<![CDATA[Keadilan merupakan masalah yang rumit dimana persoalan dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai 3 tujuan yaitu kepastian hukum.Oleh karena itu penelitian ini hendak mengkaji efektifitas penegakan hukum dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Hambatan-Hambatan apa saja yang dihadapi dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan Penelitian desksriptif yang menggunakan data dan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penegak hukum, khususnya bagi hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dibuat untuk mengedepankan prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan. ]]>
Copyrights © 2023
