cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 4 (2021): Repository" : 11 Documents clear
KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Stefanus Sampe, Wili Yandra Palakum,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKonflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota. Hal  ini merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan. Konflik yang terjadi lebih di sebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum tuntas di karenakan masalah penyelesaian garis batas akibat persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda. Konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat baik. Konflik  tapal  batas  daerah  yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara  yaitu  Kabupaten Bolaang Mongondow  dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana dua daerah kabupaten tersebut  saling  mengklaim wilayahnya yang  berada di wilayah tambang emas PT. JResousrces  Bakan  Gold Mining Bolaang Mongondow, dimana Kabupeten Bolaang Mongondow berpendapat  wilayahnya  digeser  kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2012), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui penyebab konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil penelitian diperoleh secara interest yang dimana kalau dihubungkan dengen PT. JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) sejak beroperasi dan mulai beroperasi segala pengurusan menyangkut administrasi baik itu perijinan sampai berlangsungnya eksplorasi terhadap kandungan yang ada didalamnya, pertambangan tersebut diurus melalui pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pada saat pembagian royalty daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi dirugikan. Dari konflik realistis dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Dilihat dari konflik bidang kehidupan, hasil penelitian dan observasi dilapangan menggambarkan bahwa konflik persoalan konflik perebutan wilayah ada kaitannya dengan ekonomi. Kata kunci:  Konflik; Tapal Batas. ABSTRACTTerritorial border conflicts are common in several districts and cities. This is one of the important issues that has escaped the attention of the government, so that various disputes arise between the community and political elites on the border. The conflicts that occur are caused more by the triggering factor for boundary disputes which are generally not yet resolved due to the problem of borderline resolution due to different perceptions of the community and political elites. Boundary conflicts are usually very vulnerable to occur when the contested area has excellent natural and economic resource potential. Conflict over regional boundaries that occurred in two districts in North Sulawesi Province, namely Bolaang Mongondow Regency and Bolaang Mongondow Selatan Regency where the two districts claimed each other's territory in the gold mining area of PT. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow, where the Kabupeten Bolaang Mongondow argues that its area has been moved approximately 4 meters by 30 km within the mining activity area. By using qualitative methods (Sugiyono, 2012), this study aims to identify and determine the causes of conflict over the boundaries of the territory between Bolaang Mongondow and Bolaang Mongondow Selatan districts. The results of the research were obtained with an interest which, when connected with PT. JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) since its operation and commencement of operations, all management related to administration, from licensing to exploration of the contents in it, the mining is managed through the Bolaang Mongondow Regency government, then at the time of the distribution of regional royalty, Bolaang Mongondow Regency is disadvantaged . From realistic conflicts triggered by hatred or prejudice against conflict opponents that encourage aggression to defeat or destroy the opponents of the conflict. Judging from the conflict in the field of life, the results of research and observations in the field illustrate that the conflict over territorial conflicts has something to do with the economy. Keywords: Conflict; Boundary.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KOTA KOTAMOBAGU Laute, Faridh Gevin
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKFungsi Legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. Fungsi ini merupakan fungsi utama lembaga perwakilan rakyat. Terkait hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu periode 2019-2024, belum memperlihatkan menjalankan fungsi legislasi sesuai dengan tugas pokoknya. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2009), penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kota Kotamobagu. Pelaksanaan fungsi legislasi akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Syukur (2007), yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi diperlukannya sebuah persiapan yang telah merumuskan segala kebutuhan, alat-alat yang di butuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, di mulai dan bagaimana cara yang harus di laksanakan. Temuan penelitian menggambarkan Kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat dikatakan belum mencapai tujuan dan target, atau dapat dikatakan belum efektif. Hal itu terlihat dari fungsi legislasi pembuatan produk hukum belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, karena pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang selalu mengalami keterlambatan pembahasan. Selain itu pembahasan Perda bersama pihak eksekutif untuk mengesahkan suatu produk hukum tidak pernah dilakukan pembahasan pada jam kerja melainkan pembahasan setiap produk hukum sering dilakukan pada malam hari diluar jam kerja efektif. Kata Kunci: Fungsi Legislasi; DPRD Kota Kotamobagu  ABSTRACTThe function of legislation is a function to form laws. This function is the main function of the people's representative institutions. In this regard, the Kotamobagu City Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2019-2024 period has not shown that it is carrying out its legislative function in accordance with its main duties. Using qualitative methods (Sugiyono, 2009), this study examines how the implementation of the legislative function in the DPRD Kota Kotamobagu Regency. The implementation of the legislative function will be studied using the approach proposed by Syukur (2007), which states that in the implementation of the function, a preparation is needed that has formulated all the needs, the tools needed, who implements it, where the implementation is started, and how. the way that must be implemented. The research findings illustrate that the performance of the Kotamobagu City DPRD in the implementation of the legislative function can be said to have not achieved the goals and targets, or it can be said that it has not been effective. This can be seen from the legislative function of making legal products not achieving the objectives as expected by the community, because the formation of Regional Regulations (Perda) which always experiences delays in discussion. In addition, discussions on regional regulations with the executive to ratify a legal product have never been discussed during working hours, but discussions on each legal product are often carried out at night outside of effective working hours. Keywords: Legislation Function; Municipal Council of Kotamobagu
PERAN INDONESIA SEBAGAI PRESIDEN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TAHUN 2019 Seba, David William
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTahun 2019, Indonesia pernah mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Kesempatan tersebut seharusnya bisa membuat Indonesia dapat memainkan perannya lebih baik, khususnya dalam merealisasikan seluruh agenda Indonesia ketika menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Sejak menjadi anggota DKK PBB Indonesia telah menetapkan 4 Isu Prioritas dan 1 Isu Perhatian Khusus.Dengan menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2014), artikel ini akan mengidentifikasi mengapa Indonesia tidak dapat maksimal memanfaatkan posisinya ketika menjadi presidensi DK PBB, untuk merealisasikan isu-isu prioritas yang sudah ditetapkan. Temuan penelitian menggambarkan beberapa penyebab mengapa Indonesia tidak dapat maksimal dalam memanfaatkan posisinya sebagai presidensi DK PBB yaitu: isu yang diangkat, adanya hak veto yang dimiliki oleh negara-negara super power, dan masa jabatan yang terlalu singkat. Kata Kunci: Peran; Presidensi DK PBB  ABSTRACTIn 2019, Indonesia had the opportunity to serve as President of the United Nations Security Council (UNSC). This opportunity should have enabled Indonesia to play a better role, especially in realizing Indonesia's entire agenda when it was a non-permanent member of the UN Security Council. Since becoming a member of the UN Security Council, Indonesia has determined 4 Priority Issues and 1 Issue of Special Attention. Using qualitative methods (Creswell, 2014), this article will identify why Indonesia was unable to make the most of its position when it was the UNSC presidency, to realize the priority issues that have been determined. The research findings illustrate several reasons why Indonesia is unable to maximize its position as the UNSC presidency, namely: the issues raised, the existence of veto rights held by super power countries, and too short terms of office. Keywords: Role; United Nation Security Council Presidency
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PILKADA 2020 DI KELURAHAN KAKASKASEN II Trintje Lambey, Nadya Stefany Lasut, Wiesje.F Wilar,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterlibatan pemilih pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat menarik untuk dikaji. Artikel ini dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014) akan mengkaji partisipasi politik pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon pada tanggal 9 Desember 2020. Partisipasi politik pemilih pemula ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1984) tentang bentuk-bentuk partisipasi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa partisipasi politik dalam bentuk pemberian hak suara (voting) pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II begitu antusias dalam menggunakan hak pilihnya secara langsung. Walaupun dalam pemberian hak suara mereka menentukan pilihan mereka hanya sekedar ikut-ikutan dengan pilihan teman, pihak keluarga namun mereka tidak mau melewatkan kesempatan pertama mereka dalam ajang pemilihan dan bahwa factor keluargalah yang ternyata lebih menonjol dalam hal pemberian suara. Pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II secara umum belum semua membicarakan masalah-masalah politik atau peristiwa politik selama proses pilkada berlangsung, ini terlihat dari respon pemilih pemula yang kurang peduli akan perkembangan politik. Bentuk partisipasi politik selanjutnya yang ditunjukan pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II yakni kegiatan kampanye. Terlihat bahwa pemilih pemula di Kelurahan Kakaskasen II turut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, namun sebagian besar pemilih pemula yang mengikuti kegiatan kampanye belum memahami betul tujuan dari kampanye mereka condong mengikuti kegiatan kampanye karena mengikuti ajakan dari teman. Kata Kunci: Partisipasi Politik; Pemilih Pemula  ABSTRACTThe involvement of novice voters in the Regional Head Election (Pilkada) is very interesting to study. This article using a qualitative method (Sugiyono, 2014) will examine the political participation of novice voters in Kakaskasen II Village in the election of Mayor and Deputy Mayor of Tomohon City on December 9, 2020. Political participation of beginner voters will be studied using the approach proposed by Almond and Verba (1984) on forms of participation. The findings of the study illustrate that political participation in the form of voting rights for novice voters in Kakaskasen II Village is very enthusiastic in using their voting rights directly. Even though in giving their voting rights, they made their choice just to go along with the choice of friends, the family, but they did not want to miss their first chance in the election and that it was the family factor that turned out to be more prominent in terms of voting. In general, novice voters in Kakaskasen II Sub-district did not discuss political issues or political events during the pilkada process, this can be seen from the response of novice voters who were less concerned about political developments. The next form of political participation shown by novice voters in Kakaskasen II Village is campaign activities. It can be seen that novice voters in Kakaskasen II Sub-district participated in campaign activities, but most of the novice voters who participated in campaign activities did not fully understand the purpose of the campaign, they tended to participate in campaign activities because they followed an invitation from friends. Keywords: Political Participation; Beginner Voter
KERJASAMA TRILATERAL INDONESIA MALAYSIA DAN FILIPINA DALAM MENANGGULAGI MASALAH KEAMANAN MARITIM DI PERAIRAN SULU Rantung, Giska
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perairan Sulu merupakan salah satu kawasan yang saat ini mengandung tingkat kerawanan yang cukup tinggi di Asia Tenggara. Perairan ini terletak di antara Indonesia, Malaysia dan Filipina ini terbentang seluas 900.000 km². Peraiaran Sulu merupakan jalur pelayaran paling ramai dan juga paling berbahaya kedua setelah selat malaka. Rata-rata sekitar 3900 kapal pertahun melintas jalur laut ini. Wilayah perairan Sulawesi-Sulu memiliki nilai strategis dan digunakan untuk kepentingan banyak negara. Ribuan armada tanker minyak dan armada dagang melintasi jalur tersebut. Karena potensi, letak, dan intensitas aktivitas lautnya yang ramai, jalur ini memiliki potensi ancaman, seperti masalah pelanggaran wilayah karena posisi tepat di perbatasan tiga negara, masalah penangkapan ikan secara ilegal, masalah penyelundupan senjata dan perdagangan manusia serta masalah perompakan kapal yang disertai dengan penculikan awak kapal, dan terorisme. Tentunya hal tersebut menjadi beban dan tugas bagi pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina. Belum lagi ketiga negara, memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda-beda pada perairan ini. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017), penelitian ini akan mengkaji kerjasama antara Indonesia, Filipina dan Malaysia khususnya dalam menangani permasalahan terorisme di sekitar Perairan Sulu. Di mana ketiga negara yang berbatasan langsung dengan laut tersebut memiliki tanggung jawab terhadap keamanan di sekitar kawasannya. Ketiga negara mengakui diperlukannya kerjasama trilateral antara mereka, karena ancaman keamanan di perairan Sulu bukan hanya menjadi ancaman ketiga negara, namun juga menjadi ancaman bagi banyak negara yang berkepentingan pada lalu lintas internasional diwilayah perairan tersebut. Temuan penelitian menunjukan kerjasama ketiga negara ditandai dengan melakukan deklarasi bersama yang menyepakati, pertama sepakat akan mengadakan patroli bersama. Kedua, memberikan bantuan kepada korban penyerangan di perairan Sulu. Ketiga, menentukan titik fokus di setiap negara untuk memfasilitasi sebuah jaringan information sharing juga sebagai pusat koordinasi keadaan darurat. Keempat, membentuk sebuah jaringan telekomunikasi sebagai pendukung situasi darurat. Kata Kunci: Kerjasama Trilateral; Perairan Sulu   ABSTRACTSulu waters are one of the areas that currently contain a fairly high level of vulnerability in Southeast Asia. These waters are located between Indonesia, Malaysia and the Philippines and span an area of 900,000 km². The waters of Sulu are the most crowded shipping lanes and also the second most dangerous after the Malacca Strait. On average, about 3900 ships per year pass this sea route. The Sulawesi-Sulu water area has strategic value and is used for the benefit of many countries. Thousands of oil tankers and trading fleets crossed the route. Due to the potential, location, and intensity of its bustling marine activities, this route has potential threats, such as the problem of territorial violations due to its exact position on the border of the three countries, problems with illegal fishing, problems with weapons smuggling and human trafficking and problems with ship piracy accompanied by kidnapping. crew, and terrorism. Of course, this is a burden and a task for the governments of Indonesia, Malaysia and the Philippines. Not to mention the three countries, have different economic interests in these waters. By using a qualitative method (Moleong, 2017), this study will examine the cooperation between Indonesia, the Philippines and Malaysia, especially in dealing with the problem of terrorism around the Sulu Waters. Where the three countries directly bordering the sea have responsibility for security around their area. The three countries recognized the need for trilateral cooperation between them, because the security threat in Sulu waters is not only a threat to the three countries, but also a threat to many countries with an interest in international traffic in these waters. The research findings show that the cooperation between the three countries is marked by making a joint declaration that agrees, first agreeing to hold a joint patrol. Second, providing assistance to victims of attacks in Sulu waters. Third, determine the focal point in each country to facilitate an information sharing network as well as an emergency coordination center. Fourth, establish a telecommunications network to support emergency situations. Keywords: Trilateral Cooperation; Sulu Waters
STRATEGI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM MEMENANGKAN CALON MUSLIM PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA MANADO Afdhal, Alif
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) tahun 2019, para calon yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) cukup banyak yang berhasil dalam meraih dukungan masyarakat pemilih. Hal itu tentu tidak terlepas dari peran Partai Amanat Nasional dalam menjalankan strategi partai. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiono, 2014), penelitian ini akan mengkaji strategi yang dimainkan oleh Partai Amanat Nasional dalam memenangkan para calon anggota legislative yang diusungnya. Strategi PAN tersebut akan dikaji dengan menggunakan pendekatan strategi yang dikemukakan oleh Adman Nursal (2004) tentang strategi politik. Temuan penelitian menggambarkan bahwa strategi yang mainkan oleh Partai Amanat Nasional untuk memenangkan para calon yang diusungnya sangat bervariatif. Adapun bentuk strateginya ada yang bersifat ofensif ada juga yang bersifat defensive. Selain itu strategi yang juga dimainkan seperti, memanfaatkan ketokohan calon, strategi pencitraan, dan strategi kelembagaan. Hal lain yang juga diperhitungkan adalah bagaimana pertimbangan yang dilakukan dalam perekrutan calon. Kata Kunci: Strategi; Partai Politik; Pemilihan Anggota Legislatf (Pileg)  ABSTRACTIn the 2019 General Election of Legislative Members (Pileg), there were quite a number of candidates nominated by the National Mandate Party (PAN) who succeeded in gaining support from the voters. This of course cannot be separated from the role of the National Mandate Party in carrying out the party's strategy. By using qualitative methods (Sugiono, 2014), this study will examine the strategies played by the National Mandate Party in winning over the legislative candidates it carries. The PAN strategy will be studied using the strategic approach proposed by Adman Nursal (2004) regarding political strategies. The research findings illustrate that the strategy played by the National Mandate Party to win over the candidates it carries is very varied. As for the strategic forms, some are offensive and some are defensive. Apart from that, the strategies that are also being played are utilizing the character of candidates, imaging strategies, and institutional strategies. Another thing that is also taken into account is how the consideration is made in recruiting candidates. Keywords: Strategy; Political parties; Election of Legislatf Members (Pileg)
PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DIKELURAHAN RAP-RAP PADA PEMILU 2019 Ticoalu, Yuan I.A
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indicator untuk menilai sebuah demokrasi. Terdapat banyak factor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu salah satunya adalah peran dari tokoh agama. Artikel ini akan mengkaji peran tokoh agama yang ada di Kelurahan Rap-Rap Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilu tahun 2019. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2008),  peran tokoh agama akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1990) tentang Partisipasi Politik. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pada pemilu tahun 2019 di kelurahan Rap-Rap tokoh agama mampu mendorong sebagian besar masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pemilu. Hal terlihat bagaimana para tokoh agama selalu melakukan himbauan untuk kepada masyarakat disana untuk menggunakan hak pilih mereka. Himbauan  dan saran tersebut selalu disampaikan pada saat proses ibadah berlangsung, setelah ibadah dan pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Hal itu berdampak pada masyarakat yang beranggapan bahwa jika berpartisipasi pada setiap pemilu yang ada, adalah bentuk sebagai warga Negara yang baik, dan itu selalu di tekankan oleh para pemuka agama yang ada. Pada kesempatan ini para tokoh utama tentunya menekankan para masyarakat yang ada untuk menggunakan hak pilih mereka dengan baik, dan jangan sampai terpengaruhi oleh money politik, karena money politik merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ajaran setiap agama, karena dianggap menjual hak suara mereka dengan sejumlah uang. Meskipun peran para tokoh agama yang ada sudah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilih mereka, tetap saja masih ada kendala-kendala yang dialami para tokoh agama antara lain masih ada masyarakat yang belum aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga tokoh agama sulit untuk menjangkau para masyarakat yang demikian. Kata Kunci: Tokoh Agama; Partisipasi Politik Masyarakat ABSTRACTVoter participation is one indicator to assess a democracy. There are many factors that can affect the level of voter participation in elections, one of which is the role of religious leaders. This article will examine the role of religious leaders in the Rap-Rap Village, Airmadidi District, North Minahasa Regency in the 2019 Election. Using a qualitative method (Moleong, 2008), the role of religious leaders will be studied using the approach proposed by Almond and Verba (1990). ) on Political Participation. The research findings illustrate that in the 2019 elections in the Rap-Rap sub-district, religious leaders were able to encourage most people to participate in the elections. It can be seen how religious leaders always appeal to the people there to exercise their right to vote. Such appeals and suggestions are always conveyed during the worship process, after worship and at other religious activities. This has an impact on people who think that participating in every election is a form of being a good citizen, and that is always emphasized by existing religious leaders. On this occasion the main characters of course emphasized the existing people to use their voting rights properly, and not to be influenced by money politics, because money politics is something that is contrary to the teachings of every religion, because it is considered to sell their voting rights for a certain amount of money. . Although the role of existing religious leaders has been able to increase community participation in giving their right to vote, there are still obstacles experienced by religious leaders, among others, there are still people who are not yet active in religious activities so that religious leaders find it difficult to reach out to religious leaders. such a society. Keywords: Religious Figures; Community Political Participation
STRATEGI POLITIK PARTAI GERINDRA DALAM MEMENANGKAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT Padangi, Hendru S I
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji strategi politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislative (Pileg) tahun 2019, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014), strategi politik partai Gerindra akan dikaji dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh (Schroder, 2010) tentang strategi politik. Temuan penelitian menggambarkan strategi yang dimainkan oleh Gerindra dalam memaksimalkan perolehan suara pada pemilu legislative tahun 2019, diantaranya adalah: melakukan konsolidasi, penjaringan bakal calon, perekrutan calon legislative tahun 2019 hingga pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dengan melakukan turun langsung ke lapangan seperti memberikan sumbangan atau sembako untuk masyarakat kurang mampu lainnya dalam hal ini kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok buruh, anak yatim, duda bahkan janda dan lain sebagainya. Selain itu, strategi yang juga dilakukan adalah pemasangan baliho, spanduk, Kampanye, Sosialisasi dan pendidikan politik kepada simpatisan dan masyarakat umum secara terus menerus dengan tujuan membentuk citra politik yang positif, baik bagi partai maupun bagi calon-calon legislatif itu sendiri. Kata Kunci: Strategi Politik  ABSTRACTThis article examines the political strategy of the Greater Indonesia Movement Party (Gerindra) in the 2019 General Election (Election) for legislative members (Pileg) especially in West Halmahera Regency. By using a qualitative method (Sugiyono, 2014), the political strategy of the Gerindra party will be studied using the concept proposed by (Schroder, 2010) regarding political strategy. The research findings describe the strategies played by Gerindra in maximizing vote acquisition in the 2019 legislative elections, including: consolidating, screening prospective candidates, recruiting legislative candidates in 2019 to community social activities by going directly to the field such as making donations or donations. basic needs for other underprivileged communities in this case farmers groups, fishermen groups, labor groups, orphans, widowers and even widows and so on. In addition, the strategy that is also carried out is the installation of billboards, banners, campaigns, socialization and political education to sympathizers and the general public continuously with the aim of forming a positive political image, both for parties and for the legislative candidates themselves.  Keywords: Political Strategy
IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK (Studi pada Partai Nasdem Halmahera Utara Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020) Kaputeni, Steven J.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik. Artikel ini akan mengkaji implementasi fungsi rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) Halmahera Utara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2010) fungsi rekrutmen akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mirriam Budiardjo (2008) tentang rekrutmen politik. Temuan penelitian menggambarkan dalam melakukan rekrutmen politik pada pilkada 2020, Partai Nasdem tidak memungut biaya atau mahar politik, ini merupakan terobosan dan gaung terbesar bagi partai yang baru muncul dalam pencaturan politik di Indonesia yang sesuai dengan komitmen yaitu Restorasi Indonesia. Sebelum munculnya penetapan dukungan terhadap calon kandidat kepala daerah di Halmahera Utara ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh DPD partai Nasdem dalam menyeleksi bakal calon kepala daerah di Halmahera Utara, yaitu melakukan penjaringan, penyaringan dan menetapkan calon terpilih untuk diteruskan ke DPW dan DPP Partai Nasdem. Kemudian dalam proses yang disebut penjaringan, dimana di dalamnya dilaksanakan proses seleksi bakal calon internal. Proses-proses ini dilaksanakan oleh tim pemilukada DPD Partai Nasdem Halmahera Utara. Sesuai mekanisme partai, penetapan dilakukan lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP. Yang terlibat dalam proses penetapan ini adalah ketua, sekretaris DPP, dan badan pemenangan pemilu DPP. Selebihnya bisa diundang jika dibutuhkan. Dalam proses rekrutmen calon Bupati/Wakil Bupati oleh DPD Partai Nasdem cendrung tertutup dan masih melihat pada sisi pragmatisme politik, serta kedekatan secara emosional terhadap bakal calon masih cendrung sangat dominan terhadap hasil putusan di tingkat DPD Partai Nasdem Halmahera Utara. Kata Kunci: Rekrutmen Politik; Partai Nasdem    ABSTRACTOne of the functions of political parties is to carry out political recruitment. This article will examine the implementation of the political recruitment function carried out by the North Halmahera National Democratic Party (Nasdem Party) during the 2020 Regional Head Election (Pilkada). Using a qualitative method (Moleong, 2010) the recruitment function will be studied using the approach proposed by Mirriam Budiardjo (2008) on political recruitment. The research findings illustrate that in carrying out political recruitment in the 2020 pilkada, the Nasdem Party does not charge political fees or dowries, this is a breakthrough and the biggest echo for parties that have just emerged in political chess in Indonesia in accordance with the commitment, namely Restoration Indonesia. Before the emergence of the determination of support for regional head candidates in North Halmahera, there were several stages carried out by the Nasdem Party DPD in selecting regional head candidates in North Halmahera, namely screening, screening and determining the elected candidates to be forwarded to the DPW and the Nasdem Party DPP. Then in a process called screening, in which the internal candidate selection process is carried out. These processes were carried out by the election team for the DPD Nasdem Party of North Halmahera. In accordance with the party mechanism, the determination is made by a survey agency appointed by the DPP. Those involved in this determination process are the chairman, secretary of the DPP, and the election winning body of the DPP. The rest can be invited if needed. In the process of recruiting candidates for Regent/Deputy Regent by the DPD, the Nasdem Party tends to be closed and still looks at the side of political pragmatism, as well as emotional closeness to prospective candidates still tends to be very dominant in the results of decisions at the DPD level of the North Halmahera Nasdem Party. Keywords: Political Recruitment; Nasdem Party
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA AMONGENA 3 KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA Agustinus B. Pati, Cherrysta T. Korua, Arpi R. Rondonuwu,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menghadapi masalah penyebaran covid 19 yang terjadi sekarang ini masyarakat memerlukan peran kepemimpinan yang mumpuni dalam mengatasi kebebalan sebagian masyarakat terhadap penerapan protocol kesehatan. Hal ini juga yang dihadapi oleh desa Amongena 3, dimana masih adanya masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat. Dengan menggunakan metode kualitatif(Juliansyah Noor, 2012) penelitian ini akan mengkaji kepemimpinan Kepala Desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Peran kepemimpinan akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George R. Terry (dalam Toha, 2007) tentang kepemimpinan. Temuan penelitian menggambarkan terkait dengan, dalam mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah yang telah ditetapkan, Hukum Tua mengalami hambatan akan kurangnnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya virus covid-19. Pemerintah desa berupaya agar masyarakat desa mentaati protokol kesehatan yang ada agar virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3. Jika dilihat kepemimpinan Hukum Tua dirasa cukup baik, dalam hal memotivasi perilaku masyarakat desa Amongena 3 kepala desa menerapkan langkah-langkah yang harus ditaati oleh masyarakat desa Amongena 3 agar masyarakat terhindar dari paparan virun Covid-19 dan virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3. Selain itu Hukum Tua mengupayakan untuk selalu memberikan pengumuman baik di pengeras suara dan acara suka ataupun duka yang ada di desa Amongena 3 guna mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan di segala aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 di desa Amongena 3.  Kata kunci : Kepemimpinan, Pandemi Covid-19   ABSTRACTFacing the problem of the spread of covid 19 that is happening now, the community needs a capable leadership role in overcoming the ignorance of some people towards the application of health protocols. This is also the case with Amongena 3 village, where there are still people who do not implement health protocols in accordance with the recommendations of the central government. Using a qualitative method (Juliansyah Noor, 2012) this study will examine the leadership of the Village Head in dealing with the Covid-19 pandemic in Amongena 3 Village, East Langowan District, Minahasa Regency. The role of leadership will be studied using the approach proposed by George R. Terry (in Toha, 2007) about leadership. The research findings illustrate that in influencing the community to implement health protocols in accordance with government recommendations that have been set, the Old Law is experiencing obstacles to the lack of public awareness about the dangers of the covid-19 virus. The village government is trying to make the village community obey the existing health protocols so that the Covid-19 virus does not spread in the Amongena village 3. If you look at the leadership of the Old Law, it seems quite good, in terms of motivating the behavior of the Amongena village community, the village head applies steps that must be obeyed by the village community. Amongena 3 village community so that the community is protected from exposure to the Covid-19 virus and the Covid-19 virus does not spread in Amongena 3 village. In addition, the Old Law strives to always give announcements both on loudspeakers and happy and sad events in Amongena 3 village in order to influencing the community to apply health protocols in all activities that will be carried out in order to prevent the spread of the Covid-19 virus in the village of Amongena 3. Keywords: Leadership, Covid-19 PandemicKEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA AMONGENA 3 KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue