<![CDATA[Pengaturan tentang Letter of Credit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa belum komprehensif mengatur tentang L/C. Sementara UCP (Uniform Customs and Pratice for Documentary Credits) 600 Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 belum sepenuhnya diterapkan di indonesia, karena Indonesia belum memiliki peraturan yang dapat mendukung UCP 600 di Indonesia. Sehingga bank-bank di Indonesia tidak dapat menjadikan peraturan yang ada sebagai pedoman apabila terjadinya sengketa terhadap L/C, hal ini menimbulkan banyak resiko yang dapat terjadi pada perjanjian melalui Letter of Credit yang dapat menyebabkan kerugian.Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan-peraturan Letter of Credit di indonesia sebagai alat pembayaran, proses pelaksanaan penjaminan pembayaran harga barang dengan menggunakan L/C dan resiko yang timbul pada pembayaran dengan menggunakan L/C, dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa L/C.Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan penilitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa, UCP 600 dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/34/ULN belum komprehensif mengatur L/C, karena peraturan tersebut belum dapat di terapkan secara menyeluruh sehingga bank-bank di Indonesia tidak dapat menjadikan peraturan yang ada sebagai pedoman apabila terjadinya sengketa terhadap L/C. Pelaksanaan L/C mulai dari penandatangan kontrak, dokumen pengapalan, dan memilih bank yang akan ditunjuk melakukan pembayaran, sehingga resiko yang dihadapi barang tidak sampai, hilang atau rusaknya barang, wanprestasi, pemalsuan dokumen, bencana alam, dan juga karena terjadinya perang. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadinya sengketa L/C maka pilihan hukum adalah melalui Arbitrase sebagai pilihan hukum yang telah disepakati didalam dokumen, dan dimana ditandatanganinya dokumen perjanjian.Disarankan kepada pemerintah atau juga bank yang terlibat dalam perjanjian pembayaran dengan menggunakan L/C agar selalu memperhatikan mekanisme pemabayaran dan juga melihat resiko yang akan terjadi sebelum melakukan transaksi dan juga harus memlilih upaya hukum negara mana yang akan berwenang jika terjadi sengketa pembayaran dengan menggunakan L/C. The regulation about of the Letter of Credit in the Government Regulation Number 1 Years 1982 about the implementation of export import and/or across the foreign exchange reserves have not yet comprehensive set of L/C. While the UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) 600 Article 1 to Article 6 has not been fully implemented in Indonesia, Because Indonesia does not yet have rules that can support the UCP 600 in Indonesia. So the banks in Indonesia could not make the existing regulations as guidelines when there was a dispute over against the L/C. This thing is lead to the many risks that can occur on the covenant through Letter of Credit that can cause loss. This research thesis written with the aims to know and explain the rules of Letter of Credit in Indonesia as the appliance payment, explains the process of the implementation of the guarantee the payment of the price of the items using the L/C and the risks on the payment by using the L/C, and explain the efforts of the law that can be done for the settlement of disputes over the L/C. To obtain the data in the writing of this research thesis conducted an extensive micro insurance literature by studying the books, legislation, and writings related to issues that are examined. Based on the results of research, the Government Regulation No. 1 Year 1982 about the implementation of export import and/or across the foreign exchange reserves, The UCP 600 in Article 1 to Article 6 and the circular Letter of Bank Indonesia No.26/34/ULN not yet comprehensive to set the L/C, Because the regulation has not been able to apply to the comprehensive so that banks in Indonesia could not make the existing regulations as guidelines when there was a dispute over against L/C. The implementation of L/C start from the signing of the contract, shipping documents and select the bank that will be appointed to pay, so that the risks faced is not receive the object, lost or destruction of goods, default, counterfeiting document, natural disasters, and also because of the war. The efforts of the regulation that can be done if the dispute over the L/C is, is through the Arbitration as the choise of law which have been agreed in the document, and where the agreementsigning.Recommendation to the government or bank also involved in the payment agreement with using the L/C to always consider payment mechanism and also see the risk that will happen before make a transaction and also have to select the legal efforts of which countries will be authorized if there is a dispute over payment by using the L/C.]]>
Copyrights © 2017
