<![CDATA[Pemerintah melihat peluang dalam memberikan akses pelayanan publik yang efektif melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), atau yang dikenal sebagai e-government. Digitalisasi dalam pelayanan kesehatan dianggap penting sebagai hak dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengakomodasi akses pelayanan kesehatan publik melalui Jaminan Kesehatan Nasional di Panti Asuhan menggunakan SPBE. Sesuai dengan Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018, setiap instansi pemerintah diharapkan menerapkan SPBE. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, fokus pada kajian norma-norma dalam hukum positif. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dianggap sebagai dasar pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan merata untuk anak-anak di Panti Asuhan. SPBE berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Meskipun Prinsip-prinsip dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam menjamin kepesertaan panti asuhan di Jaminan Kesehatan Nasional, keterpaduan dianggap kunci dalam menangani permasalahan ini. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Sosial melakukan pendataan terhadap panti asuhan yang belum mendaftarkan anak-anaknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan. ]]>
Copyrights © 2024
