<![CDATA[Penelitian ini menyelidiki konsekuensi hukum dan tindakan perbaikan yang timbul dari ketidakpatuhan dalam perjanjian pembiayaan modal usaha, yang mengarah pada tindakan menyimpang yang merugikan berbagai pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan analisis deduktif, penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bahan primer, dilengkapi dengan sumber sekunder yang relevan seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan terhadap Pasal 1320 KUH Perdata dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal atau tidak sah. Studi ini merekomendasikan persyaratan agunan yang ketat dalam perjanjian pembiayaan sebagai hal yang penting untuk memastikan pembayaran utang dan menjaga kepercayaan. Temuan ini menyoroti perlunya peningkatan langkah-langkah peraturan untuk melindungi kepentingan semua pihak dan meningkatkan stabilitas perjanjian pembiayaan.]]>
Copyrights © 2024
