<![CDATA[Sertifikasi ISPO merupakan standar berkeberlanjutan produksi minyak sawit di Indonesia. ISPO mulai menjadi regulasi di Indonesia sejak dikeluarkannya Permentan No.19/2011 yang direvisi dengan Permentan No.11/2015, dan direvisi lagi menjadi Permentan No.38/2020 di bawah naungan Perpres No.44/2020. Penerapan ISPO dianggap sangat lambat meskipun telah berjalan lebih 10 tahun. Tulisan ini mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan ISPO di Indonesia, terutama pada perkebunan kelapa sawit rakyat. Penelitian survei dilakukan pada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada empat kelompok pekebun, yaitu pekebun swadaya bersertifikasi ISPO, pekebun swadaya bersertifikasi RSPO, pekebun swadaya yang tidak bersertifikasi, dan pekebun plasma yang tidak bersertifikasi. Sampel pekebun dipilih menggunakan metoda snowball sampling dengan jumlah sampel 120 pekebun. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pekebun dan lembaga yang terkait dengan ISPO. Hasil penelitian ini memperlihatkan prinsip yang berkaitan dengan legalitas kebun dan organisasi pekebun menjadi standar yang paling sulit dipenuhi oleh para pekebun]]>
Copyrights © 2022
