cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafizatul Ulum
Contact Email
jurnalunizar@gmail.com
Phone
+62370 - 6175565
Journal Mail Official
unizarrechtjournal@unizar.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Al-Azhar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Unizar Recht Journal
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 28292472     EISSN : 28292472     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Unizar Recht Journal is a media managed by the Faculty of Law, Universitas Islam Al-Azhar Mataram for the purpose of disseminating the results of scientific writings, research or conceptual studies on legal science and its development. Unizar Recht Journal published 4 (four) numbers in a year (April, July, October and December). Unizar Recht Journal contains the results of scientific works, research or conceptual studies (the results of thoughts) on legal issues and their development that have never been published in other media. Unizar Recht Journal is intended for students, experts, academics, practitioners, NGOs, and legal observers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 65 Documents
 1   2   3   4   5 
Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Klaster Ketenagakerjaan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Imawanto Imawanto
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan metode daripada Omnibus Law yang melakukan perubahan dan pencabutan beberapa substansi yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerlitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Cara pengumpulan bahan hukum dengan teknik, mengumpulkan bahan hukum sekunder dan pengumpulan bahan kepustakaan. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Perbandingan antara Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan melalui Omnibus Law terdapat beberapa substansi yang mengubah dan/atau menghapus substansi yang terdapat pada UU Ketenagakerjaan. Diantaranya, ialah mengenai Upah Minimum, pesangon, pemutusan hubungan kerja, alih daya (Outsourcing), cuti kerja, waktu istirahat, durasi kerja, tenaga kerja asing (TKA), jaminan sosial, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Peran Kepolisian Dalam Upaya Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme Pada Pondok Pesantren Usman Bin Affan di Wilayah Kabupaten Dompu Lalu Maftuh Abdul Razzaq; Jauhari D Kusuma; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Dompu Dalam Menangkal Penyebaran Paham Radilaklisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, dan mengetahui Kendala Yang Di Hadapi Oleh Aparat Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Dompu Dalam Upaya Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangkal penyebaran paham radikalisme berkaitan langsung dengan tujuan kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yaitu adalah bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, Untuk mencapai tujuan tersebut kepolisian harus mengutamakan tindakan pencegahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. kendala yang dihadapi kepolisian terkait dengan penangkalan penyebaran paham radikalisme terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu factor Internal berasal dari kepolisian sendiri berupa kurangnya personel kepolisian yang ditempatkan di suatu wilayah dan kurangnya Sumber Daya Manusia dan faktor eksternal terkait dengan karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, faktor geografis yang sulit ditembus, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sehingga seringkali penganut paham radikalisme sangat mudah membaur dengan masyarakat Kata Kunci: Peran Kepolisian, Paham Radikalisme, Kabupaten Dompu The type of research used is juridical-empirical law research. Primary data were obtained from informants/respondents, namely the Head of Binmas Police of Dompu and the Chairperson of the Usman Bin Affan Islamic Boarding School Foundation, Dompu Regency, while secondary data was obtained from several laws and regulations related to this research. The effort to infiltrate Islamic boarding schools by radical teachings requires the active role of the police, in this case the Dompu District Police takes persuasive steps such as providing anti-radicalism counseling, providing compensation to Islamic boarding schools and taking an emotional approach to teachers and students. In an effort to prevent the spread of radicalism, there are also obstacles faced by the Dompu District Police, including internal constraints in the form of a lack of police officers to carry out radicalism eradication tasks and external obstacles in the form of a lack of human resources, especially in the field of electronic information. The conclusion of this study is that the role of the police in preventing the spread of radicalism is directly related to the objectives of the police as regulated in the provisions of Article 4 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian Police, namely to realize domestic security, but in practice the police must prioritize preventive measures. The role of the police is also inseparable from obstacles, including the inadequate number of police personnel and human resources that still need to be improved in order to balance the system built by the proponents of radicalism. Suggestions in this study are for police officers to take persuasive action against perpetrators of spreading radicalism who have not actually committed acts of terrorism and to be more effective in preventing the spread of radicalism, the capacity and quality of police officers in charge of terrorism radicalism should be improved.  
Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Melalui Tindakan Preventif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda NTB)) Muhammad Zulfikri; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Fathur Rauzi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan bagaimana peran Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas melalui tindakan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer berupa informasi hukum yang diperoleh langsung dari responden atau informan di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu data yang telah didokumentasikan sebagai bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Polisi memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum lalu lintas untuk menciptakan kesadaran masyarakat, dimana penegakan hukum dapat dilakukan dengan tindakan non penal yang bersifat preventif dan dengan sanksi yang bersifat legal. Kedua, Dalam hal ini Polisi Lalu Lintas memiliki kewenangan diskresi, artinya kewenangan untuk melakukan tindakan di luar hukum yang dicatat secara formal sebagai bentuk tindakan preventif dalam membangun kesadaran hukum pengguna jalan dalam berlalu lintas.  
Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian Demi Mempertahankan Haknya Ditinjau Dari Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lalu Darmawan Sopian Hadi; Ruslan Haerani; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dan dampaknya terhadap korban pencurian yang melakukan perlawanan guna mempertahankan haknya dengan mengakibatkan kematian ditinjau dari Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan holistik (Holistical Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian penyidik berpendapat bahwa merupakan perbuatan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materil. Unsur pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka yakni menghilangkan nyawa seseorang dan/atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 351 Ayat (3) telah terpenuhi. Berdasarkan analisa yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa untuk terpenuhinya semua unsur yang menjadi kriteria dari suatu pembelaan terpaksa itu adalah sangat sulit sekali dan tidak mudah menentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu pembelaan terpaksa. Peniadaan hukuman terhadap seorang terdakwa disamping dilihat dari perkaranya, juga tergantung dari penilaian unsur-unsur yang ada. Dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak hendaknya aparat penegak hukum juga didasari oleh unsur-unsur perbuatan agar didapat kepastian hukum dan keadilan dalam keputusannya.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Atas Kegiatan Upload Dan Download Secara Ilegal Di Situs Online Muhammad Aslam Husaini; Abdul Gani Makhrup; Khairul Aswadi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta atas kegiatan upload dan download secara ilegal serta untuk mengetahui Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk melindungi karya sinematografi apabila terjadi pembajakan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa negara sudah memberikan perlindungan hak cipta terhadap tindak pidana pelanggaran sinematografi melalui perundang-undangan no.28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-undang no.33 tahun 2009 tentang perfilman, serta Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembajakan karya sinematografi melalui situs online tidak resmi merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini merupakan perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pelanggar, pencipta, dan pemegang hak cipta. Pemerintah telah menutup situs-situs yang melakukan pelanggaran-pelanggran atas karya cipta sinematografi. Penegak hukum harus lebih aktif dalam menangani pembajakan di situs online agar penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya sinematografi melalui situs online secara ilegal berjalan secara efiisen.
Kebijakan Penegakan Hukum Penanggulangan Perjudian Di Provinsi NTB Khairul Kamhari; Sumarni Sumarni; Anwar Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjudian menurut hukum positif di Indonesia dan menganalisa kebijakan hukum pemerintah Provinsi NTB dalam menanggulangi perjudian. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data library research, Analisa data menggukan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Perjudian Menurut Hukum Positif di Indonesia sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Kebijakan hukum penanggulangan perjudian di Provinsi NTB diatur dalam peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 12 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, upaya prevemtif pihak kepolisian menghimbau masyarakat dilakukan melalui penyampaian pesan- pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yaitu melakukan patrol dan pengawasan di tiap lingkungan dan desa yang ada di NTB. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian secara bersama- sama melakukan penindakan secara hukum apabila terjadi kasus perjudian beradasarkan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, yaitu menangkap pelaku perjudian untuk dipidana. Hambatan atau kendala yang ditemui dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Provinsi NTB oleh Kepolisian setempat yaitu, terbatasnya aparat penegak hukum khususnya penyidik, minimnya sarana dan prasarana dalam biaya operasional, perjudian bersifat tidak menetap, sebagian masyarakat tidak mau dijadikan saksi, masih kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya keterlibatan oknum kepolisian yang menjadi back up perjudian.
Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita Hiv/Aids Berdasarkan Keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024 Riris Rofi Majesti; Sukarno Sukarno; Ika Yuliana Susilawati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelenggaraan program pengendalian HIV-AIDS bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan berdasarkan keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024 dan Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV/AIDS. Merupakan penelitian yuridis Empiris yakni penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengendalian HIV dan AIDS bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di tahun 2020-2024 dibagi menjadi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan tersebut meliputi: Program Pengendalian HIV-AIDS Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan, Capaian layanan perawatan, dukungan dan pengobatan HIV-AIDS bagi tahanan dan narapidana dengan HIV positif, Capaian layanan Pencegahan Penularan HIV-AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA), Layanan HIV-AIDS. Peran Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram khusus khusus bagi penderita AIDS petugas memberikan perawatan, pelayanan kesehatan, pendampingan seorang konselor khusus untuk para penderita AIDS agar kembali memiliki rasa percaya diri, tidak merasa depresi dan tertekan akibat penyakit yang sedang diderita, pemberian obat ARV. Berkaitan dengan pembinaan khusus narapidana penderita HIV/AIDS pada Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram terdapat 2 (dua) orang warga binaan dan 1 (satu) anak bawaan Lapas dengan HIV Positif. Sehingga permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu:Bagaimana Penyelenggaraan program pengendalian HIV-AIDS bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan berdasarkan keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024 dan Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV/AIDS. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis Empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis  dan dapat disebut dengan penelitian  lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelenggaraan pengendalian HIV dan AIDS bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di tahun 2020-2024 dibagi menjadi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan tersebut meliputi: Program Pengendalian HIV-AIDS Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan, Capaian layanan perawatan, dukungan dan pengobatan HIV-AIDS bagi tahanan dan narapidana dengan HIV positif, Capaian layanan Pencegahan Penularan HIV-AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA), Layanan HIV-AIDS. Peran Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram khusus khusus bagi penderita AIDS petugas memberikan perawatan, pelayanan kesehatan, pendampingan seorang konselor khusus untuk para penderita AIDS agar kembali memiliki rasa percaya diri, tidak merasa depresi dan tertekan akibat penyakit yang sedang diderita, pemberian obat ARV, Berkaitan dengan pembinaan khusus narapidana penderita HIV/AIDS pada Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram terdapat 2 (dua)     orang   warga   binaan   dan   1  (satu)  anak  bawaan   Lapas dengan  HIV  Positif.
Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram Diah Anggraini Vitaloka; Ainuddin Ainuddin; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan kriteria pemberian remisi bagi narapidana kasus pembunuhan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan bagaimana pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang memfokuskan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian kriteria pemberian remisi bagi narapidana di atur dalam permenkumham nomor 7 tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden No. 124 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada Hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI. Pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram Terkait hak pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 tidaklah mengkhususkan kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam Keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan.
Analisis Yuridis Tanggungjawab Kontraktor Dalam Penyelsaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas Pupr Di Tinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Senirah Senirah; Haerani Haerani; Muhammad Ikhsan Kamil
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab kontraktor dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dengan dinas PUPR dalam UUJK, serta untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam UUJK. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kontraktor apabila melakukan tindakan wanprestasi yaitu melakukan ganti rugi. Adapun bentuk ganti rugi yang harus dilakukan kontraktor sesuai kesepakatan yang pada kontrak perjanjian konstruksi sebagaimana yang ada dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi yang telah dibuat bersama Dinas PUPR. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi dibidang konstruksi dapat dilakukan dengan gugatan melalui jalur litigasa dan penyelsaian melalui luar pengadilan yaitu mediasi, negosiasi dan arbitrase
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Hindu Bali Di Lombok (Studi Di Kecamatan Cakranegara) Ida Wayan ady Suadnyana; Ahmad Rifai; Atin Meriati Isnaini
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan menurut adat Hindu Bali di Lombok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, teknik wawancara,dan studi dokumen. Untuk penelitian sampel penelitian dilakukan dengan non probability sampling dan cara purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Adat Terhadap Pelaksanaan Perkawian Adat Hindu Bali Di Lombok Kecamatan Cakranegara dilaksanakan secara berdampingan, tidak dipisah-pisahkan, dan saling melengkapi baik itu hukum negara yaitu Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum agama, yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan, dengan kata lain jika hukum negara saja atau Perundang-Undangan itu yang dilaksanakan, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum agama dan begitu pula sebaliknya jika hukum agama saja yang dilaksanakan maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum negara atau Perundang-Undangan, sedangkan adat hanya melengkapi proses pelaksanaan upacara ritual dari pelaksanaan perkawinan adat Hindu Bali di Lombok di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

Page 1 of 7 | Total Record : 65

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)