cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satrio Ageng Rihardi
Contact Email
hukum@untidar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hukum@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Literasi Hukum
Published by Universitas Tidar
ISSN : 25980769     EISSN : 25980750     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel ilmiah yang mengedepankan pada nilai-nilai riset dalam mengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 84 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEHUTANAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING Karlin Z Mamu
Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.481 KB)

Abstract

Penelitian mengenai kejahatan illegal logging ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo, serta faktor-faktor yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Provinsi Gorontalo. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menangani kasus illegal logging. Data yang telah diperoleh akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang telah dicapai adalah implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo belum optimal, sehingga belum memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Faktanya bahwa dalam penegakkan hukum terhadap kasus illegal logging khususnya dalam bentuk modus operandi maupun terhadap pelaku tidak hanya dalam bentuk upaya preventif saja yang tidak dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi upaya refresif juga tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan sulitnya petugas menjangkau semua hutan yang ada di Gorontalo dan sulitnya menemukan barang bukti serta ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku, sehingga tidak dapat memberikan efek jera. Hal inilah yang menyebabkan belum seimbangnya antara sanksi pidana yang diterima dengan akibat perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian diperlukan peningkatan personil aparat penegak hukum (PPNS Kehutanan dan Polisi Hutan). Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah menerapkan sistem satelit di tempat yang dianggap rawan. Dengan adanya sistem tersebut, secara otomatis akan merekam siapa saja yang merusak hutan, sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam menangkap pelaku tanpa harus melakukan patroli lapangan.
Masyarakat Hukum Adat: Hak Atas Pembangunan Berbasis Kesejahteraan Novianti Novianti; Winanda Kusuma
Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.718 KB)

Abstract

Prioritas pembangunan nasional pembangunan di daerah tertinggal. dihuni oleh para MHA. Pola kehidupan dan kebudayaan yang telah menjadi hukum yang hidup didalam masyarakat, hak atas harta pusaka bahkan kebudayaan tidak terwujud harus menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan tersebut. Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 2007 melalui Majelis Umum telah menyepakati seuatu deklarasi mengenai masyarakat hukum adat yaitu United Nation Declaration on the Right of Indigeneous. Dalam Deklarasi MHA PBB juga meyakini bahwa kontrol MHA terhadap pembangunan yang berdampak pada mereka harus dapat memperkuat kelembagaanya. MHA mengedapankan prisip dimana MHA diakui sebagai pihak yang utama dalam pembangunan dan proses pembangunan. Program pembangunan MHA juga bisa memperbaiki kondisi kehidupan mereka. MHA untuk mendapatkan bantuan teknis dan keuangan yang tepat harus diberikan setiap kali hal tersebut bila dimungkinkan, kemampuan MHA untuk dapat memanfaatkan teknologi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN ANAK DI KOTA MAGELANG Arnanda Yusliwidaka; Satrio Ageng Rihardi
Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.006 KB)

Abstract

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/keterampilan yang kurang dari orang tua si anak, hal inilah yang membuat orang tua orang tua dengan mudahnya melibatkan si anak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya yakni dengan mempekerjakan si anak. Selain itu, anak kerap kali mendapatkan kekerasan dari orang tua. Di Kota Magelang saat ini untuk korban kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak masih relatif tinggi, oleh karenanya dengan adanya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diharapkan dapat menanggulangi dan mencegah permasalahan tersebut. Sehingga pihak pemerintah daerah Kota Magelang yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang harus melakukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Magelang dan Bentuk perlindungan hukum dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang terhadap anak yang merupakan korban dari kekerasan anak. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer dengan cara melakukan wawancara terhadap responden dengan metode kualitatif yang disajikan secara diskriptif. Hasil penelitian ini bentuk-bentuk kekerasan di Kota Magelang adalah kekerasan fisik, psikis berupa pembulian, seksual berupa pencabulan, dan perilaku menyimpang berupa tawuran, kemudian untuk perlindungan hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang terhadap anak yang merupakan korban dari kekerasan adalah melaksanakan perlindungan hukum yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Upaya yang wajib dilakukan untuk melaksanakan perlindungan anak adalah dengan melalui 3 jenis layanan, yang meliputi Pencegahan, Pengurangan resiko kerentanan dan Penanganan
PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/2016) Wardah Wardah
Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.504 KB)

Abstract

Adat Law knows no sale and purchase of land with rights or promises to buy back. The existence of this provision overrides the terms of sale and purchase which are regulated in the Civil Code that allow the sale and purchase with the right to buy back. Although the sale and purchase of land with the right to buy back has been declared prohibited in the National Land Law, in practice there are still many such conditions resulting in land disputes as occurred in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3191 K / Pdt / 2016. The author in this study wants to examine and analyze further the Decidendi Ratio of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3191 K / Pdt / 2016 and the validity of the Deed of Sale and Purchase Agreement which contains the right to repurchase. The research method used is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is carried out using a legal approach and conceptual approach. The results showed that the enactment of the Agrarian Basic Law which made Adat Law as a National Land Law removed the existence of buying and selling institutions with the right to repurchase. Legal actions carried out by the parties in the form of an Agreement to Bind Sale and Purchase and a Proxy of Selling accompanied by a clause on the right to buy back are null and void. The Notary Deed containing the Agreement on the Binding of Sale and Purchase and Selling Authorization accompanied by the right clause to repurchase is still valid and binding on the parties until the Deed is canceled based on the Court Decision
The Conflict of Private-National Interests in the Divestation of PT. Newmont Nusa Tenggara’s Shares (The Study on Newmont Divestation 2008-2016) Ferdi Hasiman; Julian aldrian Pasha
Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.146 KB)

Abstract

The 1945 Constitution mandates that strategic mining must be controlled by the state. Not by foreign corporations. Based on that mandate, Indonesian government is struggling for the shares divestment of Newmont Nusa Tenggara (NNT), an American based mining company. NNT operates the Batu Hijau and the Elang Dodo Rinti mine. NNT’s Contract of Work mandates NNT to divest shares of 51 percent. NNT disobeyed the divestment order. In the divestment process, there is a conflict of private-national interests. The divestment process becomes an event to seize the oligarchy. In some term, a new oligarchy regulates Newmont
THE DECLINE OF GOLKAR PARTY’S HEGEMONY. GOLKAR’S PERFORMANCE IN FACING THE SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS IN SOUTH SULAWESI Muhammad Reza Syamsuri; Sri Budi Eko Wardani
Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.657 KB)

Abstract

After the era of decentralization and democratization, Golkar entered the era of direct regional elections. Golkar in its participation in regional elections in South Sulawesi in 2005-2013 was relatively successful in most regions in South Sulawesi. Entering the regional elections simultaneously in 2015 and 2018, Golkar valued a significant reduction of votes. In some regions, Golkar showed poor performance. Ironically, out of eleven regional elections, Golkar only nominated its candidates in six regions and only won in one region. At present Golkar is facing a serious challenge if it wants to maintain its position in South Sulawesi as the largest base in the region. This qualitative research found the weakening factor of Golkar's power in South Sulawesi in the 2015 simultaneous elections. This factor was the existence of elite factionalization that occurred inside Golkar party after the 2014 presidential election which had an impact on the creation of Golkar internal conflicts and factions in simultaneous elections in South Sulawesi
State Border Governance: Participatory of Local Communities (Case Study: Timor Leste – Indonesia Border) Joau Muni
Literasi Hukum Vol 3, No 1 (2019): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.872 KB)

Abstract

The participatory governance of Timor Leste-Indonesia land border as the voice of the local community cannot be separated from the concept of State Border Governance. The arrangement of the border region between the two countries is impossible to be separated from the arrangement of agreements involving the two countries. Various interests and problems that arise in the border region and along the boundary line always have a relationship of interests with the region across the boundary line that separates the two. The problem of managing the border area was initially only one of the sensitive issues related to defense and politics, mainly related to the continuation of bilateral cooperation or tensions between the two countries that had a border area that intersected. But now, these problems have developed into multilateral to international problems. Border governance must pay attention to the voices of the local community and also the various social-social organizations that exist, especially regarding how people want to connect with their relatives "across" there. The typical culture of the people in the border region also refers to the "local context". A borderline usually cuts randomly the same linguistic, custom, religious, socio-economic background, cultural identity and historical background. This study uses a qualitative method of policy analysis with a case study. The focus of the analysis is on the relationship of "State Border Governance to pay attention to the Participation of Local Communities" in the land border area of Timor Leste - Indonesia. The results of this analysis can contribute to the development of public administration science, especially governance as a reference framework for the implementation of border area management strategies.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DI INDONESIA DAN MALAYSIA Franciska Mifanyira Sutikno; Indah Dwi Miftachul Jannah
Literasi Hukum Vol 3, No 1 (2019): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.867 KB)

Abstract

Hak Cipta Lagu tidak hanya dianggap sebagai komoditi namun juga dianggap sebagai milik pribadi yang harus diakui dan dilindungi oleh Negara dan Internasional sebagai Hak Asasi Manusia. Di Indonesia perlindungan hukum pada Pemegang Hak Cipta maupun Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Malaysia mempunyai Music Rights Malaysia Berhad. Tujuan dari penelitian dengan pendekatan perbandingan konsep hukum yaitu untuk memberikan informasi tentang perlindungan Hak Cipta Lagu di Indonesia dan Malaysia terhadap permasalahan hukum kedudukan Lembaga perlindungan hak cipta lagu serta penindakan dan upaya hukum adanya pelanggaran hak cipta dalam negeri maupun lintas negara. yaitu. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian  ini yaitu  Pertama, LMKN dan MRM mempunyai karakteristik yang sama yaitu sebagai institusi independen dan memiliki kewenangan atributif untuk melakukan upaya hukum atas pelanggaran Hak Cipta Lagu. Kedua, MRM mempunyai jangkauan penarikan royalti yang lebih sempit daripada LMKN. Ketiga, MRM tidak mempunyai kewajiban melakukan mediasi dalam hal perkara tersebut adalah perkara perdata. Keempat, Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh LMKN dan MRM dapat melalui ranah pidana atau jalur litigasi atau arbitrase secara kasuistis. Kelima, penindakan pelanggaran hak cipta lagu lintas negara adalah dengan mengaplikasikan konsep hukum Perdata dan atau Pidana Internasional
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Ika Setyorini
Literasi Hukum Vol 3, No 1 (2019): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.238 KB)

Abstract

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, penguatan itu terlihat dari semakin berkurangnya kewenangan dekonsentrasi yang dimiliki oleh pemerintah didaerah. Penguatan terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam bidang desentralisasi dapat dilihat dari semakin banyaknya urusan yang diserahkan kepada daerah sebagai daerah otonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.  Dengan tulisan ini diharapan dapat memperkuat suatu masalah kewenangan yang ada pada pemerintah daerah pasca amandemen UUD 1945. Dari hasil studi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah pasca amandemen disamping secara tegas diatur dalam UUD 1945 juga diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.  
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK (DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HAM) Mustika Prabaningrum Kusumawati
Literasi Hukum Vol 3, No 1 (2019): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.885 KB)

Abstract

Kompleksitas permasalahan mengenai pekerja anak seolah tidak ada habisnya. Permasalahan pekerja dewasa saja belum usai meskipun sudah ada payung hukumnya apalagi berkaitan dengan pekerja anak yang justru membutuhkan perhatian yang lebih ekstra dan lebih khusus. Tidak hanya bersinggungan dengan sisi hukum ketenagakerjaan saja tetapi juga bersinggungan dengan sisi hak asasi manusia (HAM) dimana hak-hak anak meskipun ia sebagai pekerja anak tetap harus dijaga dan dilindungi. Adanya jaminan perlindungan terhadap pekerja anak memperlihatkan adanya pengakuan terhadap eksistensi keberadaan pekerja anak dalam lingkungan kerja. Sebagai dampak dari adanya pengakuan tersebut maka pihak pengusaha dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap beberapa peraturan. Akan tetapi, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/ buruh anak di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Page 1 of 9 | Total Record : 84

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM Vol 6, No 2 (2022): LITERASI HUKUM Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum Vol 4, No 2 (2020): Literasi Hukum Vol 4, No 1 (2020): Literasi Hukum Vol 3, No 2 (2019): Literasi Hukum Vol 3, No 1 (2019): Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM Vol 2, No 1 (2018): LITERASI HUKUM Vol 1, No 1 (2017): Literasi Hukum More Issue