Jurnal Yustisiabel
Vol 7, No 2 (2023)

INVENTARISASI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Darwance Darwance (Universitas Bangka Belitung)
Rafiqa Sari (Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung)
Tiara Ramadhani (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung)



Article Info

Publish Date
12 Oct 2023

Abstract

Sampai saat ini, ada sekitar 92 indikasi geografis yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) yang terdaftar oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ID G 000000004 pada 28 April 2010. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi di antaranya inventarisasi potensi produk indikasi geografis. Hanya saja, bila merujuk pada Lada Putih Muntok yang menjadi satu-satunya indikasi geografis terdaftar dari Kepulauan Bangka Belitung di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, timbul pertanyaan terkait pembinaan berupa inventarisasi potensi produk indikasi geografis, terutama yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian yang sudah disusun sedemikian rupa, yakni bersifat yuridis empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan di seluruh pemerintah daerah kabupaten/ kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/ kota belum melakukan upaya optimal terkait inventarisasi. Belum optimalnya upaya inventarisasi diakibatkan oleh banyak hal, di antaranya adalah tugas pokok dan fungsi yang dianggap tidak ada kaitanya dengan kekayaan intelektual terutama indikasi georafis, tidak ada program kerja yang berkaitan dengan kekayaan intelektual terutama indikasi geografis, secara kelembagaan terjadi miss-persepsi instansi mana yang dianggap berwenang.

Copyrights © 2023






Journal Info

Abbrev

yustisiabel

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law ...