<![CDATA[Kerja nyata merupakan semboyan atau jargon dari pemerintahan Ir. Joko Widodo sebagai janji kampanye saat Pemilihan Presiden Republik Indonesia. Kerja nyata dalam hal ini adalah kerja yang benar-benar menghasilkan (nyata atau ada terlihat), bukan hanya kerja asal-asalan. Memang selama ini banyak pegawai negeri ataupun pegawai swasta yang asal-asalan kerja dan tidak ada menghasilkan sesuatu ataupun memenuhi target yang diharapkan. Sehingga dengan adanya semboyan atau jargon “Kerja Nyata” diharapkan seluruh masyarakat harus benar-benar berusaha dan/atau bekerja dengan hasil yang baik atau kata kerja dengan bersungguh-sungguh sesuai tugas yang diembannya, jangan kerja asal bapak senang (ABS). Kinerja sumber daya manusia pasti ada hubungan dengan kerja nyata, tanpa adanya sumber daya manusia kerja nyata tidak akan tercapai. Demikian pula kinerja, dengan adanya kinerja yang baik maka kerja nyata sudah pasti terlaksana. Jadi kinerja sumber daya manusia yang baik sesuai fungsi dan wewenangnya dipastikan kerja nyata yang dicita-citakan oleh pemimpin kita pasti akan terealisasi. Disinilah pengawasan pemerintah diperlukan untuk memantau kinerja sumber daya manusia ditingkat pusat hingga daerah. Pengawasan ini bisa langsung dilakukan oleh kepala pemerintahan, kepala daerah, kementerian terkait ataupun pimpinan dari masing-masing lembaga atau dinas bersangkutan. Pengawasan juga diikuti pembinaan dan bila perlu pemberian sanksi agar kinerja sumber daya manusia menjadi lebih baik disetiap lini lembaga atau dinas dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Sedangkan untuk pegawai swasta untuk pengawasan kinerja sumber daya manusia nya dilakukan oleh otoritas yang ditunjuk. Namun apapun pekerjaan kita mau sebagai pegawai negeri atau pun sebagai pegawai swasta, kinerja harus ditingkatkan lebih baik agar pencapaian program pemerintah tentang Kerja Nyata akan terealisasi dan pelayanan terhadap masyarakat pun akan lebih baik.Kata Kunci: Kerja Nyata dan Kinerja Sumber Daya Manusia]]>
Copyrights © 2018
