<![CDATA[Artikel ini bertujuan menjelaskan tentang kebebasan pers dan pemberitaan tentang konflik Aceh di media massa perspektif Marxist Theory. Hegemoni pemerintah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia masa konflik Aceh mempengaruhi kegiatan jurnalistik. Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan Pers ternyata tidak signifikan memberikan peluang untuk kebebasan jurnalis dalam meliput berita. Banyak kasus tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM luput dari liputan media massa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dari analisis berita dan wawancara dengan para Jurnalis yang bertugas saat konflik Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berita tentang konflik Aceh dipengaruhi oleh intervensi pemerintah. Meskipun tidak ada aturan tertulis, namun setiap wartawan diwajibkan memliki ID Card khusus yang dikeluarkan oleh Penguasa Darurat Militer Aceh (PDMA). Wartawan juga sering diingatkan untuk tidak membuat berita terlalu vulgar. Bahkan ada Maklumat PDMA Nomor 5 Tahun 2003 yang isinya melarang wartawan dan media di Aceh untuk menjadikan GAM sebagai narasumber berita. Media massa saat itu gagal menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mengawal penerapan operasi Darurat Militer di Aceh. Produksi berita tersebut mempengaruhi realitas sosial politik masyarakat Aceh. intinya ideologi dan kekuasaan mempengaruhi produksi berita.]]>
Copyrights © 2021
