<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan guru honorer dalam rangka mengetahui desain kebijakan pemerintah dalam pengelolaan guru honorer di Indonesia dan dampak pengelolaan gaji guru honorer terhadap kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode telaah kepustakaan dan literatur yang mencakup buku, artikel, dan data yang telah dipublikasikan untuk mengkaji kebijakan terkait guru honorer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kebijakan pemerintah terkait guru honorer agar mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya melalui PP No. 48 Tahun 2005 yang ditargetkan selesai pada tahun anggaran 2009 mengalami kendala sehingga dilakukan perubahan pada beberapa ketentuan yang akhirnya menerbitkan PP No. 43 Tahun 2007. Keluarnya UU No. 5 Tahun 2014 yang berfokus mengatur mengenai pegawai non-PNS, namun dalam implementasinya masih sering terjadi saling tumpang tindih dan belum menunjukkan sinergi yang efektif, meskipun arah kebijakannya sejalan, dan malah memunculkan persoalan baru terkait gaji guru honorer. Dampak yang muncul adalah kesenjangan antara gaji guru honorer dengan PNS maupun pegawai kontrak yang sangat signifikan padahal memiliki beban kerjan yang sama. Perlunya kebijakan pemerintah yang mengatur regulasi tentang gaji guru honorer agar kesejahteraan guru honorer bisa tercapai.]]>
Copyrights © 2024
