<![CDATA[Penerapan Good Mining Practice (GMP) merupakan salah satu syarat dalam pemberian Izin Usaha Produksi (IUP) baik kepada perusahaan maupun kepada perseorangan dalam aktivitas pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) di Indonesia, sebagaimana di atur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) merupakan perusahaan pertambangan yang telah memperoleh IUP OP melalui Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 544/274/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam, dengan masa berlaku 2 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2036 dengan wilayah operasional seluas 2.408 Ha yang berada di Jorong Sungai Beremas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman, akan tetapi IUP tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Nagari Simpang Tonang karena 974 Ha wilayah IUP nya berada di Nagari Simpang Tonang. Penolakan tersebut berujung terjadinya konflik dan bentrokan antara masyarakat dengan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan good mining practice dengan fenomena konflik pada pertambangan emas PT. IJM dengan masyarakat Simpang Tonang. Metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Pemilihan informan dengan purposive sampling, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) sebagai salah satu perusahaan pertambangan emas yang telah memperoleh sertifikat Clear and Clean (CnC) untuk saat ini belum bisa secara menyeluruh memenuhi syarat-syarat penerapan GMP, karena tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PT. IJM masih pada tahapan persiapan/konstruksi. Sementara GMP akan terlihat pelaksanaanya secara menyeluruh jika telah memasuki tahapan penambangan/ekploitasi, kondisi ini juga diperparah dengan adanya penolakan masyarakat terhadap keberadaan PT. IJM di Nagari Simpang Tonang Kata Kunci : pertambangan, good mining practice, konflik]]>
Copyrights © 2023
