cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PADA SEKRETARIAT DAERAH MINAHASA SELATAN Momuat, Henry Nelson
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis  implementasi LPPD di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, serta hambatan yang ditemui dalam proses implementasinya. Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan yang muncul selama proses implementasi LPPD di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, yaitu: 1) Banyak penyusun LPPD Bagian yang malas melakukan konsultasi ke Bagian Pemerintahan; 2) Masih banyak penyusun LPPD yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan belum pernah mengikuti pelatihan/bimtek serta kurangnya anggaran untuk untuk pengadaan peralatan kantor; 3) Kurangnya kepedulian teman kantor; 4)  Kurangnya koordinasi 5) Masih banyak atasan yang memberikan perintah tanpa melakukan monitoring dan tidak adanya penilaian atasan; 6) Belum adanya SOP tentang penyusunan LPPD di tiap Bagian; 7) Belum dilakukannya pemberian reward dan punishment. Kata Kunci : Implementasi, LPPD, Minahasa Selatan Implementation of Local Government Implementation Reports (LPPD) at the South Minahasa Regional Secretariat Henry Nelson Momuat ABSTRACT.                This study aims to describe and analyze the implementation of the LPPD in the Secretariat of the South Minahasa Region, as well as the obstacles encountered in the implementation process. This study uses a qualitative approach to data collection techniques, namely through interviews, observation and documentation. This study concludes that the obstacles that arose during the process of implementing the LPPD in the South Minahasa Regional Secretariat, namely: 1) Many compilers of the LPPD Section were lazy to consult with the Government Section; 2) There are still many LPPD compilers who are not in accordance with their educational background and have never attended training / technical guidance and lack of budget for procurement of office equipment; 3) Lack of concern from office friends; 4) Lack of coordination 5) There are still many superiors who give orders without monitoring and no assessment of superiors; 6) There is no SOP regarding the preparation of LPPD in each Section; 7) Reward and punishment has not been done yet. Keywords: Implementation, LPPD, South Minahasa
FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK (SUATU STUDI PADA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KECAMATAN ESSANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD) Maarotong, Jenli
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSebagai pilar dalam demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai sarana rekrutmen politik, pendidikan politik, dan komunikasi politik. Pada kenyataannya fungsi partai politik terutama dibidang komunikasi politik hingga kini dirasa masih sangat lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi partai politik PDIP dalam melaksanakan komunikasi politik di Kecamatan Essang Kabupaten Talaud, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh PDIP Kecamatan Essang hanyalah terbatas pada tingkatan internal pengurus partai, sedangkan dengan kader dan simpatisannya terbatas pada saat menjelang kempanye pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun legislative, sehingga secara umum PDIP Kecamatan Essang belum melaksanakan fungsi komunikasi politik secara maksimal. Kata Kunci: Partai politik; Komunikasi Politik. ABSTRACTAs a pillar in democracy, political parties have several functions, among others, as a means of political recruitment, political education, and political communication. In fact, the function of political parties, especially in the field of political communication, is still considered to be very weak. This study aims to find out how the PDIP political party functions in carrying out political communication in the Essang District of Talaud Regency, using qualitative descriptive methods. The research findings show that political communication conducted by the Essang District PDIP is only limited to the internal level of party officials, while the cadres and sympathizers are limited to approaching the general election campaign, both presidential and legislative elections, so that in general the Essang District PDIP has not yet carried out the political communication function maximally. Keywords: Political Parties; Political Communication.
TRADISI NOKEN PADA PILKADA DI PAPUA (Studi Kasus Pada Pilkada Tahun 2017 Di Distrik Ilamburawi) Morib, Peinus
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

TRADISI NOKEN PADA PILKADA DI PAPUA (Studi Kasus Pada Pilkada Tahun 2017 Di Distrik Ilamburawi) Oleh :Peinus Morib[1]  ABSTRAKPada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia salah satu wilayah yang dibenarkan dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dan khusus dalam pemberian suara adalah masyarakat di beberapa wilayah Papua. Khusus yang dimaksud adalah diakuinya sistim Noken Sistim Ikat dan Sistim Gantung (sistim kesepakatan bersama), yaitu dimana kepala daerah yang dipilih hanya  berdasarkan kesepakatan bersama. Sistem noken tersebut, walaupun masih menjadi pro kontra (bahkan dianggap kurang demokratis) dalam Pilkada, namun penerapannya sah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang beranggapan bahwa noken adalah bagian dari kearifan lokal orang Papua sehingga sistem ini resmi di perbolehkan. Proses pemungutan suara menggunakan noken (gantung/ikat) adalah sebagai berikut: Pertama, noken gantung adalah dimana rakyat yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) datang dan menyerahkan surat suara (yang sudah diisi sesuai dengan hatinurani) kedalam noken. Kedua, noken  ikat adalah dimana rakyat bersepakat bersama untuk seluruh suara diserahkan kepada kepala suku yang akan bertindak mengatasnamakan rakyat dalam memberikan suara (memilih) dalam Pilkada. Tradisi noken ini merupakan salah satu kearifan lokal Papua dalam proses Pilkada, dimana masyarakat memberikan kekuasaan penuh kepada kepala suku atas nama atau perwakilan rakyat dalam Pilkada untuk pemberian suara. Dalam tradisimasyarakat Papua dalam mengambil keputusan bersama biasanya dilakukan dalam rapat atau musyawarah yang melibatkan masyarakat keseluruhan atau orang-orang tertentu saja. Pada penelitian ini wilayah yang dijadikan lokasi penelitian adalah  di Distrik Ilamburawi, yang  terdapat 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kata Kunci: Noken; Pilkada; Papua.     NOKEN TRADITION IN ELECTIONS IN PAPUA(Case Study on 2017 Election in Ilamburawi District) ABSTRACTIn the holding of general elections in Indonesia, one of the areas that is justified in organizing them can be done in different ways and specifically in voting is the people in several regions of Papua. Specifically what is meant is the recognition of the Noken Bonding System and the Hanging System (collective agreement system), ie where regional heads are chosen only based on mutual agreement. The noken system, although still a pro and contra (even considered less democratic) in the elections, the application is valid according to the decision of the Constitutional Court (MK) which considers that noken is part of the local wisdom of Papuans so that this system is officially permitted. The voting process using noken (hanging / tie) is as follows: First, hanging noken is where people who have registered in the Permanent Voter List (DPT) come and submit ballots (which have been filled in accordance with conscience) into noken. Second, noken ikat is where the people agree together for all the votes submitted to the head of the tribe who will act on behalf of the people in voting (voting) in the elections. This noken tradition is one of the local wisdoms of Papua in the local election process, where the community gives full power to the tribal chief on behalf of or the people's representatives in the election for voting. In the tradition of the Papuan people in making joint decisions is usually done in meetings or deliberations that involve the whole community or certain people. In this study the area used as the location of the study was in Ilamburawi District, which contained 5 polling stations (TPS). Keywords: Noken; Local elections; Papua. [1] Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Sam RatulangiABSTRAKPada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia salah satu wilayah yang dibenarkan dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dan khusus dalam pemberian suara adalah masyarakat di beberapa wilayah Papua. Khusus yang dimaksud adalah diakuinya sistim Noken Sistim Ikat dan Sistim Gantung (sistim kesepakatan bersama), yaitu dimana kepala daerah yang dipilih hanya  berdasarkan kesepakatan bersama. Sistem noken tersebut, walaupun masih menjadi pro kontra (bahkan dianggap kurang demokratis) dalam Pilkada, namun penerapannya sah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang beranggapan bahwa noken adalah bagian dari kearifan lokal orang Papua sehingga sistem ini resmi di perbolehkan. Proses pemungutan suara menggunakan noken (gantung/ikat) adalah sebagai berikut: Pertama, noken gantung adalah dimana rakyat yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) datang dan menyerahkan surat suara (yang sudah diisi sesuai dengan hatinurani) kedalam noken. Kedua, noken  ikat adalah dimana rakyat bersepakat bersama untuk seluruh suara diserahkan kepada kepala suku yang akan bertindak mengatasnamakan rakyat dalam memberikan suara (memilih) dalam Pilkada. Tradisi noken ini merupakan salah satu kearifan lokal Papua dalam proses Pilkada, dimana masyarakat memberikan kekuasaan penuh kepada kepala suku atas nama atau perwakilan rakyat dalam Pilkada untuk pemberian suara. Dalam tradisimasyarakat Papua dalam mengambil keputusan bersama biasanya dilakukan dalam rapat atau musyawarah yang melibatkan masyarakat keseluruhan atau orang-orang tertentu saja. Pada penelitian ini wilayah yang dijadikan lokasi penelitian adalah  di Distrik Ilamburawi, yang  terdapat 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kata Kunci: Noken; Pilkada; Papua.     NOKEN TRADITION IN ELECTIONS IN PAPUA(Case Study on 2017 Election in Ilamburawi District) ABSTRACTIn the holding of general elections in Indonesia, one of the areas that is justified in organizing them can be done in different ways and specifically in voting is the people in several regions of Papua. Specifically what is meant is the recognition of the Noken Bonding System and the Hanging System (collective agreement system), ie where regional heads are chosen only based on mutual agreement. The noken system, although still a pro and contra (even considered less democratic) in the elections, the application is valid according to the decision of the Constitutional Court (MK) which considers that noken is part of the local wisdom of Papuans so that this system is officially permitted. The voting process using noken (hanging / tie) is as follows: First, hanging noken is where people who have registered in the Permanent Voter List (DPT) come and submit ballots (which have been filled in accordance with conscience) into noken. Second, noken ikat is where the people agree together for all the votes submitted to the head of the tribe who will act on behalf of the people in voting (voting) in the elections. This noken tradition is one of the local wisdoms of Papua in the local election process, where the community gives full power to the tribal chief on behalf of or the people's representatives in the election for voting. In the tradition of the Papuan people in making joint decisions is usually done in meetings or deliberations that involve the whole community or certain people. In this study the area used as the location of the study was in Ilamburawi District, which contained 5 polling stations (TPS). Keywords: Noken; Local elections; Papua.
DINAMIKA POLITIK LOKAL PADA PILKADA KABUPATEN HALMAHERA UTARA (Suatu Kajian Peran Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera Pada Pilkada Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015) Johny P. Lengkong, Renaldo Y Garedja, T.A.M Ronny Gosal,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DINAMIKA POLITIK LOKAL PADA PILKADA KABUPATEN HALMAHERA UTARA(Suatu Kajian Peran Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera Pada Pilkada Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015) Oleh:Renaldo Yacob Garedja[1], T.A.M. Ronny Gosal[2], Johny P. Lengkong[3]Email: renaldotjanu@gmail.com  ABSTRAKDewasa ini ada suatu fenomena dimana agama direkayasa dan dijadikan alat politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Agama bahkan dijadikan kendaraan politik demi tercapainya suatu maksud dari kelompok-kelompok tertentu. Agama dipolitisasi sedemikian rupa dan dijadikan alat untuk melestarikan kekuasaan. Fenomena ini harus kita cermati dan kita sadari agar kita tidak terjebak pada teori konspirasi yang sengaja diciptakan untuk mempertahankan status quo. Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) merupakan salah satu organisasi Gereja yang berada di wilayah Maluku Utara, Halmahera dan kepulauan di sekitarnya. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah yang menyebabkan Sinode GMIH terlibat pada Pilkada di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Dari hasil wawancara, peneliti dalam hal ini menemukan ada keterlibatan Sinode GMIH pada pilkada bupati kabupaten Halmahera Utara tahun 2015. Peneliti menemukan bahwa secara kelembagaan BPHS GMIH yang memiliki kekuasaan yang dilembagakan, authority (Max Weber) digunakan untuk mendorong umat atau warga jemaat agar lebih menggunakan hak politik secara baik. Kemudian BPHS GMIH yang memiliki otoritas secara formal ini, dengan kondisi Sinode GMIH yang pecah, meinstruksikan warga jemaatnya untuk memilih salah satu kandidat untuk mendapatkan kekuasaan di daerah. Peneliti juga menemukan bahwa Keputusan Strategis yang di ambil oleh Badan Pekerja Sinode GMIH melalui hasil  Sidang Majelis Sinode Ke IV tahun 2015 di bacan, ada pesan agar Gereja  mempersiapkan calon-calon pemimpin daerah di Maluku  Utara, dan BPHS menyampaikan pesan kenabian kepada Pemerintah Provinsi untuk mengubah sikap politik yang sebelumnya dan bahkan sampai saat ini mendukung kelompok Vak 1 dan GPH. Kata Kunci: Dinamika, Keterlibatan, Gereja, Politik  LOCAL POLITICAL DYNAMICS IN NORTH HALMAHERA REGENCY ELECTION(A Study on Role the Synod of the Evangelical Christian Church in Halmahera in the 2015 North Halmahera Regent Election) ABSTRACTToday there is a phenomenon where religion is engineered and used as a political tool by certain groups. Religion is even used as a political vehicle in order to achieve the goals of certain groups. Religion is politicized in such a way and used as a tool to preserve power. We have to pay close attention to this phenomenon and realize that we are not trapped in a conspiracy theory that was deliberately created to maintain the status quo. The Synod of the Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH) is one of the church organizations located in North Maluku, Halmahera and the surrounding islands. In this case, the researcher wanted to find out what caused the GMIH Synod to be involved in the 2015 Pilkada in North Halmahera Regency. The researcher used a qualitative approach with descriptive elaboration. From the results of interviews, researchers in this case found that there was the involvement of the GMIH Synod in the 2015 elections for the regent of North Halmahera regency. Researchers found that institutionally BPHS GMIH has institutionalized power, authority (Max Weber) is used to encourage people or congregation members to use more political rights well. Then BPHS GMIH which has formal authority, with the condition of the GMIH Synod being broken, instructed the members of its congregation to choose one of the candidates to gain power in the regions. The researcher also found that the strategic decisions taken by the GMIH Synod Worker Body through the results of the 2015 Fourth Synod Council Session in Bacan, there was a message that the Church should prepare candidates for regional leaders in North Maluku, and BPHS conveyed prophetic messages to the Provincial Government to change political attitudes that previously and even now support the Vak 1 and GPH groups. Keywords: Dynamics, Involvement, Church, Politics[1] Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat`[2] Selaku Pembimbing 1.[3] Selaku Pembimbing 2.
STRATEGI PDI-PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT Daisy Posumah, Cindy Fure, Agustinus B. Pati,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

STRATEGI PDI-PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT            Oleh :Cindy Ignacia Fure[1], Agustinus B. Pati,[2] Daisy Posumah[3]   ABSTRAK               Penelitian ini mempelajari strategi kampanye untuk kandidat perempuan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama pemilihan legislatif pada 17 April 2019 di Kabupaten Halmahera Barat. Partai Demokrasi Indonesia telah memenangkan 4 kursi di Parlemen lokal, yang sama-sama membagi antara 2 kandidat laki-laki dan 2 perempuan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kandidat perempuan melakukan strategi kampanye mereka. Ini diuntungkan dari metode wawancara kualitatif, terutama yang ditujukan untuk menggambarkan strategi kampanye kandidat perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai strategi kampanye bervariasi sesuai dengan tahapan tahapan pemilihan yang berbeda. Setidaknya ada dua hal yang dimiliki oleh kebanyakan kandidat. Pertama-tama, para kandidat menggunakan materi kampanye yang hampir serupa seperti kalender, stiker, selebaran, dan poster. Kedua, konten materi kampanye termasuk konsolidasi, framing masalah, dan pembangunan citra. Kata kunci: strategi; partai politik; kandidat perempuan; pemilihan legislatif.    PDI-PERJUANGAN STRATEGY IN THE WINNING OF WOMEN'S LEGISLATIVE CANDIDATES IN WEST HALMAHERA DISTRICT  ABSTRACT This research studied campaign strategies for women canditates conducted by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) during the legislative election in 17 April 2019 in West Halmahera District. Partai Demokrasi Indonesia had won 4 seats in the local Parliament, which equally split between 2 men and 2 women candidates. The research focused on how women canditates conducted their campaign strategies. It is benefitted from qualitative interview methods, especially designated to portray campaign strategies of women canditates. The research found that various campaign strategies varied in line with the different stages of electoral phases. There are at least two things that most candidates have in common. First of all, candidates used almost similar campaign materials such as calendars, stickers, flyers, and posters. Secondly, the content of campaign material including consolidation, issues framing, and image building.  Keywords: strategy; political party; women candidates; legislative election.[1] Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT[2] Selaku Pembimbing 1[3] Selaku Pembimbing 2

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue