Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Protection for Micro, Small, and Medium Enterprises in the Perspective of Job Creation Act Susetyo Rohadi; Iryani, Dewi; Setiawan, Puguh Aji Hari
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v8i1.8810

The Job Creation Law, or often referred to as the Omnibus Law, has become a hot topic of debate in the community. On one hand, there are those who support this law on the grounds that it can accelerate economic growth and create new jobs. History shows that MSMEs have tremendous resilience in the face of economic crises. When the economic crisis hit in 1998 and 2008, MSMEs were relatively able to survive compared to large companies. Despite their great potential, MSMEs in Indonesia face various challenges. One of the main challenges is limited access to financing. Many MSMEs struggle to obtain sufficient working capital to expand their businesses. In addition, the low level of education and skills of the workforce is also an obstacle in improving the productivity and competitiveness of MSMEs. The research process using literature studies began with a descriptive qualitative research type. Legal protection for MSMEs is currently better regulated through the Job Creation Law and Government Regulation Number 7 of 2021. Both regulations pay special attention to financing and legal assistance for MSMEs, including legal counseling, legal consultation, mediation, and out-of-court assistance

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MENGGUNAKAN MEDIA KOMIK DIGITAL MATERI TOLERANSI DAN KOMPETISI KEBAIKAN IRYANI, DEWI; Arwan, Arwan; Saputra, Ade Akhmad
Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Vol. 1 No. 2 (2022): Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru
Publisher : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (UIN) Raden Fatah Palembang

The research subjects is to determine the improvement of learning outcomes of Islamic religious education by using animated video media, student learning outcomes after using animated video media. This class action research method (PTK) uses stages in the form of cycles, namely cycle I, and cycle II. In each cycle there is planning, implementation, observation and reflection. The subjects of this study were all Class III A children as many as 24 children, III SD Negeri 223 Palembang. The results of the research, it can be concluded that the percentage of student learning outcomes is 37.50%. After using animated video learning media in the first cycle of 66.67%, while in cycle II the percentage of student learning outcomes was 95.83%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan. Dalam pra tindakan diketahui bahwa persentase hasil belajar peserta didik sebesar 37,50%. Setelah digunakan media pembelajaran video animasi pada siklus I sebesar 66,67%, Sedangkan pada siklus II persentase hasil belajar peserta didik sebesar 95,83%. Penggunaan media video animasi dalam pelajaran pendidikan agama Islam Pada siklus I adalah sebelum anak memulai belajar tiap pertemuan, video animasi yang sudah disediakan di tayangkan dan anak memperhatikannya, Pada siklus II dilakukan sama halnya dengan siklus I, perbedaannya hanya pada video dimana pada video siklus II lebih menarik karena berupa animasi gambar lebih jelas, sedangkan di siklus I video animasi kurang tertampil dengan jelas. Peningkatan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media video animasi terjadi pada siklus I, dan siklus II. Dari perbedaan mean atau rata-rata dari hasil belajar peserta didik dari ketuntasan secara klasikal di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dengan menggunakan Media Video Animasi dapat Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik di kelas III SD Negeri 223 Palembang

Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Ricardo, David; -, Ismail; Iryani, Dewi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.4994

This research aims to analyze the implementation of restitution execution for child victims of sexual violence in Indonesia, as well as identify obstacles in its implementation that result in a lack of legal certainty in the provision of restitution. The aim is to improve the effectiveness and fairness of the process, especially in ensuring that child victims of sexual violence receive restitution by the court's decision. The research method used is normative juridical, using secondary data sources as primary, secondary, and tertiary legal materials. The results found that although there have been progressive legal changes to protect children from crime, such as restitution, its implementation is still faced with several obstacles, including a lack of clarity in law enforcement if the perpetrator cannot pay restitution. As a result, child victims of sexual violence often do not receive court-mandated restitution due to the lack of appropriate sanctions against perpetrators who fail to fulfill restitution obligations.

Penerapan Prinsip Umum Good Governance dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum dan Keadilan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0001313.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja Gunawan, Hendra; Suhariyanto, Didik; Iryani, Dewi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3251

Prinsip Umum Good Governance dapat menjadi suatu gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, walaupun dapat dikatakan masih bersifat yuridis dan belum formal. Berdasarkan pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PUGG dapat dijadikan dasar untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang dirugikan dengan Keputusan Hakim PTUN yang sama sekali tidak mengacu pada PUGG dalam membuat keputusan atau peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana penerapan dan fungsi yang seharusnya diperankan PUGG dalam putusan dan bentuk logika hukum dari sisi hakim PTUN? Surat Keputusan Direktur Jendral AHU Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-001313.AH,01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja yang menjadi sengketa antara Pengurus Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja dan Pengurus Yayasan Makam Sunan Ampel di PUTN,d an telah diputus oleh hakim PTUN dengan Putusan No 06/ G/ 2017/ PTUN.DPS dapat disimpulkan bahwa : 1). Penerapan atau fungsi PUGG sudah berjalan melihat dari sisi logika majelis hakim dalam menerapkan PUGG untuk memutus suatu sengketa, 2) Hakim sudah bertindak aktif dalam mencari sebab dan apa yang menjadi perkara dengan menerapkan PUGG dalam suatu pertimbangan untuk memutus sengketa yang terjadi, tanpa melupakan freies emerssen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat suatu keputusan yang berlaku bagi masyarakat.

Kepastian Hukum E-Tle Mobile terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jakarta Pusat Hidayat, Achmad; Setiawan, Puguh Aji Hari; Iryani, Dewi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3724

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi melalui penggunaan perangkat elektronik berupa kamera CCTV, melalui teknologi ini, berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi dengan akurat, merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian didalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat, terutama metode baru penerapan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan bukti foto kamera handphone oleh petugas kepolisian. E-TLE Mobile terpasang di mobil patroli polisi lalu lintas, di bawah lampu strobo pada bagian atap mobil yang memiliki dua kamera yang mampu mengcapture pelanggaran lalu lintas yang ada di depan maupun di belakang mobil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah untuk mengetahui konsep E-TLE sebagai pembangunan sistem penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik, serta untuk mengetahui pengaruh keberadaan E-TLE terhadap peraturan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat.

Penegakan Hukum dalam Kejahatan Transaksi Order Fiktif di Aplikasi Online Laundry “IZILOH” Sriulina, Maria Eva; Iryani, Dewi; Setiawan, Puguh Aji Hari
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i04.4527

Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup modern telah mendorong peningkatan penggunaan aplikasi digital dalam layanan laundry, yang menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna. PT Star Technology Digital melalui aplikasi "IZILOH" menyediakan platform untuk menghubungkan penyedia jasa laundry dengan pelanggan secara online, dengan berbagai fitur yang memudahkan transaksi dan pengelolaan bisnis laundry. Namun, inovasi ini juga menghadapi tantangan berupa penyalahgunaan oleh mitra melalui praktik order fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penegakan hukum terhadap tindakan curang ini, serta perlindungan hukum bagi perusahaan yang dirugikan. Studi ini akan menganalisis aspek hukum dari perjanjian kemitraan, e-commerce, dan implikasi dari transaksi elektronik yang dilakukan di dalam aplikasi "IZILOH", serta upaya perlindungan hukum terhadap kejahatan transaksi order fiktif yang terjadi dalam aplikasi tersebut.

TANGGUNG JAWAB PIDANA DIREKTUR RUMAH SAKIT TERHADAP PERAWAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Putra, Erika; Ismail; Iryani, Dewi
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Direktur Rumah Saksi Umum Daerah mencabut Surat Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan, yang di analisis dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang khusus dan umum ditujukan pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder, dengan alasan karena masalah yang diteliti sebagai objek adalah keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat merujuk pada pelaksanaan sanksi bagi perawat kesehatan rumah sakit.Hasil dari penelitian ini berupa: 1. Unsur tindak pidana Kejahatan terhadap kesusilaan yang dipersangkakan kepada Perawat HP sebagaimana Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidaklah terpenuhi, oleh sebab itu, sebaiknya Direktur Rumah Sakit terlebih dahuu memerintahkan Perawat HP membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kecuali mengulangi melakukan pelanggaran berat, barulah mengajukan pencabutan Surat Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan. 2. Terhadap Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih, tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana.

Kepastian Hukum bagi Pesantren dalam Pendirian Badan Usaha Pesantren: Analisis Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren Abdillah, Ahmad Imaduddin; Hartana, Hartana; Iryani, Dewi
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 3 No. 1 (2024): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v3i1.90

Islamic boarding schools as institutions that grow and develop together with the community have the potential to empower the community through business entities. Community trust in Islamic boarding schools is the basic capital for Islamic boarding schools to be able to establish business entities that are oriented towards community empowerment. Business entities in Islamic boarding schools have been mentioned in Law No. 18 of 2019, however, in the implementation of the establishment of Islamic boarding school business entities, they still refer to previously existing regulations. On the other hand, the Islamic boarding school law states that Islamic boarding schools in their activities, including community empowerment through the establishment of business entities, must maintain the characteristics, uniqueness, ideals and character of Islamic boarding schools so that in this case there is a legal vacuum. In this research, researchers used the theory of legal certainty and the theory of development law. Method The research approach used is a normative juridical approach and the type of research is qualitative research. The sources of legal material for this research were obtained from primary and secondary data sources. Where the primary source material is legislation and ministerial regulations. Meanwhile secondary data sources were obtained from literature studies, from various books, journals, and the internet. The data collection technique in this research uses library study techniques. Based on the research results, the regulation of legal certainty for Islamic boarding schools in carrying out business entity activities is mentioned in Article 45 of Law No. 18 of 2019. However, in establishing and managing business entities in Islamic boarding schools, regulations need to be issued that regulate them. This is necessary so that Islamic boarding schools in carrying out business activities still maintain the characteristics, uniqueness, character and ideals of Islamic boarding schools in accordance with articles 4 and 8 of Law No. 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools. so that legal certainty, development, renewal and empowerment of society through Islamic boarding school business entities can be realized.

KEPASTIAN HUKUM KEPAILITAN ANTAR NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM SYARAT PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI Putri, Euginia Natania; Suhariyanto, Didik; Iryani, Dewi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 1 Juni (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i1 Juni.504

Kepastian Hukum, Kepailitan, Indonesia-Malaysia, Asuransi

PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI HAK GUNA USAHA DALAM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Bey Abwar, Irsyad Hamdie; Suhariyanto, Didik; Iryani, Dewi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 1 Juni (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v2i1 Juni.456

Abstract The research objectives in this thesis are based on the two problem formulations raised, namely as follows: legal protection of land ownership rights to become Cultivation Rights and legal enforcement of land ownership rights to Internal Cultivation Rights with the issuance of State Administrative Decrees. The research method used is normative juridical legal research.The results of the research and discussion are as follows: First, Legal Protection of Land Ownership Rights into Cultivation Rights, Absolute Competence of the State Administrative Court means that only written decisions issued by State Administrative Bodies or Officials are concrete, individual and final. Conflict over land ownership rights becomes Cultivation Rights which is a form of difficult competition. Agrarian conflict is a process of interaction between two or groups who each fight for their interests over the same object, namely land and other objects related to land in law. Second, legal enforcement of land ownership rights into business use rights. With the issuance of the State Administrative Decree, the object of dispute in the State Administrative Court is the State Administrative Decree (Beschikking) issued by the State Administrative Agency or Official. Keywords: Legal Protection, Land Ownership Rights, Cultivation Rights. Abstrak Tujuan penelitian dalam tesis ini didasarkan atas kedua rumusan masalah yang diangkat, yaitu sebagai berikut: perlindungan hukum hak milik atas tanah menjadi Hak Guna Usaha dan penegakan hukum hak milik atas tanah menjadi Hak Guna Usaha Dalam dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative. Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut: Pertama, Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Usaha, Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara berarti hanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final. Konflik tanahhak milik menjadi Hak Guna Usaha yang merupakan bentuk persaingan yang sulit, konflik agraria adalah proses interaksi antara dua atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitutanah dan objek lain yang terkait dengan tanah dalam perundang-undangan. Kedua, Penegakan Hukum Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Usaha Dengan Diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Milik Atas Tanah, Hak Guna Usaha.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search