Paulus Aruan Harianto Harianto Idil Akbar Kartini, Dede Sri Kurnia Kurnia Leo Agustino Leo Agustino Leo Agustino M. Ridwan Fathony Manan, Firman Mochamad Fattahidayah Dinata Mudinillah, Adam Mudiyati Rahmatunnisa Muh. Ide Apurines Muhajir, Rahmad Muryanto Amin Neneng Yani Yuningsih Novi Indrawati Sagita Novie Indrawati Sagita Nur Yulianto Darojad Pasaribu, Tota Putri, Dyah Tantri Efrina R. Budi Santosa R. Widya Setiabudi Sumadinata Rahmad Saputra Rahman Mulyawan Randy Fauzia Ikhsandi Raymond Pangihut Hasoloan sinaga Ridwan Fathony Rita Myrna Ritonga, Alwi Dahlan Samugyo Ibnu Redjo Sayyid Muh Suparman Solikin Solikin Sumantri Sumantri Syamsul Khan Teguh Anggoro Tota Pasaribu Vidya Nurrul Fathia Wawan Budi Darmawan Wawan Budi Darmawan Wibowo, Eko Ari Yanyan M. Yani Yusa Djuyandi