<![CDATA[Pemerintahan “kabinet kerja” memiliki salah satu agenda kerja prioritas berupa pembangunan melalui pinggiran dan memperkuat desa – desa dalam kerangka membangun kesatua bangsa. Agenda prioritas itu dibuktikan dengan kebijakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah sebanyak 1 miliar per desa. Pada tahun 2016 rata –rata desa di Kabupaten Sumenep mendapatkan dana sebanyak 900 juta. Penggunaan DD dan ADD dibutuhkan peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pelaksanan pemerintahan yang memiliki hak dan fungsi strategis dalam mendorong efektifitas penggunaan DD dan ADD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan optimalisasi Hak dan Fungsi yang dimiliki BPD dalam Meningkatkan efektifitas penggunaan DD dan ADD di kabupaten Sumenep. Rumusan awal kehadiran BPD sebagai badan pemusyawaratan desa di kabupaten Sumenep, khususnya di empat desa yan dijadikan lokasi penelitian belum berjalan secara optimal. Karena masih lemahnya peran BPD dalam mengawasi tarnsparansi dan akuntabilitas penggunaan DD dan ADD di desa masing – masing. Ketika fungsi utama BPD sebagai pelaksana pemerintah dalam mengawasi alokasi dana desa yang digunakan kepala desa tidak optimal maka besar peluang pihak kepala desa dan aparatur desa melakukan tindakan otoriter dan korup.Sejatinya kehadiran BPD dalam mengawasi penggunaan DD dan ADD bukan berarti tidak memberikan manfaat pada pemerintah desa. pada sisi lain fungsi BPD menjadi sangat optimal jika dikaitkan dengan kegiatan mengayomi dan menampung aspirasi masyarakat di tingkat dusun dan desa dari segi pembangunan, selain itu fungsi BPD dalam meyalurkan usulan warga terkait penggunaan DD dan ADD telah menunjukkan arah perubahan kebijakan pemerintah desa yang pada periode sebelumnya bersifat topdown saat ini mulai bergeser ke arah bottom-up. Fungsi BPD juga menjadi optimal jika dihubungkan dengan kegiatan memberikan pemahaman ke pada masyarakat terkait berapa anggaran yang diterima desa, berapa ususlan yang akan disampaikan pada kepala desa dan apa yang menjadi alasan utama usulan daari warga ditolak. Dengan kata lain, peran BPD sampai saat ini di kabupaten Sumenep lemah atau belum optimal pada sisi pengawasan dan evaluasi, namun di sisi lain menjadi optimal sebagai pihak penerangan atau pihak jurubicara yang menampung aspirasi warga ke kepala desa atau sebaliknya DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1415]]>
Copyrights © 2019
