<![CDATA[Dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonesia ada 2 visional yang harus diperhatikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.Penyelenggaraan Negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan diatara lembaga-lembaga Negara dan makin jauh dari cita-cita demokrasi dan kemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungya sistem kekuasaan yang bercorak absolute karena wewenang dan kekuasaan Presiden berlebihan yang melahirkan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga terjadi krisis multidimensional pada hamper seluruh aspek kehidupan.GBHN secara ideologis bertujuan sebagai wadah permusyawaratan rakyat yang membahas rencana untuk lima tahun ke depan, suatu master plan yang tidak hanya dibahas oleh tim sukses para capres ataupun cawapres, akan tetapi dibicarakan oleh seluruh elemen rakyat melalui berbagai proses kanalisasi pemikiran kebangsaan, politik maupun ekonomi yang tersebar dalam fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat]]>
Copyrights © 2015
