<![CDATA[Mengonsumsi pangan harus memperhatikan aspek kesehatan, kandungan gizi dan aspekkehalalan pangan (konsumen muslim), sebab pelaku usaha kadang kurang memperhatikanhalal haram dalam proses produksi panganya, terpenting kelancaran bisnisnya. Merekamencari keuntungan setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi, bersaing denganperilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, hukumperlindungan konsumen sebagai keseluruhan peraturan hukum mengatur hak-hak dankewajiban konsumen dan pelaku usaha secara timbal balik, dan khusus mengatur jaminanproduk halal UU No.33 Th 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. Perpu No.2 Th 2022 tentangCipta Kerja, yang meliputi: cakupan produk halal : meliputi barang dan/atau jasa yang terkaitdengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produkrekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan olehmasyarakat, bahan produk beserta proses produksinya; tata cara memperoleh sertifikat halalmulai dari permohonan sampai terbit sertifikat halal, maka perlu sosialisasi melaluipenyuluhan hukum kepada warga masyarakat desa dan aparatur desa agar mereka mengenal,memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangan jaminan produk pangan halaldalam rangka perlindungan hukum konsumen dan pelaku usaha.Tidak kecuali wargamasyarakat Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, karena setiapwarga adalah konsumen. Dan juga dalam rangka motivasi pelaku usaha UMKM di desa agarmelaksanakan ketentuan jaminan produk pangan halal. Melalui metode ceramah, diskusi dansimulasi penyuluhan hukum, dan merupakan salah satu realisasi tri dharma perguruan tinggi]]>
Copyrights © 2023
