Garuda - Garba Rujukan Digital

EVALUASI PROGRAM GERTAK SEBAGAI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 (Studi Kasus di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak) Mukholiq, Ilham; Gustomy, Rachmad; Hakim, Muhammad Lukman
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan dan implementasi program Gertak di Kabupaten Trenggalek dalam mengatasi kemiskinan. fokus utama penelitian ini adalah permasalah kemiskinan yang masih belum berkurang pasca implementasi program Gertak khususnya di Desa Bendoagung. Di desa tersebut angka kemiskinan justru tidak ada bedanya antara sebelum dan sesudah adanya program Gertak. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan informan adalah purposive sampling. Untuk menilai program Gertak ini peneliti menggunakan kerangka teori evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Danie Stufflebeam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi konteks program Gertak ini telah sesuai dengan permasalahan kemiskinan yang ada. Sedangkan dari sisi input, baik strategi, unsur pelaksana sudah siap akan tetapi dari sisi pendanaan masih masuk dalam kategori pemborosan. Kemudian dari sisi proses dan hasil masih belum sesuai dengan tujuan dan input yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan masih gagal dalam mengatasi kemiskinan di Bendoagung.

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA EKOWISATA BOWELE DI DESA PURWODADI KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG Widyanisa, Prila; Rahman, Ahmad Zaki Fadlur; Gustomy, Rachmad
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ekowisata Bowele merupakan salah satu kawasan pantai yang berpotensi bagus untuk dikembangkan. Ekowisata Bowele menyimpan potensi yang tidak dimiliki oleh pantai-pantai lain di Kabupaten Malang seperti surfing, snorkeling, diving, dan wisata bahari lainnya. Namun dalam pengembangannya masih ditemukan kendala terkait tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengelola. Lembaga tersebut adalah Perhutani KPH Malang, LMDH Purwo Wono Asri, Pokmaswas Purwodadi, Ladesta Bowele, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Pada penelitian ini, tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antar lembaga dalam pengelolaan Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti dalam hal ini menggunakan Teori Rational Choice Institutionalism (Peter A. Hall dan Rosemary C.R. Taylor) yang berisi empat indikator, yaitu (1) Keterlibatan Aktor dalam Lembaga (2) Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi (3) Interaksi Antar Lembaga dan Kepentingan Aktor, dan (4) Instrumen atau Aturan Lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antar lembaga pengelola Ekowisata Bowele dalam praktiknya masih tumpang tindih. Pengelolaan masih didominasi Perhutani KPH Malang sebagai penerima bagi hasil terbanyak namun tidak melakukan peningkatan Ekowisata Bowele. Pengembangan justru dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dengan memberikan fasilitas pendukung melalui Ladesta. Pada sisi aturan terkait perjanjian kerjasama pengelolaan, terdapat beberapa ketentuan pasal yang dianggap kurang sesuai dan lebih menguntungkan Perhutani.

TRAGEDI PEMBUNUHAN GERAKAN CIVIL SOCIETY Rachmad Gustomy
Jurnal Sosial Soedirman Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo adalah tenggelamnya 4 desa, dengan sedikitnys 12.000 keluarga, yang dituduhkan dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Masyarakat pada awalnya membentuk asosiasi korban lumpur sebagai upaya untuk menggalang kekuatan untuk meminta ganti rugi, namun semakin lama gerakan ini semakin terpecah dan 4 tahun kemudian lenyap menjadi individu-individu. Padahal tujuan belum tercapai, masih banyak korban lumpur yang belum mendapat pelunasan pembayaran, padahal ketika terpecah mereka menjadi semakin lemah dalam memperjuangkan haknya. Pertanyaannya artikel ini adalah, bagaimana rasionalitas di balik perpecahan itu terjadi dan apa konstruksi nalar yang melatarbelakanginya? Pendekatan yang digunakan adalah model kualitatif dari rational choice dalam konteks pengambilan keputusan multi agen. Penjelasan ini terikat oleh batasan rasionaltas pembentuknya (bounded rationality), yaitu bencana dan kebijakan yang diambil. Temuannya bahwa mekanisme transaksi yang dipakai membuat ‘komunitas besar’ warga korban lumpur terpecah dari komunitas menjadi individu. Penyebabnya adalah karena struktur pasca Orde Baru yang melahirkan politik liberal, mengkondisikan pilihan rasional masyarakat kedalam pola transaksional, yang pada akhirnya menggeser relasi ‘intimitas’ masyarakat dari komunitas menjadi individual.

Demokrasi di Malang Menggali Kontribusi Masyarakat Sipil Dalam Pengembangan Demokrasi Lokal Ratnaningsih Damayanti; Rachmad Gustomy; Muhtar Haboddin
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.19-36

Hampir 2 (dua) dekade setelah masa reformasi perlu dilihat kembali bagaimana peran masyarakat sipil dalam pengembangan demokrasi, khususnya demokrasi lokal. Penelitian ini berfokus pada konstribusi masyarakat sipil dalam demokrasi di Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali kontribusi mereka dalam pengembangan demokrasi lokal. Konsepsi masyarakat sipil yang dipergunakan ialah masyarakat sipil versi Alexis de Tocqueville, yaitu masyrakat sipil sebagai asosiasi sukarela untuk membatasi kekuasaan negara. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah masyarkat sipil di Kota Malang dikelompokkan kedalam 6 isu utama, yaitu penanganan terhadap anak jalanan, isu kesehatan, isu pemerintahan, isu perempuan, dan isu buruh, dan isu pendidikan. Kontribusi masyarakat sipil dalam demokrasi di Kota Malang adalah Pertama, mereka menyediakan basis pembatas kekuasaan negara. Kedua, masyarakat sipil melengkapi peran partai politik dalam mendorong partisipasi, meningkatkan efektifitas dan ketrampilan berdemokrasi serta mendorong pemahaman tentang kewarganegaraan. Ketiga, membangun saluran di luar partai politik untuk mengartikulasikan, menampung dan merepresentasikan kepentingan perempuan, buruh, dan kelompok marginal seperti LGBT dan anak jalanan.

Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter Rachmad Gustomy
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8781

Artikel ini ingin melacak dampak polarisasi politik pasca pemilu yang cukup kuat dalam wacana Covid-19. Pentingnya melacak perbincangan tentang Covid-19 adalah untuk melihat dampak distraksi kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan social network analisis dan social network actor dalam perbicangan di media sosial Twitter. Dengan mengidentifikasi trending topic yang terkait selama 4 bulan, maka dilakukan crawling data dengan pemograman Phyton, kemudian dilakukan analisis kumulatif teks melalui library phyton sastrawi dan visualisasi analisis SNA dengan Gephi. Temuan penelitian ini memetakan setidaknya ada dua kutub kluster besar yang berseberangan, pertama adalah kutub kluster populis pluralis dan kutub kluster populis islam. Temuannya menunjukkan bahwa wacana kebijakan Covid-19 justru menjadi ajang bagi perang sentimen masing-masing kubu, yang ternyata didominasi oleh buzzer dan sebagian kecil influencer. Sebaliknya, suara kelompok kritis dan rasional malah tenggelam oleh gaung dari para buzzer yang cenderung memiliki sentimen negatif.

StopAbleism: Reduksi stigma kepada penyandang disabilitas melalui intervensi bias implisit Cleoputri Al Yusainy; Slamet Thohari; Rachmad Gustomy
Jurnal Psikologi Vol 43, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Psychology, Universitas Gadjah Mada

Diskriminasi kepada penyandang disabilitas dipengaruhi oleh dinamika antara stigma eksplisit dan stigma implisit. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji apakah dalam konteks disabilitas fisik (1) stigma eksplisit memiliki asosiasi dengan stigma implisit, dan (2) paradigma bias implisit dapat mereduksi stigma eksplisit. Partisipan (N = 98 mahasiswa) dibagi ke dalam tiga kondisi eksperimen, yaitu kelompok yang terlebih dahulu mengerjakan (1) kuesioner stigma eksplisit (kelompok kontrol), (2) instrumen stigma implisit, diikuti feedback atas bias implisit (feedback segera), dan (3) instrumen stigma implisit, diikuti kuesioner stigma eksplisit dan feedback atas bias implisit (feedback tertunda). Stigma implisit diukur melalui adopsi computer-based response-latency task berupa Single-Category Implicit Association Test (SC-IAT), stigma eksplisit diukur melalui kuesioner self-reported. Hasil penelitian menunjukkan (1) tidak adanya korelasi antara stigma implisit dan stigma eksplisit, dan (2) pengerjaan instrumen stigma implisit dengan feedback tertunda dapat mereduksi sebagian stigma eksplisit. Paradigma bias implisit berpotensi meningkatkan efektivitas intervensi terhadap ableism, setidaknya dalam jangka pendek

TRAGEDI PEMBUNUHAN GERAKAN CIVIL SOCIETY Rachmad Gustomy
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 1 No 1 (2017): JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo adalah tenggelamnya 4 desa, dengan sedikitnys 12.000 keluarga, yang dituduhkan dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Masyarakat pada awalnya membentuk asosiasi korban lumpur sebagai upaya untuk menggalang kekuatan untuk meminta ganti rugi, namun semakin lama gerakan ini semakin terpecah dan 4 tahun kemudian lenyap menjadi individu-individu. Padahal tujuan belum tercapai, masih banyak korban lumpur yang belum mendapat pelunasan pembayaran, padahal ketika terpecah mereka menjadi semakin lemah dalam memperjuangkan haknya. Pertanyaannya artikel ini adalah, bagaimana rasionalitas di balik perpecahan itu terjadi dan apa konstruksi nalar yang melatarbelakanginya? Pendekatan yang digunakan adalah model kualitatif dari rational choice dalam konteks pengambilan keputusan multi agen. Penjelasan ini terikat oleh batasan rasionaltas pembentuknya (bounded rationality), yaitu bencana dan kebijakan yang diambil. Temuannya bahwa mekanisme transaksi yang dipakai membuat ‘komunitas besar’ warga korban lumpur terpecah dari komunitas menjadi individu. Penyebabnya adalah karena struktur pasca Orde Baru yang melahirkan politik liberal, mengkondisikan pilihan rasional masyarakat kedalam pola transaksional, yang pada akhirnya menggeser relasi ‘intimitas’ masyarakat dari komunitas menjadi individual.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search