cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017" : 8 Documents clear
PARTISIPASI MASYARAKAT PAPUA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 (suatu studi di kota Jayapura Selatan Provinsi Papua) Fonataba, Feri F
JURNAL POLITICO Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSecara harafiah kita bisa memahami partisipasi sebagai keikutsertaan dalam konteks politik seperti keikutsertaan warga dalam proses politik. Salah satu bagian yang bisa kita ambil dalam ruang partisipasi yaitu pemilihan umum.Sebab pada dasarnya dengan pengamatan sebelumnya penulis melihat bahwa di Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura Provinsi Papua sangat apatis terhadap kegiatan partsipasi politik karena dengan berbagai alasan tertentu yang mereka ungkapan.Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, untuk mencoba mengungkapkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di Distrik Jayapura Selatan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. Adapun teori-teori pendukung yang digunakan yaitu Fred I. Greenstein (1968) menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek politik oleh badan-badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab dalam hal ini, semua usahanya mempelajari politik, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak disengaja, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak hanya eksplisit masalah belajar politik saja, akan tetapi juga secara nominal belajar sikap non politik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dianggap paling sesuai untuk penelitian ini. Tipe yang paling umum dari penelitian ini adalah penelitian sikap atau pendapat individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur yang dikumpulkan melalui survey, wawancara, dan observasi.teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan memakai teknik analisis data dengan cara mendeskriptifkan keadaan subjek dan objek.Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan partisipasi masyarakat papua pada pemilu presiden 2014 di bandingkan pada pemilu presiden pada tahun 2009. Pada pemilu sebelumnya tahun 2009 tingkat partisipasi masyarakat kota Jayapura distrik Jayapura Selatan mencapai 40.99 persen, dari hasil ini sempat mengalami penurunan yang agak tajam, Jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2014 lalu tingkat partisipasi masyarakat kota Jayapura mencapai 49 persen dalam pemilhan presiden dan wakil presiden.Kata Kunci : partisipasi politik, masyarakat, pemilihan presiden
PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DI DISTRIK ALAMA KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA Amisim, Konianus
JURNAL POLITICO Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemberian Otonomi Khusus bagiPropinsiPapua yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 dalam esensinya memiliki tujuan dimana memberikankewenangan bagi rakyat Papua untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang dimilikiserta diberi pelimpahan tanggung jawab untuk memajukan, percepatan pembangunanbaik dari segi politik ekonomi, budaya,pendidikan, terlebihtingkat kesejahteraanmasyarakat.Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang,oleh sebab ituDinas pendidikanharus berperanaktif,terkait dengan program-program yang akandilakukanmulai dari,TK SD,SMP,sampai SMA/SMK.Khususdi wilayahdiDistrik AlamakabupatenMimika Provinsi Papua,hasilpengamatan penulismasalah pendidikan masih buruk, hal ini disebabkan sarana danprasarana pendidikan yang belum memadai, ditambah dengan jumlah tenaga pendidik,dan kualitas pendidikyang belum mampu meningkatkan mutu pendidikan diPapua,selain ituwilayah topografi papua yang dapat dikatakan cukup menantang, dan saranatransportasi yang belum memadai, serta kemampuan berbahasa indonesia sebagai alatkomunikasi antara guru dan peserta didiknyajuga menjadi kendala utama terkaitdengan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah ini.Olehsebab ituadanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupatenprovinsimaupun kabupatendalam penyediaan anggaran untuk pembangunan infrastrukturpendidikan yang ada di papua, serta penambahan personil jumlah tenaga pendidikanmelalui penerimaan pegawai.diperlukan upaya dari pemerintah kabupaten untukmendatangkan tenaga Guru dari pemerintah kabupaten mimika untuk mengajar dipedalaman-pedalaman papuabisa berjalan dengan baik sesuai harapan masayarakatpapua pada umumnyamenjadi sesuatu yang diperlukan.Kata Kunci:“Pelaksanaan Otonomi khusus dalambidang pendidikan“
PENDIDIKAN POLITIK PARTAI GOLKAR DI KOTA TOMOHON Kaligis, Artis
JURNAL POLITICO Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Perkembangan sekarang ini menunjukkan banya pemahaman yang salah dengan politik, politik identic dengan korupsi, kebohongan dan kepura-puraan, masyarakat seolah antipasti terhadap politik. Dalam undang-undang partai politik, salah satu fungsi parpol adalah memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman. Penelitian ini mencoba mengkaji tentang peran parpol khususnya Partai Golkar Kota Tomohon dalam Memberikan pendidikan politik kepada masyarakt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dari hasil penelitian dapat disimpulkan pendidikan yang dilakukan Partai Golkar Tomohon berjalan dengan baik. Kata Kunci : Pendidikan Politik, Golkar
PERANAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEREMPUAN DALAM MERESPON KEPENTINGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Jacobus, Adrianus
JURNAL POLITICO Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemberdayaan kaum perempuan serta pemenuhan hak-haknya sampai dengan saat ini masih terasa dimarginalkan, oleh karena itu perlunya perhatian lembaga-lembaga terkait termasuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat khususnya yang ada di daerah untuk membuat regulasi-regulasi dan anggaran pendukung dalam membantu dan memperjuangkan kepentingan perempuan.Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan tujuan untuk mengetahui peran Anggota yang mewakili kaum perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimaksudkan untuk menggali informasi lebih mendalam melalui wawancara dengan informan yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat perempuan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih kurangnya peranan anggota perempuan dalam mengakomodir kepentingan perempuan melalui pembuatan regulasi seperti peraturan daerah, serta anggarannya yang diatur oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, hal ini disebabkan oleh yang pertama, dari segi kuantitas anggota perempuan kalah jumlah dengan anggota laki-laki, yang kedua, tidak diberikan kesempatan dalam berbagai hal karena pimpinan fraksi dan komisi di dominasi oleh kaum laki-laki, dan yang ketiga adalah inisiatif dari anggota perempuan itu sendiri dalam mengusulkan regulasi yang mengatur tentang kepentingan perempuan.Kata Kunci: Peranan, Anggota DPRD Perempuan, Kepentingan Perempuan
KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Rawung, Ibrahim Evans
JURNAL POLITICO Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKFungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu fungsi dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, dalam pelaksanaan tugasnya seringkali ditemui adanya hambatan-hambatan baik dari internal dan eksternal dewan itu sendiri, hal ini mengakibatkan terganggunya kinerja dewan khususnya dalam bidang anggaran.Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro diperiode tahun 2009-2014, dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam pelaksanaan fungsi anggaran, dengan metode penelitian kualitatif dimaksudkan untuk dapat mengetahui sebab dan penyebab kurangnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam pelaksanaan fungsi anggaran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro masih belum maksimal, hal ini disebabkan dari kondisi geografis kabupaten sitaro itu sendiri yang terdiri dari kepulauan, dimana sarana transportasi yang masih belum mumpuni, sehingga mengakibatkan sering tertundanya rapat-rapat pembahasan anggaran, selain itu ditemukan pula penyebab kurangnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro adalah dari faktor inisiatif itu sendiri, karena sebagaian besar pembahasan anggaran berdasarkan usulan dari pihak eksekutif.Kata Kunci: Kinerja, Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT DESA TOULIANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA 2015 (Suatu Studi di Desa Touliang Kakas Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa) Gerungan, Ira
JURNAL POLITICO Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKHarus di akui penelitian perilaku pemilih, di Indonesia, masih bisa dikatakan relatif baru berkembang. Artinya, masih sedikit sekali data dan literatur yang bisa kita dapatkan guna dijadikan bahan analisa, untuk melihat dinamika perilaku pemilih. Setidaknya ada beberapa alasan yang menyebabkan kenapa studi tentang perilaku pemilih di Indonesia mendapatkan hambatan dalam pengembangannya. Diantaranya adalah, Pemilu dalam kurun waktu lama terutama masa Orba, tidak sungguh-sungguh menjadi tempat dimana pemilih mengekspresikan & menentukan pilihan, karena kebijakan fusi parpol, penerapan massa mengambang, pemberlakuan steril politik di kalangan pemilih desa, dan ada money politics untuk memilih Golkar, dan masih banyak hal-hal lain, telah membuat para peneliti untuk melakukan penelitian tentang perilaku pemilih, menjadi kurang tertarik. Karena keadaan pemilih pada waktu itu tidak menggambarkan situasi sebenarnya dari perilaku pemilih. Asumsinya, karena perilaku pemilih tidak bisa diteliti mengingat sedemikian besar suara yang diberikan pemilih tidak berdasar pilihan sungguh-sungguh.Selain itu juga kenapa perilaku pemilih ini kurang menarik sebagai bahan untuk diteliti karena, absennya studi survei pendapat umum dalam kurun waktu lama, sebagai akibat dari kebijakan kontrol politik Orba terhadap berbagai kegiatan penelitian. Baru setelah tahun 1998, dengan tumbangnya Orba dan dihapusnya berbagai kebijakan represif, studi perilaku pemilih ini mulai mendapat perhatian. Ada banyak studi mengenai Pemilu di Indonesia, tetapi sebagian besar menyoroti aspek instutusi atau proses Pemilu, seperti kajian mengenai partai politik, dinamika Pemilu, konflik di dalam parpol, konflik Pemilu dan sebagainya, namun jarang tentang perilaku pemilih.Pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak diseluruh Indonesia yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 lalu, berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, masyarakat di Kecamatan Kakas Barat, Desa Touliang tidak semua memberikan hak pilih. Kenapa hal ini terjadi, menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Karena dengan kita mengetahui berbagai factor atau alasan yang mempengaruhi pemilih maka diharapkan dapat dibuat sebuah solusi untuk mengantisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas dari pemilu.Kata Kunci : Perilaku Pemilih
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA 2015 (Studi Di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa)1 Repi, Sondakh Gideon
JURNAL POLITICO Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPartisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah, bahwasanya yang lebih tahu apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Oleh sebab itu, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah khususnya yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik itu.Pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak diseluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, masyarakat di Kecamatan Mandolang, Desa Koha Selatan tidak semua memberikan hak pilih. Kenapa hal ini terjadi, menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Karena dengan kita mengetahui berbagai factor atau alasan yang mempengaruhi pemilih maka diharapkan dapat dibuat sebuah solusi untuk mengantisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas dari pemilu.Kata Kunci : Partisipasi Politik Masyarakat
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM PEMILIH CERDAS DI BOLAANG MONGONDOW Mentang, Ivo R.T
JURNAL POLITICO Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatanrakyat yang diselenggarakan dalam pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkanundang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telahdirevisi menjadi Undang - undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggaraan pemilu disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum,selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifatnasional, tetap dan mandiri. Tanggung jawab KPU secara yuridis formaladalah dalam hal penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi apabila dimaknaisecara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggung jawab moral yanglebih besar tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu tetapi jugamewujudkan pemerintahan yang demokrastis dalam rangka mencapai tujuandan cita-cita nasional yakni masyarakat, adil dan makmur. Komisi PemilihanUmum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan tugasnya sebagaipenyelenggaraa Pemilihan Umum pada pemilihan umum tahun 2014.Khususnya proses perencanaan/penyusunan program KPU Kabupaten BolaangMongondow dalam mensosialisasikan pemilih cerdas.Kata kunci : Peran, KPU, Pemilih Cerdas

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue