<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan bagaimana peran Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas melalui tindakan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer berupa informasi hukum yang diperoleh langsung dari responden atau informan di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu data yang telah didokumentasikan sebagai bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Polisi memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum lalu lintas untuk menciptakan kesadaran masyarakat, dimana penegakan hukum dapat dilakukan dengan tindakan non penal yang bersifat preventif dan dengan sanksi yang bersifat legal. Kedua, Dalam hal ini Polisi Lalu Lintas memiliki kewenangan diskresi, artinya kewenangan untuk melakukan tindakan di luar hukum yang dicatat secara formal sebagai bentuk tindakan preventif dalam membangun kesadaran hukum pengguna jalan dalam berlalu lintas. ]]>
Copyrights © 2022
