<![CDATA[Abstrak Kebijakan yang dikeluarkan Kemenpan-RB melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) di lingkup instansi pemerintah merupakankebijakan sebagai upaya pencegahan budaya koruptif oleh aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, peluang korupsi dibirokrasi tidak hanya oleh pejabat, tetapi juga segenap ASN. Oleh karena itu, untuk membentengi seluruh pejabat penyelenggara negara dari tindakan korupsi, maka ASN berkewajiban untuk mengisi formulir LHKASN.Penelitian ini bersifat naturalistik sebagai pemaknaanimplementasi kebijakan terhadap kewajiban LHKASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif.Pada penelitian ini, ASN eselon IIIa merupakan informan dan objek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN yang ada pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Konawe tidak mengetahuidan memahamin adanya kebijakan tersebut. Berbagai faktor yang menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman olehASN, antara lain; Pertama, sosialisasi yang tidak dijalankan oleh pihak berwenang, dalam hal ini inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP); Kedua, pemerataan implementasi kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi wilayah yang ada seperti, sarana dan prasarana pemerintah daerahyang menyebabkan tidak efektifnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dalam menciptakan ASN yang bebas dari tindakan koruptif. Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, LHKASN. ]]>
Copyrights © 2017
