<![CDATA[Sukuk Negara has become a part of budget financing instruments since 2008. After implementation of this financing instrument for eight years, the total issuance of Sukuk Negara was Rp565 trilion as of November 2016. With the increase of Sukuk Negara issuance, it is necessary to evaluate whether this issuance policy has been implemented accordance with the purpose of issuance as mandated by the law of Islamic Bonds (SBSN), and what will be the impact of Sukuk Negara issuance to the Indonesian economy. This research uses a descriptive qualitative methodology. The research revealed that the issuance of SBSN was in accordance with its purpose, which were to finance the budget deficit and to finance the development of government projects. Also, Sukuk Negara provides a wide range of positive impact on the Indonesia economy, namely: to the development of the Islamic financial industry, to support the governance of State Asset management, to expand the portion of infrastructure financing, and finally, to give an option of investment instrument alternatives. Abstrak Sukuk Negara telah menjadi bagian dari instrumen pembiayaan anggaran sejak tahun 2008. Setelah implementasi kebijakan ini berjalan delapan tahun, jumlah penerbitan Sukuk Negara telah mencapai Rp565 triliun pada bulan November 2016. Dengan terus berkembangnya jumlah penerbitan, kiranya perlu dilakukan suatu evaluasi apakah kebijakan ini telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari penerbitan sebagaimana diamanahkan dalam UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan apa dampak penerbitan terhadap perekonomian Indonesia. Karya tulis ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif deskriptif. Melalui kajian dalam karya tulis ini, diketahui bahwa penerbitan SBSN telah sesuai dengan tujuan dari penerbitan SBSN yaitu untuk membiayai defisit APBN dan membiayai pembangunan proyek-proyek Pemerintah. Penerbitan Sukuk Negara juga memberikan berbagai dampak posistif dalam perekonomian Indonesia, diantaranya: penerbitan Sukuk Negara bermanfaat bagi pengembangan keuangan syariah, mendorong tertib pengelolaan Barang Milik Negara, meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur, dan menambah alternatif instrumen investasi.]]>
Copyrights © 2017
