cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019" : 10 Documents clear
TRADISI NOKEN PADA PILKADA DI PAPUA (Studi Kasus Pada Pilkada Tahun 2017 Di Distrik Ilamburawi) Mprib, Peinus
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia salah satu wilayah yang dibenarkan dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dan khusus dalam pemberian suara adalah masyarakat di beberapa wilayah Papua. Khusus yang dimaksud adalah diakuinya sistim Noken Sistim Ikat dan Sistim Gantung (sistim kesepakatan bersama), yaitu dimana kepala daerah yang dipilih hanya  berdasarkan kesepakatan bersama. Sistem noken tersebut, walaupun masih menjadi pro kontra (bahkan dianggap kurang demokratis) dalam Pilkada, namun penerapannya sah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang beranggapan bahwa noken adalah bagian dari kearifan lokal orang Papua sehingga sistem ini resmi di perbolehkan. Proses pemungutan suara menggunakan noken (gantung/ikat) adalah sebagai berikut: Pertama, noken gantung adalah dimana rakyat yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) datang dan menyerahkan surat suara (yang sudah diisi sesuai dengan hatinurani) kedalam noken. Kedua, noken  ikat adalah dimana rakyat bersepakat bersama untuk seluruh suara diserahkan kepada kepala suku yang akan bertindak mengatasnamakan rakyat dalam memberikan suara (memilih) dalam Pilkada. Tradisi noken ini merupakan salah satu kearifan lokal Papua dalam proses Pilkada, dimana masyarakat memberikan kekuasaan penuh kepada kepala suku atas nama atau perwakilan rakyat dalam Pilkada untuk pemberian suara. Dalam tradisi masyarakat Papua dalam mengambil keputusan bersama biasanya dilakukan dalam rapat atau musyawarah yang melibatkan masyarakat keseluruhan atau orang-orang tertentu saja. Pada penelitian ini wilayah yang dijadikan lokasi penelitian adalah  di Distrik Ilamburawi, yang  terdapat 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kata Kunci: Noken; Pilkada; Papua.     NOKEN TRADITION IN ELECTIONS IN PAPUA(Case Study on 2017 Election in Ilamburawi District) ABSTRACTIn the holding of general elections in Indonesia, one of the areas that is justified in organizing them can be done in different ways and specifically in voting is the people in several regions of Papua. Specifically what is meant is the recognition of the Noken Bonding System and the Hanging System (collective agreement system), ie where regional heads are chosen only based on mutual agreement. The noken system, although still a pro and contra (even considered less democratic) in the elections, the application is valid according to the decision of the Constitutional Court (MK) which considers that noken is part of the local wisdom of Papuans so that this system is officially permitted. The voting process using noken (hanging / tie) is as follows: First, hanging noken is where people who have registered in the Permanent Voter List (DPT) come and submit ballots (which have been filled in accordance with conscience) into noken. Second, noken ikat is where the people agree together for all the votes submitted to the head of the tribe who will act on behalf of the people in voting (voting) in the elections. This noken tradition is one of the local wisdoms of Papua in the local election process, where the community gives full power to the tribal chief on behalf of or the people's representatives in the election for voting. In the tradition of the Papuan people in making joint decisions is usually done in meetings or deliberations that involve the whole community or certain people. In this study the area used as the location of the study was in Ilamburawi District, which contained 5 polling stations (TPS). Keywords: Noken; Local elections; Papua.
OPINI PUBLIK TERHADAP PENCITRAAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN TINGKAT ELEKTABILITAS POLITIK PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN MINAHASA Malonda, Riskia
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada Pilpres 2019 salah satu strategi yang dimainkan oleh para kandidat adalah politik pencitraan. Hal ini dianggap penting dan dipercaya dapat menaikkan elektabilitas masing-masing kandidat. Namun faktanya efektifitas dari strategi ini masih perlu di teliti lebih lanjut untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya terhadap opini masyarakat yang menjadi target dari strategi ini. Kabupaten Minahasa merupakan salah satu wilayah yang oleh masing-masing kandidat diterapkan strategi pencitraan yang cukup massif. Namun hasil dari strategi pencitraan dari masing-masing kandidat mendapat respond dan tanggapan yang bervariasi dari masyarakat. Hal itu tergambar pada opini yang terbentuk di tengah masyarakat, bahkan hingga bagaimana mereka menentukan dan menggunakan hak pilih. Variasi respon dari masyarakat tersebut merupakan akibat dari variasi dan sumber informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang kandidat. Kata Kunci : Opini Publik; Pencitraan Politik; Elektabilitas  PUBLIC OPINION ON POLITICAL IMAGING IN INCREASING THE POLITICAL ELECTRABILITY LEVEL IN THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION IN MINAHASA REGENCY By: Riskia Malonda ABSTRACTIn the 2019 Presidential Election one of the strategies played by the candidates was imaging politics. This is considered important and is believed to increase the electability of each candidate. But the fact that the effectiveness of this strategy still needs to be examined further to measure how much influence it has on the public opinion that is the target of this strategy. Minahasa Regency is one area where each candidate has implemented a massive imaging strategy. However, the results of the imaging strategy of each candidate received responses and varied responses from the public. This is reflected in the opinions formed in the community, even how they determine and exercise their right to vote. Variations in response from the community is a result of variations and sources of information held by the community about candidates. Keywords: Public Opinion; Political Imaging; Electability
PERILAKU PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI DESA BONGKUDAI SELATAN KECAMATAN MOOAT KABUPATEN BOLAANG MONGODOW TIMUR Rompas, Indra Richard
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPerhatian terhadap perilaku memilih di Indonesia mengalami peningkatan sejalan dengan era transisi demokrasi yang antara lain ditandai dengan hadirnya pemilihan umum yang bebas dan jujur. Pemilihan umum yang dilakukan secara bebas membuat pemilih lebih independen dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilih tidak lagi diasosiasikan dengan partai atau kelompok tertentu. Dalam situasi yang bebas tersebut hasil pemilihan umum menjadi lebih sulit diperkirakan, hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu pada jaman orde baru, dimana peranan dan intervensi pemerintah dalam memobilisasi massa menjelang pemilu terlihat begitu nyata, dengan jumlah partai yang terbatas, dimana terdapat satu partai dominan, hasil pemilu orde baru relatif mudah diperkirakan. Partisipasi para pemilih pemula dalam menentukan pilihannya biasanya ditentukan berdasarkan manifestonya atau sekedar keterkaitan emosional. Para pemilih pemula biasanya mempunyai komitmen yang kuat terhadap kepentingan-kepetingan politik kaumnya, lebih mandiri dan bebas dalam menentukan pilihan politiknya, lebih jelas ideologi politiknya, lebih banyak memihak kepentingan umum dan sebagainya. Para pemilih pemula biasanya masih mencari partai atau figur yang dianggap tepat untuk mereka pilih, dan mereka merupakan pemilih yang berada dalam tahap mengenal politik dan masih mudah dipengaruhi oleh sosialisasi yang sangat intens. Maka dari itu, para pemilih pemula sering kali dijadikan sasaran partai politik untuk ditarik menjadi pendukung mereka. Proses perubahan sikap dari para voters juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengetahuan, ideologi, lingkungan dan berbagai hal yang dapat memberikan pengetahuan mereka terhadap calon pemimpin yang akan dipilihnya. Perilaku yang berubah-ubah dari pemilih menunjukkan bahwa pemilih itu belum berada pada pemilih yang matang karena sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan waktu. Selain itu pemilih yang masih berada dalam kondisi yang bimbang atau sering disebut swing voters sangat menguntungkan bagi aktor politik tapi sangat merugikan sistem politik. Di Desa Bongkudai Selatan pada pemilihan umum tahun 2019, terlihat ada beberapa factor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam memilih. diantaranya factor sosiologis seperti asal daerah calon legislatif, dan hubungan keluarga dengan calon pemilih, kemudian factor psikologis yakni hubungan kedekatan yang dibangun oleh para calon anggota legislatif serta tim sukses untuk presiden dan wakil presiden dengan berbagai instrument seperti uang dan pemberian lainnya, serta factor rasional yang berkaitan dengan program dan figure yang ditawarkan oleh partai dan juga rekam jejak yang dimiliki dari calon dan para tim sukses. Kata Kunci: Perilaku Pemilih: Pemilih Pemula: Pemilu  ABSTRACTAttention to voting behavior in Indonesia has increased in line with the era of democratic transition which, among others, marked by the presence of free and honest elections. Free elections are made to make voters more independent in determining their political choices. Voters are no longer associated with particular parties or groups. In such a free situation the results of general elections become more difficult to predict, this is different from the elections in the New Order era, where the role and intervention of the government in mobilizing the masses ahead of the election seemed so real, with a limited number of parties, where there was a dominant party , the results of the New Order elections are relatively easy to predict. The participation of novice voters in determining their choices is usually determined based on manifesto or merely emotional connection. Novice voters usually have a strong commitment to the political interests of their people, are more independent and free in their political choices, clearer political ideology, more in favor of the public interest and so on. Beginner voters are usually still looking for parties or figures that are considered appropriate for their vote, and they are voters who are in the stage of knowing politics and are still easily influenced by very intense socialization. Therefore, novice voters are often targeted by political parties to be drawn into their supporters. The process of changing the attitudes of the voters is also influenced by several factors including knowledge, ideology, environment and various things that can provide their knowledge of the prospective leaders who will be chosen. Changing behavior from voters shows that the voters are not yet in the mature voters because at any time they can change according to conditions and times. Besides voters who are still in a state of uncertainty or often called swing voters are very beneficial for political actors but very detrimental to the political system. In the village of South Bongkudai in the 2019 general election, it was seen that there were several factors that influenced the novice voter to vote. including sociological factors such as regional origin of legislative candidates, and family relations with prospective voters, then psychological factors namely the closeness relationship established by legislative candidates and the success team for the president and vice president with various instruments such as money and other gifts, and rational factors relating to the programs and figures offered by the party and also the track record of the candidates and success teams. Keywords: Voter Behavior: Beginner Voters: Elections
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KEPULAUAN SITARO 2018 Wiesje Wilar, Ignas Frans Pangumpia, Jamin Potabuga,
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan umum (KPU) dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Tahun 2018 di kabupaten Sitaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskritif dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja KPU Sitaro dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 belum sesuai dengan yang di harapkan. Hal itu terlihat dari kinerja KPU Sitaro dalam mempersiapkan sampai melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati yang belum efektif dan efisien. Salah satu bukti buruknya kualitas layanan KPU yaitu dalam memberikan sosialisasi Pilkada yang dinilai masih belum baik karena di anggap kurang mampu mendekatkan tujuan sosialisasi itu kepada masyarakat. Bahkan dalam hal responsivitas terhadap pemutakhiran data pemilih belum baik, karena kegiatan sosialisasi berlangsung secara pararel dan di anggap kurang memuaskan masyarakat. Selain itu responsivitas KPU dalam hal penempatan personil belum sesuai harapan karena penempatan komisioner pada divisi tidak di lakukan berdasarkan penilaian objektif berdasarkan latar belakang pendidikan pelatihan yang di ikutinya. Akuntabilitas KPU juga kurang baik karena kurang komitmen organisasi lembaga ini. Hal ini tak lepas dari kenyataan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kerja, antara lain aparat sekretariat yang adalah Pegawai  Negeri Sipil dan secara jelas adalah merupakan aparat pemerintah yang tentu saja membawa budaya kerjanya yaitu budaya birokrasi pemerintahan.                Kata Kunci: Kinerja; Komisi Pemilihan Umum  PERFORMANCE OF GENERAL ELECTION COMMISSION IN ELECTION OF REGENT AND HEAD REGENT HEAD REGENCY IN SITARO KEPULAUAN REGENCY 201 By:Ignas Frans Pangumpia, Jamin Potabuga, Wiesje Wilar  ABSTRACTThe study aims to determine the performance of the General Election Commission (KPU) in the implementation of the 2018 regional head elections in Sitaro district. This research uses descriptive qualitative method with analytical approach. The results showed that the performance of the Sitaro KPU in the election of the regent and deputy regent in 2018 was not as expected. This can be seen from the performance of KPU Sitaro in preparing to hold the election of regents and deputy regents who have not been effective and efficient. One proof of the poor quality of KPU's services is that in providing local election socialization which is considered to be still not good because it is considered inadequate to bring the socialization objectives closer to the public. Even in terms of responsiveness to updating voter data is not good, because the socialization activities take place in parallel and are considered unsatisfactory to the public. In addition, the KPU's responsiveness in terms of personnel placement has not been as expected because the placement of commissioners in the division was not carried out based on an objective assessment based on the educational background of the training that followed. KPU accountability is also not good due to lack of organizational commitment of this institution. This is inseparable from the reality of the infrastructure that supports the implementation of work, including secretariat officials who are Civil Servants and clearly are government officials who of course carry their work culture, that is the culture of government bureaucracy.Keywords: Performance; General Election Commissions.ABSTRAK                Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan umum (KPU) dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Tahun 2018 di kabupaten Sitaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskritif dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja KPU Sitaro dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 belum sesuai dengan yang di harapkan. Hal itu terlihat dari kinerja KPU Sitaro dalam mempersiapkan sampai melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati yang belum efektif dan efisien. Salah satu bukti buruknya kualitas layanan KPU yaitu dalam memberikan sosialisasi Pilkada yang dinilai masih belum baik karena di anggap kurang mampu mendekatkan tujuan sosialisasi itu kepada masyarakat. Bahkan dalam hal responsivitas terhadap pemutakhiran data pemilih belum baik, karena kegiatan sosialisasi berlangsung secara pararel dan di anggap kurang memuaskan masyarakat. Selain itu responsivitas KPU dalam hal penempatan personil belum sesuai harapan karena penempatan komisioner pada divisi tidak di lakukan berdasarkan penilaian objektif berdasarkan latar belakang pendidikan pelatihan yang di ikutinya. Akuntabilitas KPU juga kurang baik karena kurang komitmen organisasi lembaga ini. Hal ini tak lepas dari kenyataan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kerja, antara lain aparat sekretariat yang adalah Pegawai  Negeri Sipil dan secara jelas adalah merupakan aparat pemerintah yang tentu saja membawa budaya kerjanya yaitu budaya birokrasi pemerintahan.                Kata Kunci: Kinerja; Komisi Pemilihan Umum  PERFORMANCE OF GENERAL ELECTION COMMISSION IN ELECTION OF REGENT AND HEAD REGENT HEAD REGENCY IN SITARO KEPULAUAN REGENCY 201 By:Ignas Frans Pangumpia, Jamin Potabuga, Wiesje Wilar  ABSTRACTThe study aims to determine the performance of the General Election Commission (KPU) in the implementation of the 2018 regional head elections in Sitaro district. This research uses descriptive qualitative method with analytical approach. The results showed that the performance of the Sitaro KPU in the election of the regent and deputy regent in 2018 was not as expected. This can be seen from the performance of KPU Sitaro in preparing to hold the election of regents and deputy regents who have not been effective and efficient. One proof of the poor quality of KPU's services is that in providing local election socialization which is considered to be still not good because it is considered inadequate to bring the socialization objectives closer to the public. Even in terms of responsiveness to updating voter data is not good, because the socialization activities take place in parallel and are considered unsatisfactory to the public. In addition, the KPU's responsiveness in terms of personnel placement has not been as expected because the placement of commissioners in the division was not carried out based on an objective assessment based on the educational background of the training that followed. KPU accountability is also not good due to lack of organizational commitment of this institution. This is inseparable from the reality of the infrastructure that supports the implementation of work, including secretariat officials who are Civil Servants and clearly are government officials who of course carry their work culture, that is the culture of government bureaucracy.Keywords: Performance; General Election Commissions.
POTENSI PERUBAHAN GARIS BATAS INDONESIA-SINGAPURA (Studi Kasus Reklamasi Di Pulau Nipah) Franky Rengkung, Raymond W. Sollitan, Daisy Posumah,
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini terkait dengan isu pengelolaan wilayah perbatasan di Pulau Nipah. Pulau Nipah terletak di perbatasan Indonesia dan Singapura. Sayangnya dimasa lalu pulau Nipah sangat terdampak oleh kegiatan penambangan pasir untuk memasok kebutuhan reklamasi di Singapura. Sesungguhnya reklamasi Singapura menimbulkan kekhawatiran dipihak Indonesia. Dengan reklamasi, tanah Singapura menjadi semakin menjorok mendekati wilayah Indonesia, sebaliknya pulau Nipah beresiko tenggelam dan hilang jika saja tidak dilakukan upaya konservasi untuk memperbaiki lingkungannya. Pada saat reklamasi pulau Nipah selesai dikerjakan, pemerintah Indonesia mengembangkan pembangunan pulau Nipah menjadi basis militer dan pusat pengembangan ekonomi dikawasan ini. Kenyataannya, yang menjadi alasan utama dilakukan reklamasi pulau Nipah adalah karena kekhawatiran Indonesia akan ada potensi perubahan garis batas Indonesia-Singapura, mengingat wilayah daratan Singapura semakin luas sedangkan pulau Nipah semakin kecil. Penelitian ini mendapati bahwa kecil kemungkinannya akan terjadi perubahan garis batas Indonesia-Singapura mengingat antara pemerintah Indonesia dan Singapura telah dicapai kata sepakat tentang garis batas setidaknya melalui tiga tahap pembicaraan diplomatik sejak tahun 1973. Sejauh ini tidak ada indikasi bahwa kedua negara berniat melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Namun demikian, proyek reklamasi pulau Nipah tetap penting sebagai antisipasi ke depannya mengingat  politik internasional cenderung tidak pasti. Kata Kunci: Garis batas, Indonesia, Singapura, Reklamasi, Pulau Nipah. ABSTRACTThis research is about border area management in Nipah island. Nipah island lies in the Indonesian and Singapore border line. Unfortunately, Nipah island has been severely affected by sand mining activities in the past, which was designated to supply materials for reclamation in Singapore. Reclamation in Singapore raised concern in the Indonesian side though. Whilst the land in Singapore has becoming more and more indented into Indonesian territory, on the contrary, Nipah Island risked drown and disappear if there was no attempt to preserve the nature of its environment. Once reclamation in Nipah island has been done, Indonesian government further develop Nipah island to become a military base as well as the new economic centre in the region. In fact, the potential that the boundary line between Indonesia and Singapore could be shifted due to changes in the size of Singapore, which was becoming wider, and of Nipah Island which became smaller and smaller; has been the main reason for reclamation project in Nipah island. This research found that the boundary line between Indonesia and Singapore is less likely to be shifted, because both Indonesia and Singapore have reached a mutual understanding about their border-lines through the three stages of diplomatic talks since 1973. So far there were no indication about the two parties would break the deals. However, reclamation project in Nipah island is worth doing in order to anticipate future international politics, which is somehow uncertain. Keywords: Border-line, Indonesia, Singapura, Reclamation, Nipah island
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA PEMERINTAHAN JOKOWI DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DI MYANMAR Trilke E. Tulung, Ninggimus Yolemal Djumati, Johny P. Lengkong,
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. Beberapa temuan dari penelitian menggambarkan: Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal, diantaranya: 1. National Interest, tercermin dari dorongan masyarakat muslim Indonesia agar pemerintah Indonesia terlibat dalam penyelesaian konflik dan melindungi etnis muslim Rohingya; 2. Kepentingan nasional, yang menjadikan konflik Rohingya sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk membangun kepercayaan internasional; 3. Proteksi negara, untuk mengantisipasi ancaman dan implikasi yang dihasilkan oleh konflik, baik dalam aspek teritorial security maupun ekonomi; 4. Ujian kredibiltas ASEAN, yang selama ini dianggap lemah, sehingga memaksa Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di ASEAN turun tangan; 5. Tekanan internasional terhadap negara-negara kawasan atas apa yang terjadi di Myanmar, menjadi faktor yang juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia; 6) Faktor pengambil keputusan. Kata Kunci   : Konflik Etnis Rohingya; Kebijakan Politik Luar Negeri.  INDONESIA FOREIGN POLITICAL POLICY IN JOKOWI GOVERNMENT IN CONFLICT SETTLEMENT EFFORTS IN MYANMARBy:Ninggimus Yolemal Djumati, Johny P. Lengkong, Trilke E. Tulung ABSTRACTThis paper aims to describe Indonesia's foreign policy in the Jokowi government in the efforts to resolve conflicts in Myanmar. Some findings from the study illustrate: First, Indonesia's foreign policy in responding to the Rohingya issue cannot be separated from various factors that influence it, both internal and external, including: 1. National Interest, reflected by the encouragement of Indonesian Muslim communities so that the Indonesian government is involved in conflict resolution and protect Rohingya Muslim ethnicities; 2. National interest, which makes the Rohingya conflict an opportunity for Indonesia to build international trust; 3. State protection, to anticipate threats and implications generated by the conflict, both in territorial and economic aspects of security; 4. The ASEAN credibility test, which has been considered weak, has forced Indonesia as an influential country in ASEAN to intervene; 5. International pressure on regional countries over what is happening in Myanmar, is a factor that also affects Indonesia's foreign policy; 6) Decision making factors. Keywords: Rohingya Ethnic Conflict; Foreign Policy
STRATEGI PEMENANGAN ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 Repi, Marvil
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam konteks pertarungan politik untuk memperebutkan sebuah jabatan, maka strategi yang matang memegang peranan yang sangat penting. Tanpa adanya perencanaan strategi, tidak mungkin kemenangan akan diraih. Strategi politik adalah hal yang mutlak dan harus dimiliki setiap peserta kompetisi politik dalam upaya untuk memenangkan pemilu. Penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, akan mengkaji strategi yang dimainkan oleh anggota legislative terpilih yang diusung partai golkar yakni Robby Sangkoy, sehingga bisa terpilih menjadi anggota legislatif. Strategi politik tersebut akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Peter Shroder (2004), tentang perencanaan strategi.  Hasil penelitian menggambarkan terdapat beberapa strategi pemenangan yang dilakukan oleh Roby Sangkoy, diantaranya adalah (1) Strategi organisasi, yaitu mempersiapkan segala kebutuhan tim pemenang inti untuk menyusun atau membentuk tim pemenang di setiap desa guna menunjang segala kegiatan yang ada. (2) Strategi program, yaitu strategi yang dilakukan dengan memberikan program-program yang lebih menunjang buat masyarakat. (3) Strategi sumber daya. Kata Kunci : Strategi Pemenangan  ABSTRACTIn the context of political battles for a position, a mature strategy plays a very important role. Without strategic planning, victory will be impossible. Political strategy is an absolute must and must be owned by every participant in political competition in an effort to win the election. This research, using a qualitative descriptive method, will examine the strategies played by the elected legislative member of the Golkar party, namely Robby Sangkoy, so that they can be elected as a legislative member. This political strategy will be studied using the approach proposed by Peter Shroder (2004) regarding strategic planning. The results showed that there were several winning strategies carried out by Roby Sangkoy, including (1) organizational strategy, namely preparing all the needs of the core winning team to compile or form a winning team in each village to support all existing activities. (2) Program strategy, namely a strategy carried out by providing more supportive programs for the community. (3) Resource strategy. Keywords: Winning Strategy
FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK (Suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud) Maarotong, Jenli
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSebagai pilar dalam demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai sarana rekrutmen politik, pendidikan politik, dan komunikasi politik. Pada kenyataannya fungsi partai politik terutama dibidang komunikasi politik hingga kini dirasa masih sangat lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi partai politik PDIP dalam melaksanakan komunikasi politik di Kecamatan Essang Kabupaten Talaud, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh PDIP Kecamatan Essang hanyalah terbatas pada tingkatan internal pengurus partai, sedangkan dengan kader dan simpatisannya terbatas pada saat menjelang kempanye pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun legislative, sehingga secara umum PDIP Kecamatan Essang belum melaksanakan fungsi komunikasi politik secara maksimal. Kata Kunci: Partai politik; Komunikasi Politik. ABSTRACTAs a pillar in democracy, political parties have several functions, among others, as a means of political recruitment, political education, and political communication. In fact, the function of political parties, especially in the field of political communication, is still considered to be very weak. This study aims to find out how the PDIP political party functions in carrying out political communication in the Essang District of Talaud Regency, using qualitative descriptive methods. The research findings show that political communication conducted by the Essang District PDIP is only limited to the internal level of party officials, while the cadres and sympathizers are limited to approaching the general election campaign, both presidential and legislative elections, so that in general the Essang District PDIP has not yet carried out the political communication function maximally. Keywords: Political Parties; Political Communication.
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ( KPUD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU SERENTAK 2019 Oya, Juan Charlos
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenyelenggaraan pemilihan umum merupakan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tugas tersebut harus bisa dilaksanakan dengan cara independen dan non partisian, agar kedaulatan rakyat untuk menghasilkan suatu pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator dari keberhasilan KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum. Penelitian ini mencoba melihat kinerja KPUD Kabupaten Halmahera Barat pada pemilihan umum serentak tahun 2019, dikaitkan dengan partisipasi politik masyarakat. Temuan penelitian menggambarkan kinerja KPUD Kabupaten Halmahera Barat sudah baik dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu tersebut yang tergolong tinggi. Kata Kunci: Kinerja; Komisi Pemilihan Umum; Partisipsasi Masyarakat   ABSTRACTThe holding of general elections is the main task of the General Election Commission (KPU). This task must be carried out in an independent and non-partisan way, so that the people's sovereignty to produce a government can run properly. Political participation is one indicator of the KPU's success in the implementation of general elections. This research tries to see the performance of the Election Commission for West Halmahera Regency in the 2019 simultaneous general election, in relation to the political participation of the community. The research findings illustrate that the performance of the Election Commission of West Halmahera Regency is good, seen from the relatively high level of community participation in the election. Keywords: Performance; General Election Commissions; Community Participation
OPINI PUBLIK TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DI KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT Fanataf, Boyke R
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran dari aparat pemerintah sangatlah penting karena untuk terlaksananya roda pemerintahan yang baik serta pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sikap profesional dari setiap aparat pemerintah  baik pimpinan  sampai  pada bawahan. Sikap profesional yang melekat pada setiap aparat pemerintah tentunya akan dapat meningkatkan produktifitas kerja dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat lewat pelayanan yang baik. Namun pada kenyataannya yang dihadapi adalah sulitnya menggerakkan setiap aparatur pemerintah agar senantiasa mau dan bersedia mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi serta pelayanan kepada masyarakat. Apabila kinerja aparatur pemerintah baik maka akan membangun opini publik yang baik, sebaliknya jika kinerja aparatur pemerintah kurang baik maka hal ini juga akan membentuk opini publik yang tidak baik juga. Hal ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah itu sendiri. Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Maybrat, dmana kinerja pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dinilai oleh masyarakat kurang baik, terlihat dari opini masyarakat yang terbentuk terhadap kinerja bupati. Hal ini perlu di carikan solusi agar tidak berlarut dan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat kepada legitimasi pemerintahan di kabupaten Maybrat. Realita yang terjadi di kabupaten Maybrat selama kepemimpinan pak Bupati Drs. Bernard Sagrim M.M, sebagai pejabat bupati periode 2017-2022, banyak sekali ditemukan masalah- masalah yang menghambat pembangunan kemajuan pemerintah didaerah tersebut. Permasalahan yang terjadi antara lain: pelayanan admistrasi yang belum berjalan dengan baik, yang disebabkan karena Kabupaten Maybrat hingga saat ini belum ada kantor bupati, kantor sekertaris daerah, kantor DPRD milik kabupaten. Selain itu, pelayanan adminstrasi juga yang belum berjalan dengan baik, pembangunan infrastruktur  jalan antara desa dan distrik yang belum berjalan dengan baik, yang menghambat proses pelayanan transportasi masyarakat di kabupaten Maybrat. Sementara di bidang ekonomi dikabupaten Maybrat sendiri belum punya pasar umum milik pemerintah daerah, hal ini yang menjadi salah satu penghambat kemajuan ekonomi masyarakat pemerintah kabupaten Maybrat. Sedangkan di bidang pendidikan banyak fasilitas bangunan sekolah yang sudah rusak dan tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, dibidang kesehatan hingga sekarang pemerintah belum memiliki rumah sakit umum milik pemerintah daerah dan lain-lain sebagainya.  Permasalahan ini perlu dicarikan solusi agar kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan dapat terjaga dan agar tidak terjadi kekacauan di tengah masyarakat sebagai akibat dari kepemimpinan bupati.  Kata Kunci: Opini Publik: Kinerja: Aparat Pemerintah   PUBLIC OPINION ON THE PERFORMANCE OF GOVERNMENT PERSONNELIN MAYBRAT DISTRICT, WEST PAPUA PROVINCE  ABSTRACTOne of the big challenges faced by the government, especially local governments, is how to present a professional apparatus, have a high work ethic, carry out their duties and functions in realizing people's welfare. The role of the government apparatus is very important because for the implementation of good governance and service to the community, a professional attitude is needed from every government apparatus, both leaders and subordinates. The professional attitude inherent in every government apparatus will certainly be able to increase work productivity and the realization of community welfare through good services. However, in reality what is faced is the difficulty of moving every government apparatus so that they are always willing and willing to mobilize their best for the benefit of the organization and service to the community. If the performance of the government apparatus is good, it will build good public opinion, on the other hand, if the performance of the government apparatus is not good, this will also form a bad public opinion as well. This will greatly affect public confidence in the government apparatus itself. This is what happened in Maybrat Regency, where the performance of the local government, in this case the Regent, was judged by the community to be poor, as seen from the public opinion formed on the regent's performance. It is necessary to find a solution so that it does not drag on and can create public trust in the legitimacy of the government in Maybrat district. The reality that happened in Maybrat district during the leadership of the Regent Drs. Bernard Sagrim M.M, as regent official for the 2017-2022 period, found many problems that hindered the development of government progress in the area. The problems that occur include: administrative services that have not been running well, which is because Maybrat Regency does not yet have a regent's office, regional secretary office, and district-owned DPRD office. Apart from that, administrative services are also not running well, road infrastructure development between villages and districts is not yet running well, which hinders the process of community transportation services in Maybrat district. Meanwhile, in the economic sector, Maybrat Regency itself does not yet have a public market owned by the regional government, this is one of the obstacles to the economic progress of the Maybrat district government community. Meanwhile, in the education sector, many school building facilities have been damaged and have not been paid attention to by the local government. In the health sector, until now the government has not had a public hospital owned by the local government and so on. This problem needs to be found a solution so that public trust in the legitimacy of government can be maintained and so that chaos does not occur in the community as a result of the regent leadership. Keywords: Public Opinion: Performance: Government Officials

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue