<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penyelesaiakan sengketa kepailitan dalam perseoran terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan memeriksa teori-teori, pendapat, dan ide-ide utama yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis, terutama buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan topik yang diselidiki dalam penelitian ini. Upaya penyelesaian sengketa kepailitan dapat dilakukan, baik di luar pengadilan (nonlitigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi). Sebelum diajukan ke tahap peradilan, penyelesaian sengketa kepailitan dapat terlebih dahulu dilakukan melalui cara di luar pengadilan (nonlitigasi). Hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati oleh semua pihak sebelum pailit dengan melihat hak dan kewajiban kontraktual debitor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dampak kebangkrutan hanya berdampak pada harta debitor saja, yaitu harta yang diperoleh debitor yang menurut hukum menyebabkan kebangkrutan. Dengan dinyatakan pailit, debitor kehilangan hak untuk mengelola dan mengurus aset pailit tersebut. Penyelesaian sengketa kepailitan di luar pengadilan dapat ditempuh dengan berbagai cara. Pertama, dapat dilakukan dengan upaya perdamaian terlebih dahulu. Kedua, dapat dilakukan dengan cara arbitrase.]]>
Copyrights © 2024
