<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di masyarakat, termasuk di Indonesia. Korban KDRT sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan publik yang baik dan adil, sehingga optimalisasi pelayanan publik bagi korban KDRT di dinas perlindungan perempuan dan anak menjadi hal yang sangat penting. Optimalisasi pelayanan publik dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilakukan dengan cara melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindakan KDRT. Pendekatan kuratif dilakukan dengan cara memberikan penanganan bagi korban KDRT yang telah mengalami kekerasan. Sedangkan, pendekatan rehabilitatif dilakukan dengan cara memberikan dukungan psikologis dan sosial bagi korban KDRT agar dapat memulihkan diri dari trauma yang dialami. Dalam melakukan optimalisasi pelayanan publik ini, dibutuhkan sumber bahan hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan, keputusan, dan pedoman terkait pelayanan publik bagi korban KDRT di dinas perlindungan perempuan dan anak. Sumber bahan hukum ini berguna sebagai acuan dalam memberikan pelayanan yang tepat dan adil bagi korban KDRT. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dapat dilakukan meliputi studi dokumen, wawancara, focus group discussion, observasi, dan survei. Sedangkan, teknik pengolahan dan analisis bahan hukum meliputi identifikasi isu, klasifikasi dan kategorisasi data, kajian dokumen, analisis statistik, analisis kualitatif, dan pembuatan kesimpulan. Dengan melakukan optimalisasi pelayanan publik ini, diharapkan korban KDRT dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan adil terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan memberikan dukungan yang memadai. Selain itu, pelayanan publik yang optimal juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mencegah tindakan KDRT serta memperkuat peran dan fungsi dinas perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban KDRT. Oleh karena itu, optimalisasi pelayanan publik bagi korban KDRT di dinas perlindungan perempuan dan anak perlu terus ditingkatkan agar korban KDRT dapat merasa dihargai dan dilindungi oleh negara.]]>
Copyrights © 2023
