<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam sistem kepegawaian di Indonesia dan urgensi keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara kaitannya dengan asas efektif dan efisien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normaif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam sistem kepegawaian di Indonesia dikategorikan sebagai lembaga yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif) dan merupakan merupakan organ pendukung atau penunjang (state auxiliary organs/auxiliary institutions). Urgensi keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Asas Efektif dan Efisien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah bertentangan dengan asas efektif dan efisien, hal tersebut disebabkan oleh penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran kode etik hanya boleh dieksekusi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan di ibukota Negara, sedangkan penyelesaian kasus tersebut membutuhkan proses/waktu yang cepat dalam rangka menjunjung tinggi asas kepastian hukum.]]>
Copyrights © 2022
