<![CDATA[Komisi yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap prilaku hakim. Disamping itu mahkamah agung juga melakukan hal yang serupa dan lebih bersifat internal. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi yudisial sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan adanya fungsi kontrol dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh komisi yudisial terhadap para hakim nakal. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawsan terhadap prilaku hakim oleh komisi yudisial berdasarkan Pasal 24 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Di dalam peraturan perundang-undangan ini, komisi yudisial dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, martabat, serta prilaku hakim.Kata Kunci: Kewenangan, Komisi Yudisial, Kekuasaan Kehakiman]]>
Copyrights © 2024
