cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Slamet Hariyanto
Contact Email
publiciana@unita.ac.id
Phone
+6285259884770
Journal Mail Official
publiciana@unita.ac.id
Editorial Address
Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233
Location
Kab. tulungagung,
Jawa timur
INDONESIA
Publiciana
Published by Universitas Tulungagung
ISSN : 19790295     EISSN : 25027336     DOI : https://doi.org/10.36563/p.vxx.ixx.xxx
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publiciana adalah jurnal ilmu-ilmu sosial yang diterbitkan oleh Universitas Tulungagung. Jurnal Publiciana diterbitlan dua kali dalam satu tahun yaitu bulan November dan Juni. Jurnal Publiciana memuat artikel ilmiah berupa kajian teoritis dan praktis,hasil penelitia ,dan kajian masalah sosial,politik dan humaniora.Jurnal Publiciana bertujuan untuk mewadahi civitas akademika fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Tulungagung serta praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 118 Documents
 1   2   3   4   5 
ISLAM, POLITIK DAN DEMOKRASI DAHLAN, CHOZIN H
Jurnal PUBLICIANA Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Jurnal PUBLICIANA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.405 KB)

Abstract

Masyarakat atau bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersifat prural dan heterogin, baik dari suku bangsa, etnis, agama dan kepercayaan, kondisi ini menjadikan warga negara memiliki cara berfikir berperilaku berbeda sesuai dengan keyakinan dalam memperjuangkan kepentingan, mewujudkan keinginan sesuai dengan perkembangan stuasinya, Factor-faktor tersebut secara sendiri-sendiri dan atau bersamaan mengakibatkan munculnya konflik, mulai dari konflik yang bersifat potensi dan  pribadi sampai dengan yang berbentuk fisik dan massal didasari perbedaan kepentingan-kepentingan untuk saling mengalahkan dan menghancurkan satu sama lain, apabila dibiarkan sesuai kecenderungannyaIlmu pengetahuan dalam pandangan islam adalah hasil usaha manusia melalui akal, hati nurani dan kesadaran serta dengan bantuan panca indra yang disusun secara sistematis untuk memahami gejala atau fenomena alam, baik mengenai ke-Tuhan-an, manusia (social) dan alam raya (kealaman) berdasarkan pemberitahuan Al-Qur’an, sejauh dapat
UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR MODERN WIDYANTO, ISHWORO
Jurnal PUBLICIANA Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Jurnal PUBLICIANA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.751 KB)

Abstract

PP Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan nasional bagi daerah dalam penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan modern. Selanjutnya, pedoman teknisnya diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008. Perkembangan dan fenomena pasar modern di Kabupaten Tulungagung dengan skala minimarket maupun super-market telah membawa dampak nyata social ekonomi bagi masyarakat. Kedepan, dimungkinkan akan berkembang kepada tumbuhnya hypermarket yang bisa membawa dampak negatif bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyikapinya melalui Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern.Penelitian ini berusaha menganalisa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui rumusan masalah: Bagaimana implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2010 dalam upaya pemerintah daerah melindungi dan memberdayakan pasar tradisional dari ancaman keberadaan pasar/toko modern? Serta faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap implementasi Perda tersebut? Disamping teori  otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, penelitian ini dibekali dengan pemahaman tentang azas, tujuan penelitian yakni untuk menambah referensi, konsep pilihan kebijakan bagi pemerintah lokal dalam upaya pengelolaan pasar tradisional maupun pasar modern serta melengkapi komparasi strategi kebijakan daerah pada umumnya dalam menangani permasalahan-permasalah sejenis. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, wawancara berbekal interview guide dilakukan  secara indepth dengan melibatkan peneliti sendiri sebagai subyek penelitian. Analisa dilakukan dengan metode interaktif melalui tahapan : pengumpulan, reduksi,verifikasi dan  penyajian data. Miles dan Huberman (2004). Untuk keabsahan data, dilakukan dengan melakukan tahapan: credibility, transferability, dependability dan confirmability.
KONFLIK, KONSEP TEORI DAN PERMASALAHAN WAHYUDI, ANDRI
Jurnal PUBLICIANA Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Jurnal PUBLICIANA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.49 KB)

Abstract

Konflik akan terjadi apabila ada perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih terhadap berbagai perselisihan, ketegangan, kesulitan-kesulitan diantara para pihak yang tidak sepaham.Konflik juga bisa memicu adanya sikap berseberangan (oposisi) antara kedua belah pihak dimana masing-masing pihak memandang satu sama lainnya sebagai lawan/penghalang dan diyakini akan mengganggu upaya tercapainya tujuan dan tercukupinya kebutuhan masing-masing.Terlepas dari banyaknya penyebab terjadinya konflik, perbedaan latar belakang kedua belah pihak hingga terjadi konflik, perbedaan kepentingan diantara individu dalam kelompok/ masyarakat yang kesemuanya saling terkait dalam realita sosial yang kompleks.Konflik bukanlah sesuatu yang haru dihindari, dianggap momok yang menakutkan dalam kehidupan berorganisasi melalakukan kaus, dipandang sebagai dinamisator dalam  setiap aktifitas organisasi itu sendiri, tanpa konflik organisasi akan mati dan dengan adanya konflik organisasi akan hidup dan berkembang.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH SUMIATI, SUMIATI
Jurnal PUBLICIANA Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Jurnal PUBLICIANA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.599 KB)

Abstract

Pemerintahan daerah yang demokratis dapat dikaji dari dua aspek, yakni aspek tataran proses maupun aspek tataran substansinya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara proses, apabila pemerintahan daerah yang bersangkutan mampu membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam semua pembuatan maupun pengkritisan terhadap sesuatu kebijakan daerah yang dilaksanakan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara substansial apabila kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh para penguasa daerah mencerminkan aspirasi masyarakat.Perda   tentang   mekanisme partisipasi   masyarakat   untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan sampai saat ini belum eksis, namun telah ada usaha-usaha untuk merintis dan membuka jalan kearah dapat dilakukannya partisipasi masyarakat secara kritis dan konstruktif melalui email dan hot line;Partisipasi masyarakat mempunyai kontribusi yang cukup signifikan Untuk mencegah dan mengeliminir terjadinya praktek KKN dalam pembentukan kebijakan-kebijakan daerah, namun patut disesalkan sampai saat ini partisipasi masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat terealisir.
MODEL MEKANISME PENGELOLAAN ARSIP DI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TULUNGAGUNG HARIYANTO, SLAMET
Jurnal PUBLICIANA Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Jurnal PUBLICIANA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.877 KB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari permasalahan arsip. Hal ini terjadi pada kantor pemerintah dan  swasta bahkan rumah tangga dan perorangan, niscaya akan terlibat dengan arsip. Arsip merupakan suatu kumpulan catatan secara tertulis (warkat) yang disimpan secara sistematis sehingga memudahkan dalam penemuan kembali. Kearsipan merupakan bagian pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan agar kantor dapat memberikan pelayanan yang efektif. Kearsipan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu kantor.Dari hasil kajian ini akan diketahui hal-hal sebagai berikut : (1) sistem Penyimpanan Arsip di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung adalah menggunakan sistem kombinasi antara sistem nomor dan sistem subjek.(2) azas penyimpanan arsip di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung adalah azas kombinasi antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi, (3) peralatan dan perlengkapan yang digunakan di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung adalah filling cabinet, almari, snelhechter, map, guide, dan lain-lain (4) prosedur pengelolaan arsip di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung adalah semua arsip yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pemilahan, untuk memisahkan arsip asli, duplikat dan non arsip, setelah itu, dilakukan pendataan arsip yang dibuat dalam Daftar Pertelaan Arsip, selanjutnya dilakukan pembungkusan arsip yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak arsip dan terakhir dilakukanlah penyimpanan yaitu dengan meletakkan kotak arsip tersebut pada rak arsip yang terdapat pada ruang penyimpanan arsip., (5) prosedur penyimpanan arsip di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung adalah dengan cara menyusun arsip dalam folder menurut kode klasifikasi kemudian folder tersebut dimasukkan dalam kotak arsip in aktif dan di susun secara vertikal pada rak arsip dalam ruangan dengan pengaturan suhu yang telah ditentukan, (6) prosedur penemuan kembali arsip di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung yaitu dengan mengetahui subjek atau pokok masalah dan tahunnya, mencari nomor urut agenda surat dalam buku agenda, mencari arsip dalam snelhechter sesuai dengan pokok masalah dan tahunnya, setelah snelhechter ketemu langkah selanjutnya mencari arsip yang diperlukan dalam snelhechter sesuai dengan nomor urut buku agenda  (7) kendala-kendala yang dihadapi di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung antara lain tenaga-tenaga SDM, sarana dan prasarana, kurangnya perhatian arsiparis terhadap penataan arsip.
MASYARAKAT DESA ANGKASAWATI, ANGKASAWATI
Jurnal PUBLICIANA Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Tulungagung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.2 KB)

Abstract

Masyarakat pedesaan akan berbeda dengan masyarakat kota gaya hidup, pandangan hidup, perilaku termasuk kelembagaan masyarakat dan kepemimpinannya.Begitu juga struktur sosial, proses sosialnya, mata pencaharian, pola perilaku juga berbeda dengan masyarakat kota. Sistem mata pencaharian masyarakat pedesaan tak lepas dari perkembangan kebudayaan masyarakatnya. Pergeseran dari pertanian ke sektor jasa dan perdagangan merupakan fenomena yang  layak. Tak terelakan dalam kehidupan masyarakat desa.Demikian pula sering iita jumpai mata pencaharian di desa makin bervariasi sementara kultur  dan tata nilai serta daya dukung lahan cenderung tetap.Bergitu juga budaya dan sistem religi masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota. Untuk itulah masyarakat desa selalu menarik untuk didalami.
PENTINGNYA GBHN MUHARSONO, MUHARSONO
Jurnal PUBLICIANA Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Jurnal PUBLICIANA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.007 KB)

Abstract

Dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonesia ada 2 visional yang harus diperhatikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.Penyelenggaraan Negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan mekanisme Undang-Undang Dasar  1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan diatara lembaga-lembaga Negara dan makin jauh dari cita-cita demokrasi dan kemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungya sistem kekuasaan yang bercorak absolute karena wewenang dan kekuasaan Presiden berlebihan yang melahirkan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga terjadi krisis multidimensional pada hamper seluruh aspek kehidupan.GBHN secara ideologis bertujuan sebagai wadah permusyawaratan rakyat yang membahas rencana untuk lima tahun ke depan, suatu master plan yang tidak hanya dibahas oleh tim sukses para capres ataupun cawapres, akan tetapi dibicarakan oleh seluruh elemen rakyat melalui berbagai proses kanalisasi pemikiran kebangsaan, politik maupun ekonomi yang tersebar dalam fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) MASYARAKAT DESA SAMIR DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT NURHAJATI, NUNUN
Jurnal PUBLICIANA Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Jurnal PUBLICIANA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.305 KB)

Abstract

Menciptakan hidup sehat sebenarnya sangatlah mudah serta murah, apabila dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan apabila mengalami gangguan kesehatan cukup mahal. Hidup sehat merupakan hal yang seharusnya diterapkan oleh setiap orang, mengingat manfaat yang ditimbulkan akan sangat banyak, mulai dari konsentrasi kerja, kesehatan dan kecerdasan anak sampai dengan keharmonisan keluarga.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan – kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan–kegiatan kesehatan di masyarakat. Dari 10 indikator PHBS, hasil penelitian pada masyarakat desa Samir diketahui bahwa ada 7 indikator yang telah memenuhi target PHBS dan ada 3 indikator yang hasilnya berada dibawah target/dibawah 70%. Hasil selengkapnya: 1. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (100%), 2. Bayi di beri ASI ekslusif (17%), 3. Menimbang balita setiap bulan (100%), 4. Ketersediaan air bersih (84,1%), 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun (100%), 6. Ketersediaan jamban sehat (82,3%), 7. Memberantas jentik nyamuk (70,5%),  8. Makan buah dan sayur (52%), 9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari (100%),10. Tidak merokok dalam rumah (40%) Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan PHBS terutama yang menghambat adalah: Tingkat pendidikan, dan kurangnya sarana kesehatan. 
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN DESA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH MARGAYANINGSIH, DWI IRIANI
Jurnal PUBLICIANA Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Jurnal PUBLICIANA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.426 KB)

Abstract

Pemberdayaan merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu pergerakan [ movement] untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya.Strategi pemberdayaan masyarakat tersebut tidak dapat di implentasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitan tersebut pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus actor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Otonomi daerah yang bertujuan untuk membangun partisipasi yang seluas-luasnya agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal;  maka harus dibarengi dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Pemberian otonomi yang diwujudkan dalam UU No.32 Tahun 2004, merupakan perwujudan dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi dimana daerah Kabupaten/ Kota merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat, diberikan keleluasaan untuk berekspresi menyangkut kebutuhan daerahnya sendiri guna memperlancar pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan pelaksanaan asa desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang membagi kekuasaan secara vertical. 
EVALUASI PERMASALAHAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI DAERAH ASAL KABUPATEN TULUNGAGUNG CAHYONO, ANANG SUGENG
Jurnal PUBLICIANA Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Jurnal PUBLICIANA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.012 KB)

Abstract

Masalah pengangguran merupakan masalah utama di Indonesia yang sulit dipecahkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka pengangguran yang semakin hari semakin bertambah. Tingginya angka pengangguran di Indonesia, menjadikan pemerintah menetapkan pasar kerja luar negeri sebagai alternatif strategis dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.Perlu disadari oleh semua masyarakat khususnya keluarga maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu sendiri bahwa jenis pilihan penyambung keberlangsungan hidup keluarganya memiliki resiko yang tinggi. Sering kali permasalahan sosial menjadi hal yang bisa sewaktu – waktu mengancam Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya. Tidak hanya terjadi kasus di daerah tujuan akan tetapi implikasi permasalahan sosial seringkali muncul didaerah asalnya. Didukung oleh Musni Umar (2011) bahwa TKI PLRT perempuan yang sudah berkeluarga, menimbulkan permasalahan dalam keluarga ketika meninggalkan rumah tangga dalam waktu lama, seperti anak-anak tidak terurus dan terhenti pendidikannya, dan suami menikah lagi.Sementara itu, perempuan mengalami kesepian di tempat bekerja, sehingga sering terjadi kasus perselingkuhan dengan TKI laki-laki atau dengan majikan atau anak majikan.Memperhatikan permasalahan calon TKI maupun TKI saat berada di luar negeri (pada keluarga di daerah asal), maka diperlukan strategi khusus dalam mengatasi permasalahan sosial yang dialami TKI dan Keluarganya di daerah asal. Keterlibatan pihak lain yang lebih memiliki kewenangan seperti peran pemerintah daerah seharusnya mampu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti TKI dan keluarganya serta penyalur tenaga kerja luar negeri sehingga permasalahan sosial tersebut tidak berimbas negatif kepada pahlawan devisa.Berbagai kebijakan berupa program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, memberikan layanan informasi, memberikan layanan sosial, dan memberikan perlindungan sosial kepada mereka dan keluarga yang berada di daerah asal. Untuk ini perlu dirancang strategi program dan kegiatan yang antisipatif terhadap permasalahan TKI tersebut.

Page 1 of 12 | Total Record : 118

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 01 (2023): 2023-01 Vol. 15 No. 02 (2022): Desember 2022 Vol. 15 No. 01 (2022): Juni 2022 Vol. 14 No. 02 (2021): November 2021 Vol. 14 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 13 No. 2 (2020): November 2020 Vol. 13 No. 1 (2020): Juni 2020 Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol 9, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol 8, No 1 (2015) Vol 8, No 1 (2015) More Issue