<![CDATA[Penelitian mengenai kejahatan illegal logging ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo, serta faktor-faktor yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Provinsi Gorontalo. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menangani kasus illegal logging. Data yang telah diperoleh akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang telah dicapai adalah implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo belum optimal, sehingga belum memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Faktanya bahwa dalam penegakkan hukum terhadap kasus illegal logging khususnya dalam bentuk modus operandi maupun terhadap pelaku tidak hanya dalam bentuk upaya preventif saja yang tidak dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi upaya refresif juga tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan sulitnya petugas menjangkau semua hutan yang ada di Gorontalo dan sulitnya menemukan barang bukti serta ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku, sehingga tidak dapat memberikan efek jera. Hal inilah yang menyebabkan belum seimbangnya antara sanksi pidana yang diterima dengan akibat perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian diperlukan peningkatan personil aparat penegak hukum (PPNS Kehutanan dan Polisi Hutan). Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah menerapkan sistem satelit di tempat yang dianggap rawan. Dengan adanya sistem tersebut, secara otomatis akan merekam siapa saja yang merusak hutan, sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam menangkap pelaku tanpa harus melakukan patroli lapangan.]]>
Copyrights © 2018
