Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
Vol 3, No 2 (2018)

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA EKOWISATA BOWELE DI DESA PURWODADI KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG

Widyanisa, Prila ( Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang)
Rahman, Ahmad Zaki Fadlur ( Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang)
Gustomy, Rachmad ( Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang)



Article Info

Publish Date
10 Dec 2018

Abstract

Ekowisata Bowele merupakan salah satu kawasan pantai yang berpotensi bagus untuk dikembangkan. Ekowisata Bowele menyimpan potensi yang tidak dimiliki oleh pantai-pantai lain di Kabupaten Malang seperti surfing, snorkeling, diving, dan wisata bahari lainnya. Namun dalam pengembangannya masih ditemukan kendala terkait tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengelola. Lembaga tersebut adalah Perhutani KPH Malang, LMDH Purwo Wono Asri, Pokmaswas Purwodadi, Ladesta Bowele, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Pada penelitian ini, tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antar lembaga dalam pengelolaan Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti dalam hal ini menggunakan Teori Rational Choice Institutionalism (Peter A. Hall dan Rosemary C.R. Taylor) yang berisi empat indikator, yaitu (1) Keterlibatan Aktor dalam Lembaga (2) Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi (3) Interaksi Antar Lembaga dan Kepentingan Aktor, dan (4) Instrumen atau Aturan Lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antar lembaga pengelola Ekowisata Bowele dalam praktiknya masih tumpang tindih. Pengelolaan masih didominasi Perhutani KPH Malang sebagai penerima bagi hasil terbanyak namun tidak melakukan peningkatan Ekowisata Bowele. Pengembangan justru dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dengan memberikan fasilitas pendukung melalui Ladesta. Pada sisi aturan terkait perjanjian kerjasama pengelolaan, terdapat beberapa ketentuan pasal yang dianggap kurang sesuai dan lebih menguntungkan Perhutani.

Copyrights © 2018