<![CDATA[Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah melalui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasar PP no 71/2010 menimbulkan kesulitan bagi entitas pelaporan yang menggunakannya. Kesulitan ini dapat dilihat dari masih sedikitnya jumlah laporan keuangan unit pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Penerapan basis akrual di Indonesia terkendala oleh beberapa hal yaitu pengembangan sistem akuntansi permerintah yang bersifat sentralis dan top down, pencatatan dan sistem inventarisir aset sebagaai dasar penyusunan aset yang masih jauh memadai, sumber daya manusia (SDM) yang kurang handal dalam pemahaman penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki entitas pemerintah. Implementasi akrual atas akuntansi aset tetap di pemerintah daerah masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan opini BPK atas LKPD Provinsi pada tahun 2011. Opini WTP atas LKPD Provini hanya sebesar 36% saja dan didominasi oleh opini WDP.Kata kunci: basis akrual, akuntansi asset, Standar kuntansi Pemerintahan.]]>
Copyrights © 2014
