Optimalisasi Penegakan hukum dimulai dengan integritas nyata dalam pos bantuan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Purworejo Kelas IB. Kemampuan para pegawai perlu ditingkatkan saat bekerja menjalankan tugas serta kewajiban untuk melayani kepentingan masyarakat. Keseluruhan prosedur yang telah disepakati bersama dalam kerja sama menjadi penentu keberhasilan dari program pemberian bantuan hukum. Selain itu juga dalam undang-undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum telah diterapkan dalam menjalankan semua tahapan bantuan hukum. OBH Yayasan Adil Indonesia menjalankan perjanjian dengan pengadilan negeri purworejo selama satu tahun. Dari sistem pemilihan sebagai kandidat yang memenangkan kerja sama dengan pengadilan negeri ditetapkan sebagai lembaga bantuan hukum yang membantu peningkatan pelayanan hukum untuk masyarakat. Posbakum yang ada di ruangan pengadilan tersebut diupayakan bisa meningkatkan penyelesaian perkara yang cepat dan cepat. Rumusan masalah yang ditulis oleh penulis berjumlah dua yaitu pelayanan posbakum sudah optimal atau belum dan membahas seleksi organisasi bantuan hukum yang dilakukan oleh pengadilan negeri purworejo kelas IB. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terkait pos bantuan hukum dan upaya hukum yang dilakukan. Kemudian dari tinjauan pustaka menganlisis seputar pos bantuan hukum dan peningkatan yang ada selama kerja sama. Metode penelitian digunakan dengan pendekatan secara yuridis empiris dengan cara mengumpulkan jurnal ilmiah, buku, dan mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan analisis yang mendalam terhadap posbakum bisa menambah cakrawala bagi pembaca dan sebagai bahan rujukan jika artikel ilmiah ini bermanfaat untuk bahan pembelajaran di lingkungan pendidikan.
Copyrights © 2024