Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

OPTIMALISASI POS BANTUAN HUKUM DI DALAM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO KELAS IB UNTUK MELAYANI MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU Adi Wahyono; Teten Tendiyanto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i7.2423

Abstract

Optimalisasi Penegakan hukum dimulai dengan integritas nyata dalam pos bantuan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Purworejo Kelas IB. Kemampuan para pegawai perlu ditingkatkan saat bekerja menjalankan tugas serta kewajiban untuk melayani kepentingan masyarakat. Keseluruhan prosedur yang telah disepakati bersama dalam kerja sama menjadi penentu keberhasilan dari program pemberian bantuan hukum. Selain itu juga dalam undang-undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum telah diterapkan dalam menjalankan semua tahapan bantuan hukum. OBH Yayasan Adil Indonesia menjalankan perjanjian dengan pengadilan negeri purworejo selama satu tahun. Dari sistem pemilihan sebagai kandidat yang memenangkan kerja sama dengan pengadilan negeri ditetapkan sebagai lembaga bantuan hukum yang membantu peningkatan pelayanan hukum untuk masyarakat. Posbakum yang ada di ruangan pengadilan tersebut diupayakan bisa meningkatkan penyelesaian perkara yang cepat dan cepat. Rumusan masalah yang ditulis oleh penulis berjumlah dua yaitu pelayanan posbakum sudah optimal atau belum dan membahas seleksi organisasi bantuan hukum yang dilakukan oleh pengadilan negeri purworejo kelas IB. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terkait pos bantuan hukum dan upaya hukum yang dilakukan. Kemudian dari tinjauan pustaka menganlisis seputar pos bantuan hukum dan peningkatan yang ada selama kerja sama. Metode penelitian digunakan dengan pendekatan secara yuridis empiris dengan cara mengumpulkan jurnal ilmiah, buku, dan mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan analisis yang mendalam terhadap posbakum bisa menambah cakrawala bagi pembaca dan sebagai bahan rujukan jika artikel ilmiah ini bermanfaat untuk bahan pembelajaran di lingkungan pendidikan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Adi Wahyono; Farrel Allaam Arkananta Majid; Sandy Hanggara; Andi Rivandi Yunaf; Haza Irsyadul Furqan Bachri; Firmansyah Burhanudin Elmasry; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i10.3839

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah aspek fundamental dari demokrasi yang sehat dan berfungsi. Indonesia memiliki beberapa kerangka hukum yang mengaturpartisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Media berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menyediakan informasi yang relevan, dan menjadi forumdiskusi publik. Dengan demikian, media membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang menekankan pada keadaan nyata dalam kehidupan masyarakat dan perilaku sosial yang memiliki pengaruh di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gambaran partisipasi masyarakat secara terstruktur.