<![CDATA[Keistimewaan pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh APBN melalui Dana Keistimewaan, namun tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih menjadi tantangan. Meskipun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi pariwisata dan reputasi sebagai kota pelajar, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah relatif kecil. Meski LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, kondisi keuangan sebenarnya tidak selalu tercermin dari opini tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang situasi keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2016-2020. Perhitungan indeks kondisi keuangan dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Ritonga (2014), yang terdiri dari enam dimensi, yaitu solvabilitas jangka panjang, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, dan kemandirian keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder bersumber dari dokumen yang telah dipublikasikan sebelumnya. Studi ini menemukan bahwa Pemerintah Daerah DIY dengan opini wajar memiliki kondisi keuangan yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih holistik untuk meningkatkan kondisi keuangan Pemerintah Daerah DIY agar dapat lebih efektif dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.]]>
Copyrights © 2024
