cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2020): April 2020" : 10 Documents clear
EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SEA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019 Lapedandi, Ervina Yanti
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDana desa merupakan instrument yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Namun pada faktanya banyak sekali pengelolaan dan penggunaan dana desa yang justru menjadi permasalahan di desa. Misalnya saja prioritas program yang di tetapkan oleh pemerintah desa yang menggunakan dana desa oleh masyarakat di rasa kurang tepat dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Belum lagi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai program yang  menggunakan dana desa terkesan berorientasi bisnis dan hasilnya berkualitas buruk. Hal itu terjadi karena lemahnya mekanisme evaluasi yang dilakukan terkait berbagai kebijakan dan program yang menggunakan dana desa. Penelitian ini dilakukan di desa Sea kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa, dimana terdapat banyak sekali kebijakan penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. Penelitian ini menfokuskan pada mekanisme evaluasi kebijakan yang ada terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa Sea, dengan menggunakan indicator yang dikemukan oleh William Dunn (2007), yaitu bagaimana sebuah kebijakan itu dapat dievaluasi adalah dengan melihat bagaimana Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, dan Appropriatenes dari kebijakan yang dievaluasi. Temuan penelitian menggambarkan, pengelolaan dan desa di Desa Sea masih banyak yang tidak sesuai dengan persyaratan bagaimana sebuah kebijakan yang baik. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Dana Desa; Desa Sea  ABSTRACTThe village fund is an instrument established by the central government as an effort to improve the welfare of the community in the village. However, in fact there are a lot of management and use of village funds which are actually a problem in the village. For example, the program priorities set by the village government that use village funds by the community are deemed inaccurate and of no benefit to the community. Not to mention that the village government in implementing various programs that use village funds seems business-oriented and the results are of poor quality. This happened because of the weak evaluation mechanism carried out in relation to the various policies and programs that use village funds. This reSearch was conducted in Sea village, Pineleng sub-district, Minahasa district, where there are many policies on the use of village funds that do not match what is expected. This reSearch focuses on the existing policy evaluation mechanism related to the management and use of village funds in the village of Sea, using indicators proposed by William Dunn (2007), namely how a policy can be evaluated is by looking at how Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and appropriatenes of the evaluated policies. The reSearch findings illustrate that many of the management and villages in Desa Sea are not in accordance with the requirements of a good policy. Keywords: Policy Evaluation; Village Fund; Sea Village
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA KARATUNG KECAMATAN NANUSA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Ambat, Agryke
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada era pemerintahan saat ini, Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam rangkaian proses pembangunan nasional, sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya terdapat sumber pendapatan Desa yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber pendapatan lain yang sah. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan, ruang pengawasan penggunaan Dana Desa oleh masyarakat dimulai pada tahapan perencanaan atau yang lebih dikenal dengan kata Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa, sangat diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat baik dari sisi perencanaan, implementasi, hingga ke tahapan evaluasi. Namun, banyak fakta menunjukkan partipasi masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa, masih sangat minim. Hal itu disebabkan oleh banyak factor, diantaranya adalah tingkat pendidikan dari masyarakat. Akibatnya setelah program di implementasi banyak terjadi complain dari masyarakat sendiri. Demikian juga yang terjadi di Desa Karatung, dimana ruang partisipasi masyarakat dalam Musrembang  sudah diberikan oleh pemerintah Desa, namun tingkat partisipasi masyarakat ternyata masih rendah. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Dana Desa; Pengawasan   ABSTRACTIn the current era of government, villages have a very strategic position in a series of national development processes, in line with efforts to improve village development and improve community welfare, the village has a Village Income and Expenditure Budget (APBDes) in which there is a source of village income consisting of funds Village (DD), Village Fund Allocation (ADD) and other legal sources of income. Village funds are APBN funds allocated to villages that are transferred through the Regency / City APBD and prioritized for the implementation of development and empowerment of village communities. Village funds also aim to improve public services in the village, alleviate poverty, advance the village economy, overcome development gaps between villages and strengthen village communities as development subjects, the monitoring room for the use of Village Funds by the community starts at the planning stage or better known as the Planning Consultation. Development (Musrenbang). In the management and utilization of Village Funds, active participation from the community is needed, from the planning, implementation, to evaluation stages. However, many facts show that community participation in the management and utilization of the Village Fund is still very minimal. This is caused by many factors, including the level of education of the community. As a result, after the program was implemented, there were many complaints from the community itself. Likewise, what happened in Karatung Village, where space for community participation in Musrembang had been given by the village government, however, the level of community participation was still low. Keywords: Community Participation; Village Fund; Supervision
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERBATASAN LAUT INDONESIA-FILIPINA Elam, Melita
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMaraknya pencurian ikan (Illegal Fishing) khususnya yang dilakukan oleh nelayan asing Filipina karena wilayahnya yang berbatasan langsung dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), disikapi tegas oleh pemerintah Indonesia. Untuk mengurangi aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing tersebut maka Pemerintah Indonesia membuat kebijakan penenggelaman kapal pelaku Illegal Fishing. Kebijakan penenggelaman ini berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan. Kebijakan ini dibuat guna memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing sehingga aktivitas pencurian ikan di Indonesia dapat berkurang. Penerapan kebijakan pemberantasan illegal fishing melalui penenggelaman dan pembakaran kapal dapat mengurangi tingkat aktivitas pencurian ikan oleh nelayan Filipina. Jika penerapan kebijakan Indonesia dalam memberantas illegal fishing melalui penenggelaman kapal asing dan pembakaran kapal pencuri ikan berjalan secara efektif dan konsisten maka aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing (Filipina) akan terus berkurang atau menurun. Kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian kelautan dan Perikanan dan Instansi terkait seperti Polri, TNI, dan Bakamla berjalan efektif sehingga bisa mengurangi tingkat pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing. Kata Kunci : Illegal Fishing, Kebijakan, Indonesia, Filipina  ABSTRACTThe rise of illegal fishing (illegal fishing), especially by foreign fishermen in the Philippines, because its territory is directly adjacent to the Indonesian Fish Cultivation Territory (WPPNRI), the Indonesian government has responded firmly. To reduce illegal fishing activities by foreign fishermen, the Indonesian government has made a policy to sink illegal fishing vessels. This drowning policy is guided by Law of the Republic of Indonesia Law Number 45 of 2009 Amendment to Law Number 31 of 2004, in Article 69 paragraph (1) and paragraph (4) of the Fisheries Law. This policy was designed to provide a deterrent effect to illegal fishing actors so that fishing activities in Indonesia can be reduced. The implementation of illegal fishing eradication policies through sinking and burning boats can reduce the level of fishing activity by Filipino fishermen. If the implementation of Indonesian policies in eradicating illegal fishing through sinking foreign vessels and burning fishing thieves is effective and consistent, then the illegal fishing activities carried out by foreign (Filipino) fishermen will continue to decrease or decrease. The ship sinking policy carried out by the Indonesian Government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and related agencies such as the Police, TNI, and Bakamla is effective so that it can reduce the level of illegal fishing by foreign fishermen. Keywords: Illegal Fishing, Policy, Indonesia, Philippines
KEHARMONISAN ANTAR MAHASISWA DALAM BINGKAI MULTIKULTURALISME DI KOTA GORONTALO Dr Udin Hamim SH MSi, Dr Sastro M Wantu, SH MSi,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalh untuk menciptakan keharmonisan antar mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi supaya damai, toleran dalam bingkai multikulturalisme yang dianggap sebagai suatu mekanisme yang efektif untuk menciptakan kepribadian mahasiswa berdasarkan nilai-nilai integrasi nasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tujuan menelusuri atau meneliti berbagai inovasi dan pengembangan yang berkaitan dengan interaksi sosial dalam rangka membangun kebhinnekaan antar mahasiswa melalui pendekatan multikulturalisme dengan menggunakan instrumen penelitian yang didasarkan pada data, fakta dan konsep-konsep yang relevan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa interaksi antar mahasiswa telah memunculkan suatu pengembangan keharmonisan sosial berbasis pada Bhinneka Tunggal Ika, dimana memiliki karakteristik saling menghormati, mengakui keberagaman di antara kelompok mahasiswa. Dengan memakai pendekatan multikulturalisme diharapkan sangat efektif dalam menciptakan integrasi dan menghindari ketegangan yang bisa melahirkan konflik sesama mahasiswa.  Kata Kunci: Keharmonisan; Multikulturalisme.    ABSTRACTThe purpose of this research is to create harmony between students in the university environment so that it is peaceful, tolerant within the framework of multiculturalism which is considered an effective mechanism for creating student personalities based on the values of national integration. This study uses a qualitative approach with the aim of exploring or researching various innovations and developments related to social interaction in order to build diversity between students through a multiculturalism approach using research instruments based on relevant data, facts and concepts. The research findings illustrate that the interaction between students has led to the development of social harmony based on Bhinneka Tunggal Ika, which has the characteristics of mutual respect, acknowledging diversity among student groups. Using a multiculturalism approach is expected to be very effective in creating integration and avoiding tensions that can lead to conflicts among students. Keywords: Harmony; Multiculturalism
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe) Neni Kumayas, Tiarasary Dhiharcristiani Batahari, Alfon Kimbal,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMasalah persampahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat ini sangat menghawatirkan. Kumpulan sampah di pinggiran jalan dengan mudah bisa disaksikan di sejumlah ruas jalan Kabupaten. Hal ini perlu penanganan serius, terutama pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah yang representatif dan memadai. Setiap pemerintah daerah memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah dinas yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pengelolaan sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi problematika yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe  dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan pengelolaan sampah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa problem yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam program pengelolaan sampah cukup kompleks. Diantaranya terkait dengan anggaran, kordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta belum tersedianya fasilitas daur ulang. Hal tersebut membuat dinas ini kesulitan dalam menyediakan manajemen pengelolaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Kata kunci : Sampah; Dinas Lingkungan Hidup; Manajemen Pengelolaan Sampah   ABSTRACTThe problem of solid waste in Sangihe Islands Regency is currently very worrying. Garbage collection on the side of the road can easily be seen on a number of district roads. This needs serious handling, especially local governments to carry out representative and adequate waste management. Each local government has the task of carrying out waste management and facilitating the provision of infrastructure and facilities for waste management (Law Number 18 of 2008). The Environmental Service of Sangihe Islands Regency is the agency responsible for carrying out waste management tasks. The purpose of this research is to find out how the waste management in Sangihe Islands Regency is. This study seeks to identify the problems faced by the Environmental Service of Sangihe Islands Regency in carrying out its duties related to waste management. From the research results, it was found that the problems faced by the Environmental Agency of Sangihe Islands Regency in the waste management program are quite complex. Among them are related to the budget, coordination with various related parties, and the unavailability of recycling facilities. This makes it difficult for this agency to provide management management as expected. Key words: Garbage; Environmental services; Waste Management Management
HUBUNGAN DAGANG INDONESIA – JEPANG PASCA KESEPAKATAN INDONESIAN JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) TAHUN 2007 Trilke E. Tulung, Christopel J.P De Blouwe, Michael Mamentu,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKerjasama bilateral Indonesia Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017 (IJEPA) merupakan bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang yang mengusung konsep Economic Partnership Agreement (EPA), Free Trade Area-New Age atau yang disebut WTO plus karena kebijakan dan isu yang dibahas melebihi WTO. IJEPA tidak hanya membahas liberalisasi perdagangan tetapi juga migrasi pekerja, upaya peningkatkan daya saing dan sebagainya, yang tidak diatur dalam Free Trade Aggrement (FTA) pada umumnya. Keberadaan IJEPA, hingga kini membawa keuntungan bagi Jepang dikarenakan pola hubungan yang komplementer. Kepentingan Jepang terhadap Indonesia dibawah kerangka kerjasama bilateral IJEPA adalah (1) Memanfaatkan sumber daya Indonesia berupa minyak bumi dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi Jepang (2) Menggunakan pekerja Indonesia yang bergerak dibidang nurse dan careworker untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan lansia di Jepang yang diperkirakan akan terus meningkat (3) Meningkatkan investasi di Indonesia dengan pertimbangan pekerja murah sehingga berimplikasi pada biaya produksi yang semakin kecil (4) Mengambil keuntungan melalui skema pembebasan bea masuk yang ditujukan untuk pengembangan driver sector (USDFS) sebagai kompensasi Manufacture Industries Development Center (MIDEC). Dengan itu, Jepang mampu mempertahankan esksistensinya di tengah persaingan ekonomi global yang semakin dinamis, ditambah munculnya pesaing baru yang berpotensi seperti Tiongkok. Sedangkan dari sisi Indonesia, kesulitan dalam memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh Jepang, membuat ekspor Indonesia ke Jepang, tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Kata Kunci : Hubungan Dagang; Indonesia; Jepang; IJEPA; Kesepakatan    ABSTRACTThe bilateral cooperation between Indonesia and Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017 (IJEPA) is a form of bilateral cooperation between Indonesia and Japan which carries the concept of the Economic Partnership Agreement (EPA), Free Trade Area-New Age or what is called the WTO plus because the policies and issues discussed exceed WTO. IJEPA not only discusses trade liberalization but also labor migration, efforts to increase competitiveness and so on, which are not regulated in the Free Trade Aggrement (FTA) in general. The existence of IJEPA, until now, has brought benefits to Japan due to its complementary relationship pattern. Japan's interest in Indonesia under the IJEPA bilateral cooperation framework is (1) Utilizing Indonesia's resources in the form of petroleum and coal to meet Japan's energy needs (2) Using Indonesian workers who are engaged in nurse and careworker to solve the growth problems of elderly people in Japan which are estimated to be continues to increase (3) Increasing investment in Indonesia with the consideration of cheap workers so that it has implications for lower production costs (4) Taking advantage of an exemption from import duty schemes aimed at developing the driver sector (USDFS) as compensation for the Manufacture Industries Development Center (MIDEC). With that, Japan was able to maintain its existence amid increasingly dynamic global economic competition, plus the emergence of potential new competitors such as China. Meanwhile, from the Indonesian side, the difficulty in meeting the standardization set by Japan made Indonesia's exports to Japan not being fulfilled to its full potential. Keywords: Trade Relations; Indonesia; Japan; IJEPA; Agreement
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DENGAN VIETNAM Trilke E. Tulung, Zerah Amelia Belo, Michael Mamentu,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKIndonesia merupakan negara maritim yang memiliki ribuan pulau, sebagian besar negara Indonesia terdiri dari perairan laut sehingga sangat penting bagi Indonesia dalam mempertahankan wilayah laut. Penelitian ini terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyelesaikan masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Seperti yang diketahui perairan Indonesia tepatnya di Natuna Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan pasokan ikan ynag juga melimpah. Hal tersebut menyebabkan diwilayah ini sering sekali terjadi konflik dengan negara tetangga seperti halnya sengketa wilayah laut di zona ekonomi eksklusif dengan Vietnam. Saat ini Indonesia telah mengklaim secara sepihak ZEE karena dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982 merupakan hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya sehingga Indonesia berhak menarik 200 mil ZEE, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Namun pihak Vietnam juga mengklaim secara sepihak wilayah ZEE mereka sehingga menyebabkan sengketa wilayah laut antara Indonesia dan Vietnam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri telah melakukan negosiasi dengan Vietnam, dari tahun 2010 sampai saat ini, dan tercatat Indonesia dan Vietnam sudah melakukan dua belas kali perundingan. Saat ini Indonesia dan Vietnam telah sepakat memulai untuk menyusun peraturan sebagai upaya menghindari konflik di ZEE. Jadi Kedepannya hubungan antara Indonesia dan Vietnam dapat terjalin dengan baik sebagai sesama anggota ASEAN. Kata Kunci : Kebijakan, ZEE, Indonesia, Vietnam   ABSTRACTIndonesia is a maritime country that has thousands of islands, most of the Indonesian state consists of marine waters, so it is very important for Indonesia to defend its maritime territory. This research is related to Indonesia's foreign policy in resolving the Exclusive Economic Zone (EEZ) problem with Vietnam. As is well known, Indonesian waters in North Natuna, to be precise, have abundant natural resources such as oil, gas and fish supplies which are also abundant. This causes conflicts with neighboring countries to occur frequently, such as disputes over maritime territories in the exclusive economic zone with Vietnam. Currently, Indonesia has unilaterally claimed the EEZ because in 1982 International Maritime Law (UNCLOS) is a law that regulates the rights and authorities of a country over marine areas under its national jurisdiction so that Indonesia has the right to withdraw 200 EEZ miles, because Indonesia is an archipelago. However, the Vietnamese side also claimed unilaterally on their EEZ area, causing a maritime dispute between Indonesia and Vietnam. To resolve this problem, Indonesia through the Ministry of Foreign Affairs has been negotiating with Vietnam, from 2010 to the present, and it is noted that Indonesia and Vietnam have conducted twelve negotiations. Currently, Indonesia and Vietnam have agreed to start drafting regulations in an effort to avoid conflict in the EEZ. So in the future, the relationship between Indonesia and Vietnam can be well-established as fellow ASEAN members. Keywords: Policy, EEZ, Indonesia, Vietnam
EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID-19 DI DESA TALAITAD KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN Maun, Carly E.F
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKAwal tahun 2020, pandemic COVID-19 menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintahan di dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemic Covid-19 adalah factor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemic ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan refocusing anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satu pos anggaran yang juga dilakukan refocusing adalah Dana Desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam implementasinya program ini dari sisi efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Temuan penelitian menunjukkan efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut. Kata Kunci: Efektifitas; BLT; Dana Desa  ABSTRACTEarly 2020, the COVID-19 pandemic will become a world problem. Even some governments in the world are overwhelmed but continue to work to overcome the spread of this virus, as well as to overcome its various effects. One of the impacts caused by the Covid-19 pandemic is an economic factor. In Indonesia, there is no exception, as a result of this pandemic the people's economy has declined. And to overcome this, one of the efforts made by the Indonesian government is to refocus the budget from various existing budget items. And one of the budget items that is also being refocused is the Village Fund. Village funds, which are actually intended for village development and development, have been converted into cash assistance funds called Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa). In terms of its effectiveness, this program still raises many questions. Therefore this research was conducted to see the effectiveness of the Village Fund Direct Cash Assistance program. This research was conducted in the village of Talaitad, Suluun Tareran, South Minahasa Regency. The research findings show that the effectiveness of this program, especially for the poor, is felt to be very beneficial for them, and most people support the program carried out by the central government. Keywords: Effectiveness; BLT ; Village Fund 
TATA KELOLA PEMERINTAH KELURAHAN TERHADAP ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN DI KELURAHAN TATAHADENG KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Salindeho, Ayu C.F.B
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam pelaksanaanya tata kelola pemerintah kelurahan terhadap alokasi anggaran kelurahan di kelurahan Tatahadeng yang ada di Kecamatan Siau Timur belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan peraturan, hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan yaitu belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat kelurahan terhadap tata kelola alokasi anggaran kelurahan khususnya di kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur dimana kurangnya informasi kepada masyarakat tentang alokasi anggaran kelurahan, dan untuk apa anggaran tersebut digunakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola pemerintahan kelurahan terhadap alokasi anggaran kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan dari tiga faktor tata pemerintahan yang baik yaitu melihat Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor Transparansi pemerintah kelurahan dan perangkat yang ada beserta lembaga pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik, dimana pada saat diadakan musrembang lurah tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai jumlah anggaran yang akan digunakan dan berapa persen anggaran yang digunakan untuk tiap program yang akan dijalankan, dari faktor Partisipasi dinilai masih kurang, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kelurahan pada masyarakat, dari faktor Akuntabilitas dinilai cukup baik jika dilihat dari kewajiban melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kata Kunci : Tata Kelola, Pemerintah Kelurahan, Alokasi Dana Kelurahan  ABSTRACTIn the implementation of urban village government governance of the kelurahan budget allocation in the Tatahadeng sub-district in East Siau District, it has not been fully implemented based on regulations, this is indicated by the problem that the implementation of the duties and functions of the village apparatus has not been maximal in the management of the village budget allocations, especially in the sub-district. Tatahadeng Kecamatan Siau Timur where there is a lack of information to the public about the village budget allocations, and what the budget is used for. The purpose of this research is to find out how the governance of the kelurahan against the budget allocation for the kelurahan. This study uses a qualitative method based on three factors of good governance, namely looking at transparency, participation, and accountability. The results showed that the transparency factor of the village government and existing instruments and community empowerment institutions had not been implemented properly, where at the time the village meeting was held, the lurah was not transparent in providing information about the amount of budget to be used and what percentage of the budget was used for each program that would be used. carried out, from the participation factor is considered still lacking, due to the lack of socialization from the urban village government to the community, from the Accountability factor it is considered quite good when seen from the obligation to report every activity carried out. Keywords: Governance, Village Government, Village Fund Allocation
ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO Damopoli, Meyflin R.K
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPengelolaan aset daerah atas tanah di Kota Manado didalam pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan maupun pembukuan terutama pemanfaatan dan pengamanan masih belum berjalan dengan baik. Permasalahan ini apabila dibiarkan berlarut-larut tentunya akan memunculkan permasalahan di kemudian hari, terutama jika menjadi temuan BPK (Badan Pengelola Keuangan), atau ada pihak-pihak yang melakukan penuntutan terkait kepemilikan asset pemerintah kota Manado. Karena pemerintah Kota Manado akan mengalami kesulitan dalam membuktikan keabsahan kepemilikan asset yang dimilikki. Dan jika itu terjadi bisa mengakibatkan munculnya kasus pencemaran nama baik bukan hanya bagi individu maupun kelompok tetapi nama daerah Kota Manado juga ikut tercemar. Kata kunci: Pengelolaan; Aset Daerah; Pemerintah Kota Manado  ABSTRACTManagement of regional assets on land in Manado City in terms of utilization, security and maintenance as well as bookkeeping, especially utilization and security, is still not running well. If this problem is allowed to drag on, it will certainly cause problems in the future, especially if it is the finding of the BPK (Financial Management Agency), or there are parties who carry out prosecutions regarding the ownership of assets of the Manado city government. Because the city government of Manado will experience difficulties in proving the validity of ownership of its assets. And if that happens it can result in the emergence of cases of defamation, not only for individuals and groups but also the name of the area of Manado City. Key words: Management; Regional assets; Manado City Government

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue