Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Sharia Oikonomia Law Journal AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
A.A Sagung Poetri Paraniti
Universitas Mahendradatta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementation of E-Tickets in the Prosecution of Traffic Violations in Denpasar City (A Study of the Ticket Hearing Process at the Denpasar District Court) I Nengah Wirna; A.A Sagung Poetri Paraniti; Ida Bagus Anggapurana Pidada
Sharia Oikonomia Law Journal Vol. 1 No. 4 (2023)
Publisher : Yayasan Pedidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/solj.v1i4.604

Abstract

The development of the times makes everything no longer need to be done manually. This provides convenience to all parties in doing work, including traffic police. Nowadays, the police no longer need to ticket traffic violators directly. The police can simply give an e-ticket to the offender. E-tickets are the application of tickets that only use photographic evidence on cellphones. This research examines the implementation of e-ticketing in traffic violation court hearings in Denpasar City and the legal consequences arising from the use of e-ticketing. Using a normative-empirical legal approach, this study analyzes the system of traffic violation enforcement using Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) and the implementation of e-ticketing in court hearings. The findings show that e-ticketing has successfully improved the effectiveness of law enforcement and compliance with traffic regulations. The sanctions imposed on violators are based on applicable laws, including fines and administrative measures. This research also highlights the importance of professional and non-discriminatory law enforcement, as well as public awareness of the importance of traffic safety.
IMPLEMENTASI PENGOSONGAN SUKARELA ATAS GUGATAN PENGOSONGAN TANAH DAN RUMAH DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR I Wayan Sunarta; A.A Sagung Poetri Paraniti; Ida Bagus Anggapura Pidada
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 2 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v21i2.4214

Abstract

The resolution of legal disputes in civil matters involves two main pathways: litigation and non-litigation. Voluntary eviction is one form of non-litigation resolution that involves the voluntary change of ownership status of land and houses following an eviction claim. This research explores the implementation of voluntary eviction in the Denpasar District Court, legal perspectives and community practices, changes in ownership status, as well as tax implications and related legal costs. The research methodology used is normative-empirical legal research with a legislative approach and case analysis. The findings indicate that the court plays a crucial role in approving voluntary eviction and providing legal protection. The implementation of voluntary eviction requires preparation, respect for human rights, and the involvement of law enforcement officials if necessary. Changes in ownership status involve administrative procedures, document updates, and tax obligations. It is important to consider the principles of the rule of law theory and the implementation of law in the execution of voluntary eviction
Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar Mahatma Rajaswari Dewi; A.A Sagung Poetri Paraniti; Benny Hariyono
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v1i3.552

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di masyarakat, termasuk di Indonesia. Korban KDRT sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan publik yang baik dan adil, sehingga optimalisasi pelayanan publik bagi korban KDRT di dinas perlindungan perempuan dan anak menjadi hal yang sangat penting. Optimalisasi pelayanan publik dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilakukan dengan cara melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindakan KDRT. Pendekatan kuratif dilakukan dengan cara memberikan penanganan bagi korban KDRT yang telah mengalami kekerasan. Sedangkan, pendekatan rehabilitatif dilakukan dengan cara memberikan dukungan psikologis dan sosial bagi korban KDRT agar dapat memulihkan diri dari trauma yang dialami. Dalam melakukan optimalisasi pelayanan publik ini, dibutuhkan sumber bahan hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan, keputusan, dan pedoman terkait pelayanan publik bagi korban KDRT di dinas perlindungan perempuan dan anak. Sumber bahan hukum ini berguna sebagai acuan dalam memberikan pelayanan yang tepat dan adil bagi korban KDRT. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dapat dilakukan meliputi studi dokumen, wawancara, focus group discussion, observasi, dan survei. Sedangkan, teknik pengolahan dan analisis bahan hukum meliputi identifikasi isu, klasifikasi dan kategorisasi data, kajian dokumen, analisis statistik, analisis kualitatif, dan pembuatan kesimpulan. Dengan melakukan optimalisasi pelayanan publik ini, diharapkan korban KDRT dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan adil terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan memberikan dukungan yang memadai. Selain itu, pelayanan publik yang optimal juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mencegah tindakan KDRT serta memperkuat peran dan fungsi dinas perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban KDRT. Oleh karena itu, optimalisasi pelayanan publik bagi korban KDRT di dinas perlindungan perempuan dan anak perlu terus ditingkatkan agar korban KDRT dapat merasa dihargai dan dilindungi oleh negara.
Co-Authors Benny Hariyono I Nengah Wirna I Wayan Sunarta Ida Bagus Anggapura Pidada Ida Bagus Anggapurana Pidada Mahatma Rajaswari Dewi