cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020" : 11 Documents clear
STRATEGI PARTAI PDIP DALAM MEMENANGKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Trilke Erita Tulung, Mohamad Ricky Pratama,su, Agustinus B. Pati,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilu merupakan langkah awal partai politik dalam bersaing untuk merebutkan kekuasaan untuk menduduki kursi eksekutif dan/atau legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang digunakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memenangkan calon yang diusungnya pada pemilu legislative tahun 2019 di Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa strategi yang digunakan Partai PDIP dalam pemenangan pemilu legislatif 2019 di Boltim. Strategi dimaksud antara lain menggunakan jaringan partai tingkat lokal, sosialisasi, melakukan berbagai event, kampanye, pencitraan figur, citra partai, bahkan melakukan money politic. Strategi yang dimainkan PDIP cukup berhasil dibuktikan dengan perolehan suara partai PDIP di daerah pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Modayag bersatu berhasil memperoleh suara 3,419 suara. Di samping itu ada perolehan suara partai lain yaitu PKB 1,301, GERINDRA 1,734, GOLKAR 3,081, NASDEM 3,978, GARUDA 15, BERKARYA 354, PKS 631, PERINDO 1,327, PPP 563, PSI 112, PAN 6.065, HANURA 758, DEMOKRAT 3,553, PBB 6, PKPI 178. Sedangkan perolehan suara di daerah pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Kotabunan, Tutuyan dan Nuangan. Partai PDIP memperoleh 3,195 suara. Dengan perolehan suara partai lain yaitu PKB 376, GERINDRA 347, GOLKAR 291, NASDEM 2,814, GARUDA 22, BERKARYA 76, PKS 1,319, PERINDO 926, PPP 17, PSI 103, PAN 4,798, HANURA 786, DEMOKRAT 1,746, PBB 968, PKPI 4. Dengan strategi yang di terapkan tersebut partai PDIP berhasil mendapatkan suara terbanyak ke enam di dapil 1 (daerah pemilihan 1) dan partai PDIP juga mendapatkan suara terbanyak ke dua di dapil 2 (daerah pemilihan 2 Kata Kunci : Strategi; Calon Legislatif; PDIP    ABSTRACTElection is the first step for political parties in competing for power to occupy the executive and / or legislative seats. The purpose of this research is to find out and describe the strategies used by the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) to win the candidates it carries in the 2019 legislative elections in East Bolaang Mongondow (Boltim). This study used a qualitative method. Based on the results of the study, it was found that several strategies were used by the PDIP Party in winning the 2019 legislative elections in Boltim. The strategies referred to include using local level party networks, socialization, conducting various events, campaigns, image image, party image, and even conducting money politics. The strategy played by the PDIP was quite successful as evidenced by the vote acquisition of the PDIP party in electoral district 1 which includes the united Modayag District, which succeeded in getting 3,419 votes. In addition, there were other party votes, namely PKB 1.301, GERINDRA 1,734, GOLKAR 3.081, NASDEM 3,978, GARUDA 15, BERKARYA 354, PKS 631, PERINDO 1,327, PPP 563, PSI 112, PAN 6,065, HANURA 758, DEMOKRAT 3,553, PBB 6 , PKPI 178. Meanwhile, the vote acquisition was in the 2 electoral districts covering Kotabunan, Tutuyan and Nuangan Districts. The PDIP party received 3,195 votes. With the votes acquired by other parties, namely PKB 376, GERINDRA 347, GOLKAR 291, NASDEM 2,814, GARUDA 22, BERKARYA 76, PKS 1,319, PERINDO 926, PPP 17, PSI 103, PAN 4,798, HANURA 786, DEMOCRAT 1,746, PBB 968, PKPI 4 With the strategy implemented, the PDIP party managed to get the sixth most votes in electoral district 1 (electoral district 1) and the PDIP party also received the second most votes in electoral district 2 (electoral district 2). Keywords: Strategy; Legislative candidates; PDIP
PENTINGNYA REVITALISASI PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA UNTUK MENCEGAH MEKARNYA RADIKALISME PADA GENERASI MUDA Johny P. Lengkong, Franky Rengkung,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian rakyat rela untuk menerima, meyakini dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata, untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh dan mensosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan globalisasi dunia, modernisasi dan pesatnya era teknologi informatika, Konsensus nasional mulai luntur bahkan cenderung terkikis habis, padahal selama ini nilai-nilai dasarnya menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan, pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta memberikan panduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, namun dalam kenyataanya konsensus nasional ini makin termarginal dihadang oleh idiologi dan idealisme yang multi kultur dan muti dimensi akibatnya makin memudar nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan dan keragaman yang mulanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia  semakin hari terus terkoyak dan sejujurnya dapat dikatakan mengalami suatu kemunduran yang sangat menyedihkan. Indikasi dari kemunduran tersebut terlihat dengan semakin menipisnya semangat kebangsaan, kesadaran memiliki negeri ini dan makin kurang dihayatinya tata kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ideologi Pancasila pada hampir semua generasi bangsa ini. Kata Kunci : Pancasila; Radikalisme; Generasi Muda   ABSTRACTThe importance of the position of Pancasila for the Indonesian people in the life of society, nation and state, so that the basic ideas that contain the concepts, principles and values contained in Pancasila must contain the truth of values that are not foreign to Indonesian society. Thus the people are willing to accept, believe and apply in real life, so that the basic ideas are strong and strong in order to be able to anticipate the times. To maintain, maintain, strengthen and socialize Pancasila, state administrators and all citizens are required to understand, believe in and implement the truth of the values of Pancasila in the life of the community, nation and state. However, as time goes by and the development of world globalization, modernization and the rapid development of the era of information technology, the national consensus is starting to fade and even tends to be completely eroded, even though so far its basic values have become the basis for planting, growing, developing a sense, spirit and national spirit and providing guidance, guidance and guidance for the Indonesian nation in carrying out the struggle to achieve its national ideals, but in reality this national consensus is increasingly being blocked by multi-cultural and multi-dimensional ideologies and ideals as a result of the fading of the values of nationality, diversity and diversity which initially became pride. the Indonesian nation continues to be torn apart every day and honestly it can be said that it is experiencing a very sad setback. Indications of this decline can be seen in the depletion of the national spirit, the awareness of belonging to this country and the less and less understanding of the life order based on the values of the Pancasila ideology in almost all generations of this nation. Keywords: Pancasila; Radicalism; Young generation
ANALISIS PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA Neni Kumayas, Krismanuel Pasamboan, Ventje Kasenda,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPersoalan upah dan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai variasi didalamnya menjadi masalah pokok dan sangat mendominasi persoalan ketenagakerjaan. Terbangunnya masalah pengupahan ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki pihak buruh dan pengusaha. Para buruh memperjuangkan haknya sebagai kepentingan untuk memperoleh upah yang wajar sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusian serta sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Bagi para pengusaha, upah buruh yang tinggi akan menaikkan biaya produksi, yang pada gilirannya dianggap menjadi salah satu faktor tidak kompetitifnya iklim usaha. Kebijakan pengupahan tersebut salah-satunya dengan penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur. Pemerintah menetapkan upah minimum tersebut dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak, produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pada tahun 2019 pemerintah Sulawesi Utara menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp 3.310.724, upah yang ditetapkan tersebut kemudian menuai polemik di masyarakat, pihak buruh menganggap upah tersebut masih terbilang rendah, sementara di lain pihak, yaitu dalam hal ini pihak pengusaha menyebut upah tersebut terlalu tinggi Kata Kunci : Upah Minimum   ABSTRACT`The issue of wages and social welfare, with its various variations, is the main problem and dominates labor issues. The wage problem arises because of the different interests of workers and employers. Workers fight for their rights as an interest to get a fair wage as a fulfillment of their daily needs and to increase a standard of living that is proper for humanity and as a means of improving the welfare of themselves and their families. For entrepreneurs, high labor wages will increase production costs, which in turn are considered to be one of the factors for the uncompetitive business climate. One of the policies for wages is the determination of the minimum wage set by the Governor. The government sets the minimum wage by taking into account the need for a decent living, productivity, economic growth and inflation. In 2019 the government of North Sulawesi set a provincial minimum wage of IDR 3,310,724, the stipulated wage then generated a polemic in the community, the workers considered the wage to be relatively low, while on the other hand, in this case the employer said the wage was too high. high Keywords: Minimum Wage
KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 Stefans Sampe, Fiki A.Tarumingi, Daud M. Liando,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan kepala daerah atau yang sekarang lebih dikenal dengan PILKADA secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi. Momentum ini seiring dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ratahan Timur dalam pemutakhiran data pemilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dengan meningkatnya teknologi dan informasi di era modern ini KPU betul-betul memnfaatkan keadaan tersebut dengan mengeluarkan sistem informasi yang dinamakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), untuk memudahkan dalam proses pemutahkiran data pemilih dan PPK memanfaatkan betul sistem ini dalam pendataan. Proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tahun 2018 PPK Kecamatan Ratahan selaku penanggung jawab pemilihan di Kecamatan Ratahan Timur melakukan tugas pemutahkiran data pemilih dengan baik untuk membantu KPU Kabupaten Minahas Tenggara, dan berlangsung sesuai prosedur. Indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal. Hal ini bermula dari penyediaan data pemilih untuk di lakukan pencocokan dan penelitian, mengesahkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat. Hasil dari tanggapan dan masukan itu dijadikan dasar DPS Hasil Perbaikan. Setelah melakukan pleno ditingkat PPS dan PPK maka DPS Hasil Perbaikan itu dijadikan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Setelah DPT diumumkan, PPS memiliki tugas untuk merekapitulasi DPTb-1. Pemilih DPTb-1 adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Secara teknis, seluruh komponen penyelenggara mulai dari KPU, PPK, PPS dan PPDP itu melakukan tugas verifikasi faktual secara optimal. Kata Kunci : Kinerja, PPK, Data Pemilih, Pilkada 2018   ABSTRACTDirect regional head elections or now better known as PILKADA are a policy taken by the government which has become a major political momentum towards democratization. This momentum is in line with one of the goals of reform, namely to create a more democratic Indonesia which can only be achieved by returning people's sovereignty to the people. The purpose of this study was to see how the performance of the East Ratahan District Election Committee (PPK) in updating voter data on the implementation of regional head elections in Southeast Minahasa district in 2018, using descriptive qualitative methods. The results showed that with the increase in technology and information in this modern era, the KPU actually took advantage of this situation by issuing an information system called the Voter Data Information System (SIDALIH), to facilitate the updating of voter data and PPK to make good use of this system in data collection. The process of updating voter data at the 2018 Southeast Minahasa Regent and Deputy Regent Election, the Ratahan District PPK as the person in charge for the election in East Ratahan District carried out the task of updating voter data properly to help the Southeast Minahas Tenggara Regency KPU, and took place according to procedures. The indication of this is evidenced by the optimal implementation of several activities. This begins with the provision of voter data for matching and research, validating and announcing the Provisional Voters List to request comments and input from the public. The results of the responses and input are used as the basis for the Revised DPS. After conducting a plenary session at the PPS and PPK levels, the Revised DPS will be used as the basis for the General Election Commission to determine the Final Voters List. After the DPT was announced, PPS had the task of recapitulating the DPTb-1. DPTb-1 voters are voters who have not registered in the DPT. Technically, all of the organizing components starting from the KPU, PPK, PPS and PPDP perform factual verification tasks optimally. Keywords: Performance, PPK, Voters Data, Pilkada 2018
PERANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Lahengko, Yoddy
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK            Berada di posisi paling utara Indonesia dan berdekatan dengan negara tetangga Filipina, Kabupaten Sangihe menyimpan potensi wisata dengan sejuta pesona. Namun beberapa potensi daya tarik wisata yang menjanjikan masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sangihe. Buktinya, pesona yang dimiliki Kepulauan Sangihe belum bisa menarik turis asing dan dosmetic untuk mau berkunjung. Berdasarkan hasil penelitian hal itu disebabkan karena peran pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata belum mampu mengoptimalkan karena terhambat dari segi pendanaan. Selain itu, minimnya sumber daya manusia yang dapat mengkapitalisasi potensi kebudayaan dan pariwisata di kabupaten Kepulauna Sangihe, yang diperparah dengan rendahnya kesadaran dari masyarakat setempat tentang pentingnya pengembangan pariwisata. Memang sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengembangkan objek wisata, seperti penyediaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, dan melakukan kerjasama antar instansi pemerintah terkait, bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan objek wisata, serta pengembangan sumber daya manusia. Karena seharusnya pengembangan objek wisata didasarkan pada tiga indikator yaitu koordinator, fasilitator, stimulator. Namun hal itu nampaknya belum maksimal. Kata Kunci: Peran; Pengembangan; Pariwisata   ABSTRACT            Located in the northernmost position of Indonesia and close to neighboring Philippines, Sangihe Regency holds tourism potential with a million charms. However, several promising tourism potentials have not yet received the attention of the local government, particularly the Sangihe District Culture and Tourism Office. The proof is that the charm of the Sangihe Islands has not been able to attract foreign tourists and dosmetic to visit. Based on the results of this research, it is because the role of the local government, especially the Department of Culture and Tourism, has not been able to optimize it because it is hampered by funding. In addition, the lack of human resources that can capitalize on the potential of culture and tourism in Kepulauna Sangihe district, which is exacerbated by the low awareness of the local community about the importance of tourism development. Indeed, there have been several efforts made by the Culture and Tourism Office to develop tourist objects, such as providing a Tourism Development Master Plan, and collaborating between related government agencies, collaborating with the private sector in managing tourist objects, and developing human resources. Because the development of tourist objects should be based on three indicators, namely the coordinator, facilitator, stimulator. However, it seems that it is not optimal. Keywords: Role; Development; Tourism
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK Timpal, Erick
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKinerja aparatur sipil negara merupakan alat ukur dari sebuah pelayanan public pada instansi pemerintahan. Terkait hal ini kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Minahasa Tenggara dinilai masih jauh dari yang diharapkan. Hal itu bisa dilihat dari penilaian masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh dinas ini. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dalam meningkatkan pelayanan public. Hasil penelitian menunjukan sebenarnya palayanan yang ada dan yang dilakukan oleh Dinas ini sudah berjalan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang ada dan ditetapkan oleh dinas ini. Penilaian pelayanan yang diberikan oleh masyarakat sebenarnya didasarkan oleh penilaian pribadi dari masyarakat, yang selalu menginginkan dilayani tanpa melalui SOP yang ada. Dan jika pihak dinas tidak bisa melakukannya, maka mereka menilai bahwa pelayanan public oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurang memuaskan. Namun diakui bahwa pelayanan di dinas ini masih ada yang perlu di tingkatkan.  Kata Kunci: Kinerja; ASN; Dukcapil; Pelayanan Publik  ABSTRACTThe performance of the state civil apparatus is a measure of a public service in government agencies. In this regard, the performance at the Department of Population and Civil Registration in Southeast Minahasa District is still considered far from being expected. This can be seen from the community's assessment and the level of community satisfaction with the services provided by this agency. This research tries to see how the performance of the State Civil Apparatus in the Department of Population and Civil Registration of Southeast Minahasa Regency in improving public services. The results of the research show that the existing services and those carried out by this service are already running in accordance with the existing Standard Operational Procedure (SOP) set by this service. The evaluation of services provided by the community is actually based on the personal judgment of the community, which always wants to be served without going through existing SOPs. And if the agency cannot do it, then they consider that the public service by the Department of Population and Civil Registration is not satisfactory. However, it is recognized that there are still services at this service that need to be improved.  Keywords: Performance; ASN; Dukcapil; Public service
KERJASAMA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGANI KASUS SEX TRAFFICKING Darongke, Viky
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam penanganan masalah perdagangan manusia (sex trafficking), pemerintah Filipina merasa melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan hasil kerjasama Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dalam penanganan kasus sex trafficking di Filipina. Dengan menggunakan metode kualitatif, kerjasama trilateral tersebut akan dikaji dengan mengunakan pendekatan yang dikemukakan oleh  James dan Robert (1986:419), yang mengemukakan bahwasanya isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang di lakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara Filipina dengan Indonesia dan Malaysia berdampak signifikan terhadap penanganan perdagangan manusia di Filipina. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan keamanan di kawasan perbatasan, meningkatkan peran masyarakat sipil dan LSM. Selain itu ketiga negara meningkatkan kesepakatan tentang perlindungan, pencegahan dan penuntutan terkait pelanggaran sex trafficking. Kata Kunci: Kerjasama; Sex Trafficking  ABSTRACTIn handling the problem of human trafficking (sex trafficking), the Philippine government feels that it is cooperating with the governments of Indonesia and Malaysia which are directly adjacent to the Philippines. This study aims to analyze the forms and results of cooperation between the Philippines and Indonesia and Malaysia in handling cases of sex trafficking in the Philippines. By using qualitative methods, the trilateral cooperation will be studied using the approach proposed by James and Robert (1986: 419), who argued that the main issue of international cooperation is based on the extent to which mutual benefits are obtained through the cooperation carried out. The results showed that the collaboration between the Philippines and Indonesia and Malaysia had a significant impact on the handling of human trafficking in the Philippines. The form of cooperation carried out is increasing security vigilance in border areas, increasing the role of civil society and NGOs. In addition, the three countries increased the agreement on protection, prevention and prosecution related to sex trafficking violations. Keywords: Cooperation; Sex Trafficking
PENANGANAN KEKERASAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF NATION AND CHARACTER BUILDING Dr Sastro M Wantu, SH MSi, Dr Udin Hamim SH MSi,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini melihat pengelolaan diakronis karakteristik kekerasan dan anarkisme mahasiswa serta penanganan dan pengembangan pendidikan karakter di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan untuk membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan pembangunan jati diri yang menjadi karakter yang baik bagi para mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat penanganan kekerasan mahasiswa melalui upaya pendidikan karakter. Riset ini diharapkan untuk mencari solusi terhadap pembentukan sikap yang memiliki karakter yang luhur sesuai nilai Pancasila. Meskipun secara empirik penanganannya selama ini seringkali mengalami kendala dalam segala dimensi terutama pemberdayaan sumberdaya yang mempunyai nilai-nilai luhur untuk membentuk  disiplin diri yang berkarakter yang memiliki toleransi, keharmonisan sosial, sikap menghargai, menjunjung tinggi dan mematuhi tata tertib, sikap jujur, keterbukaan, adil, sportif dan menjunjung tinggi supremasi hukum termasuk code conduct (kode etik) berupa aturan akademis dan kemahasiswaan kampus. Kata Kunci: Nation And Character Building  ABSTRACTThe purpose of this research is to look at the diachronic management of student violence and anarchism characteristics as well as the handling and development of character education in the State University of Gorontalo. Implementation of character education and civic education learning to assist universities in enhancing the development of identity that becomes good character for students. This research was conducted with a qualitative approach to see the handling of student violence through character education efforts. This research is expected to find solutions to the formation of attitudes that have a noble character according to the values of Pancasila. Even though empirically the handling so far has often experienced obstacles in all dimensions, especially the empowerment of resources who have noble values to form self-discipline characterized by tolerance, social harmony, respect, upholding and obeying order, honesty, openness, fairness. , is sportsmanship and upholds the rule of law, including the code of conduct (code of ethics) in the form of academic rules and campus student affairs. Keywords: Nation And Character Building 
MODALITAS DAN STRATEGI KANDIDAT PADA PILKADA MITRA 2018 Wanta, Resky Brando
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKeikutsertaan petahana sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) memang menjadi fenomena yang menarik perhatian. Meskipun di beberapa daerah, petahana tidak selalu bisa mengulang kesuksesannya untuk memenangkan pilkada. Namun setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan bahwa keberadaannya sebagai kontestan pilkada penting untuk diperhitungkan. Dengan menggunakan metode kualititif, artikel ini  akan mendeskripsikan pemanfaatan berbagai modalitas yang dimiliki sebagai strategi yang dilakukan oleh pasangan James Sumendap. SH, dan Drs. Jesaja Jocke Legi, pada Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018.  Modalitas menurut Pierre Bourdieu (1986) yang dimiliki seseorang terdiri modal ekonomi, social, budaya, dan modalitas politik. Temuan penelitian menggambarkan berbagai modalitas tersebut dimanfaatkan oleh pasangan James Sumendap. SH, dan Drs. Jesaja Jocke Legi, untuk merebut dukungan dari masyarakat pemilih dan juga dukungan dari partai politik. Bahkan keunggulan kepemilikan berbagai modalitas tersebut, membuat pasangan ini tidak memiliki lawan, sehingga hanya melawan kotak kosong, pada saat pilkada tahun 2018.  Kata Kunci: Modalitas, Strategi, Pilkada  ABSTRACTThe incumbent's participation as contestants in the Regional Head General Election (Pilkada) has indeed become a phenomenon that has attracted attention. Although in some areas, incumbents are not always able to repeat their success in winning the elections. But at least there are several reasons why his existence as a contestant for the elections is important to be reckoned with. By using a qualitative method, this article will describe the use of various modalities as a strategy undertaken by the James Sumendap couple. SH, and Drs. Jesaja Jocke Legi, in the 2018 Southeast Minahasa Regional Election. The modalities according to Pierre Bourdieu (1986) that a person has consist of economic, social, cultural, and political modalities. The research findings illustrate that the various modalities are utilized by the James Sumendap partner. SH, and Drs. Jesaja Jocke Legi, to win support from the voting community and also support from political parties. Even the advantages of ownership of these various modalities make this pair have no opponents, so they only fight empty boxes, during the 2018 regional elections. Keywords: Modality, Strategy, Pilkada
EVALUASI PELAYANAN PUBLIK SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DI POLISI DAERAH SULAWESI UTARA Kamoda, Aprilio P.D.A.
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Repulik Indonesia (Polri)  adalah pelayanan adminsitratif, yang pelaksanaan dilakukan melalui unit yang bernama Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Unit kerja ini bertugas memberikan layanan berupa Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTPLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Ijin Keramaian, Surat Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Pengamatan, Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Namun dalam pelaksanaan tugas ini, Polri masih dianggap oleh sebagian masyarakat masih belum maksimal. Polri masih dianggap kurang resonsif yang dinilai dari cara petugas melayani warga. Buktinya, masih banyak keluhan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pengaduan tindak pidana yang diadukan namun tidak segera ditindaklanjuti. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian akan mengkaji dan mengevaluasi kinerja dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sulawesi Utara, dengan menggunakan konsep Zeithhaml dkk (dalam Pasolong 2011:135), yang mengatakan untuk mengevaluasi kinerja bisa dilihat dari indikator-indikator seperti: Tangibles (Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi di Unit SPKT POLDA SULUT; Reliability (Kemampuan dan keandalan petugas untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya di Unit SPKT POLDA SULUT); Responsivess (Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen di Unit SPKT POLDA SULUT); dan Assurance (Kemampuan dan keramahan serta sopan santun petugas dalam meyakinkan kepercayaan konsumen di Unit SPKT POLDA SULUT). Temuan penelitian menggambarkan dari sisi Tangibles: Dalam menunjang kenyamanan penerima layanan unit SPKT masih perlu memperhatikan tampak fisik ruangan karena masih ditemukan beberapa fasilitas yang kurang memadai. Dari sisi Reability: Kemampuan para anggota kepolisian di unit SPKT sudah sangat baik dalam merespon laporan atau keluhan masyarakat. Darisi sisi Responsiveness : Para anggota yang ada di SPKT Polda Sulut selalu berusaha untuk membantu kesulitan yang dialami pemohon. Hal ini terlihat pada saat pemohon  belum jelas dan mengerti mengenai prosedur dalam membuat laporan kepolisian, dengan sikap yang sopan dan tutur kata yang baik, petugas pun memberikan penjelasan dengan baik. Dan dari sisi Assurance: Berdasarkan hasil penelitian para anggota kepolisian yang ada pada unit SPKT Polda Sulut benar-benar memahami prosedur yang ada dalam hal ini pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Evaluasi; Pelayanan Publik; Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu   ABSTRACTOne of the types of services provided by the Indonesian Repulik Police (Polri) is administrative services, which are implemented through a unit called the Integrated Police Service Center (SPKT). This work unit is in charge of providing services in the form of Police Reports (LP), Police Report Receipt (STTPLP), Notification on Progress of Investigation Results (SP2HP), Certificate of Lost Report Signs (SKTLK), Police Record Certificate (SKCK), Certificate Self-Report (SKLD), Crowd Permit, Observation Service Business Permit Recommendation, Driving License (SIM), and Motor Vehicle Registration Certificate (STNK). However, in carrying out this task, Polri is still considered by some people to be still not optimal. Polri is still considered less responsive, judging by the way officers serve residents. The proof is that there are still many complaints or public dissatisfaction with complaints about criminal acts that were filed but not immediately followed up. By using a qualitative research method, the research will review and evaluate the performance of the North Sulawesi Police Integrated Service Center, using the concept of Zeithhaml et al (in Pasolong 2011: 135), which says that evaluating performance can be seen from indicators such as: Tangibles (Quality of service in the form of office physical facilities, computerized administration, waiting room, information place in the North Sulawesi POLDA SPKT Unit; Reliability (Ability and reliability of officers to provide reliable services at the SPKT POLDA North Sulawesi Unit); Responsivess (Ability to assist and provide services quickly and accurately, and responsive to consumer wishes in the SPKT POLDA North Sulawesi Unit); and Assurance (Ability and friendliness and courtesy of officers in convincing consumer confidence in the North Sulawesi SPKT POLDA Unit). physical room because some inadequate facilities were still found. From the perspective of Reability: The ability of police officers in the SPKT unit is very good in responding to public reports or complaints. From the side of responsiveness: The members in the SPKT Polda North Sulawesi always try to help the difficulties experienced by the applicant. This can be seen when the applicant is not clear and understands the procedures for making police reports, with a polite attitude and good words, the officers also provide good explanations. And in terms of Assurance: Based on the results of research, the police officers at the SPKT unit of the North Sulawesi Police really understand the existing procedures, in this case the provision of services to the community. Keywords: Evaluation; Public service; Integrated Police Service Center

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue