<![CDATA[Abstract The research objectives in this thesis are based on the two problem formulations raised, namely as follows: legal protection of land ownership rights to become Cultivation Rights and legal enforcement of land ownership rights to Internal Cultivation Rights with the issuance of State Administrative Decrees. The research method used is normative juridical legal research.The results of the research and discussion are as follows: First, Legal Protection of Land Ownership Rights into Cultivation Rights, Absolute Competence of the State Administrative Court means that only written decisions issued by State Administrative Bodies or Officials are concrete, individual and final. Conflict over land ownership rights becomes Cultivation Rights which is a form of difficult competition. Agrarian conflict is a process of interaction between two or groups who each fight for their interests over the same object, namely land and other objects related to land in law. Second, legal enforcement of land ownership rights into business use rights. With the issuance of the State Administrative Decree, the object of dispute in the State Administrative Court is the State Administrative Decree (Beschikking) issued by the State Administrative Agency or Official. Keywords: Legal Protection, Land Ownership Rights, Cultivation Rights. Abstrak Tujuan penelitian dalam tesis ini didasarkan atas kedua rumusan masalah yang diangkat, yaitu sebagai berikut: perlindungan hukum hak milik atas tanah menjadi Hak Guna Usaha dan penegakan hukum hak milik atas tanah menjadi Hak Guna Usaha Dalam dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative. Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut: Pertama, Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Usaha, Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara berarti hanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final. Konflik tanahhak milik menjadi Hak Guna Usaha yang merupakan bentuk persaingan yang sulit, konflik agraria adalah proses interaksi antara dua atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitutanah dan objek lain yang terkait dengan tanah dalam perundang-undangan. Kedua, Penegakan Hukum Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Usaha Dengan Diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Milik Atas Tanah, Hak Guna Usaha. ]]>
Copyrights © 2023
