<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban tanah terlantar di Kabupaten Maros dan untuk mengetahui hambatan dalan penertiban tanah terlantar. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik penelitian tanah terlantar. Peneliti mengambil lokasi di Kantor Pertanahan Maros Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan ini dapat disimpulkan yakni: 1) Penertiban Tanah Terlantar Oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maros dengan cara antara lain dengan Inventarisasi, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar serta memberikan peringatan untuk kemudian ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia yang saat ini belum terealisasi. ) kendala dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, yaitu: Subyek hak sulit untuk ditemui dan sering tidak diketahui keberadaannya. Sering dikuasakan oleh pihak lain, obyek hak atas tanah seringkali digunakan/dijaminkan, kurangnya kepedulian subyek hak terhadap tanah yang dikuasai, kurangnya modal pemegang hak untuk memanfaatakan tanahanya dan obyek hak sering dijadikan spekulasi This study aims to determine the control of abandoned land in Maros Regency and to find out the obstacles in controlling abandoned land. This research is a type of empirical juridical research. Data collection was carried out by interview method. In addition, the authors also conduct library research to obtain data related to abandoned land research topics. The researcher took the location at the Maros Land Office, Maros Regency, South Sulawesi. Based on the research results obtained from this writing, it can be concluded that: 1) Ordering of Abandoned Land by the Maros Regency Land Agency by means of, among other things, inventory, identification and research of abandoned land indications and giving warnings to then be designated as abandoned land by the Head of the Land Agency of the Republic of Indonesia which has not yet been realized. ) obstacles in controlling and utilizing abandoned land, namely: Subjects of rights are difficult to find and their whereabouts are often unknown. Often authorized by other parties, the object of land rights is often used/guaranteed, the lack of concern for the subject of rights to the land that is controlled, the lack of capital for the right holder to utilize the land and the object of rights is often used as speculation.]]>
Copyrights © 2024
