Articles
170 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1 (2013)"
:
170 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA MOTOLING II KEC. MOTOLING ]]>
<![CDATA[Kalalo, Junaidi]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembahasan mengenai Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa dalam undang-undang yang lama (UU No. 22 Tahun 1999) pasal 104. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado) ]]>
<![CDATA[TORUKIE, ELNIWATI]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Melalui jawaban dan pengamatan langsung oleh penulis implementasi kebijakan dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga sudah berjalan dengan baik dan pelayanan yang diberikan telah mengalami peningkatan dalam hal pemberian layanan pembuatan kartu keluarga. Kurangnya sosialisasi pejabat dinas kepada masyarakat di tingkat kelurahan tentang kelengkapan berkas dalam hal pembuatan kartu keluarga. Kurangya pengawasan dari pihak pemerintah Kota Manado terlebih khusus pimpinan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal pembuatan kartu keluarga.]]>
<![CDATA[Peranan Kepala Distrik Dalam Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan di Distrik Biak Barat Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua ]]>
<![CDATA[Wanma, Natalis]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu hal penting yang turut menentukan peranan Kepala Distrik dalam membantu kegiatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah adalah usaha untuk membina dan menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena betapa pun besarnya peranan pemerintah yang dilakukan tanpa disertai dengan partisipasi masyarakat, maka segala program yang direncanakan oleh Kepala Distrik dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan sangat diperlukan. Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka Kepala Distrik memiliki peranan penting dalam melaksanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala Distrik dalam partisipasi masyarakat dibidang pembangunan di wilayah Distrik Biak Barat Kabupaten Biak Numfor berjalan sesuai dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus pemerintah provinsi Papua sejak tahun anggaran 2007 sampai dengan sekarang. Peranan Kepala Distrik Biak Barat dalam partisipasi masyarakat di Bidang Pembangunan       dapat dilakukan sesuai dengan pelaksanaan program pembangunan kampung yang memperoleh dana bantuan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA ]]>
<![CDATA[Kasaring, Yulius]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Guna menigkatkan kesempurnaan pelayanan publik, maka perlu di adakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah.dan setiap aparat perintah harus mulai bersikap profesional dalam memberikan pelayanan, dan menjadikan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu seluruh aparat pada tiap-tiap organisasi pemerintah haruslah bersinergi satu sama lain agar dapa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Usaha meningkatkan kualitas pemerntah terhadap pelayanan publik adalah pemberdayaan (epowerment ). Pemberdayaan dalam hal ini dimaksudkan sebagai proses trasformasi dari bebagai pihak yang mengarah pada saling menumbuhkembagkan, saling memperkuat, dan menambah nilai daya saing global yang saling menguntungkan. Dalam hal ini pemberdayaan terhadap aparatur pemerintah disesuaikan dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Secara harafia , kata pemberdayaan dapat diartika sebagai upaya memajukan dan mengembangkan sesuatu. Maka dengan demikian usaha pemberdayaan aparatur pemerintah harus ditingkatkan demi tercapai tujuan organisasi/ perintah. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap aparatur pada akhirnya akan meningkatkan prestasi kerja yang lebih baik.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TEMBUNI DISTRIK TEMBUNI KABUPATEN TELUK BINTUNI ]]>
<![CDATA[IBORI, ANTHONIUS]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sejak tahun 1999 dikeluarkan berbagai instrument hukum berupa undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang membuka lebar ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana. Selain undang-undang nomor 32 tahun 2004, berbagai peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi partisipasi publik diantaranya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENERAPAN DISIPLIN PNS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN TOMOHON UTARA ]]>
<![CDATA[TIRIE, MERRY POLINA]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Efektivitas kinerja pelayanan pemerintah adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu dalam waktu yang ditetapkan, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Efektif dan tidaknya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dari sejauh mana masyarakat  merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Untuk itu di dalam  pelaksanaan efektivitas kinerja pelayanan tentu ada dua hal yang perlu diperhitungkan yaitu  tujuan dan hasil. Dimana tingkat efektivitas kinerja pelayanan di pemerintahan kota Tomohon masih belum baik dan perlu adanya perbaikan, dengan cara harus adanya dukungan dan kerja sama diantara pegawai, maka tingkat efektivitas kinerja pelayanan tersebut akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan atau sasaran yang nantinya dapat memuaskan masyarakat, untuk itu perlu ditetapkan terlebih dahulu karakteristik apa yang baik dan perlu adanya strategi untuk meningkatkan efektivitas kinerja pelayanan pemerintahan desa untuk mencapai pelayanan yang prima yang akan diberikan kepada masyarakat. Dari hasil penelitian di ketahui pertama: tingkat efektivitas kinerja pelayanan pemerintah jungke pada masyarakat masih belum baik dan belum mengenai sasaran, di mana masih adanya pelayaan khusus dan  biasa terutama dalam  pengurusan kartu tanda penduduk dan surat tanah. Kedua: masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan. Tingkat efektivitas kinerja pelayanan pemerintahan desa pada masyarakat Kota Tomohon masih rendah dan belum baik terutama dalam pelaksanaan efektivitas waktu pelayanan dan tanggung jawab terhadap tugas terutama dalam pembuatan KTP dan surat tanah dan masih adanya pelayanan khusus dan biasa, dan masih adanya penambahan biaya untuk mempercepat penyelesaian tugas.dan masih kurangnya sarana dan prasarana. Saran penulis hendaknya pemerintahan Kota Tomohon menghilangkan pelayanan khusus dan penambahan biaya khususnya di dalam pengurusan surat-surat seperti pembuatan KTP dan surat tanah dan hendaknya menambah sarana dan prasarana kantor yang masih kurang. Keyword : Efektifitas, Disiplin, Kinerja Pelayanan]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program e-KTP di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat ]]>
<![CDATA[Frans, Susi Stella Anggreni]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam menciptakan tertib administrasi, pemerintah melalui Kemendagri membuat kebijakan berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. Kebijakan yang dibuat adalah Program e-KTP, e-KTP merupakan cara baru pemerintah untuk membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada didalamnya, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional,sehingga setiap penduduk hanya memiliki satu KTP. Pemerintah membuat kebijakan program e-KTP bagi masyarakat, dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu diharapakan agar menghindari hal-hal yang tidak di inginkan,seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan landasan teori dari Edward III yaitu Komunikasi,Sumber daya,Disposisi,dan Struktur Birokrasi.]]>
<![CDATA[KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN DI KOTA KOTAMOBAGU ]]>
<![CDATA[Mokodompit, Mohamad Septian]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur pemerintah guna mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat (public service). Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah sesuai konstitusi diamanatkan kepada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah, dimana salah satu bagian di dalamnya adalah tentang promosi jabatan. Sesuai peraturan, promosi jabatan seharusnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan segala aspek seperti kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat. Karena dalam pengamatan, ketentuan dalam konstitusi tersebut seolah diabaikan. Secara umum kinerja berarti hasil kerja. Dan promosi merupakan perpindahan posisi ke yang lebih tinggi. Sesuai dengan hasil penelitian, bahwa kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) dalam pelaksanaan promosi jabatan di Kota Kotamobagu masih perlu ditingkatkan atau terus dilaksanakan evaluasi guna peningkatan kinerja dikemudian hari. Dan untuk kendala adalah adanya penempatan oknum Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan kompetensi oknum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Kata Kunci : Kinerja, BKD, Promosi Jabatan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN DI KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA ]]>
<![CDATA[Budiman, Yunita T]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kecamatan Tobelo adalah kecamatan tertua di kabupaten Halmahera utara sekaligus sebagai ibu kota kabupaten Halmahera utara. Untuk mengetahui implementasi kebijakan kepegawaian di Kabupaten Halmahera Utara.  Pada masa orde lama sistem pemerintahan dan penyelenggaraan Negara yang dianut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem sentralisasi dimana pengangkatan PNS dilaksanakan secara sentralistik. Segala kebijakan yang akan diambil harus berasal dari pemerintah pusat dan harus menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dalam proses pelaksanaannya.Pada masa orde baru pengangkatan seorang aparat birokrasi pemerintahan juga menghendaki profesionalisme dalam diri seorang pejabat. Indikasi ini dapat dilihat pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan yang dijabat oleh orang-orang profesional sesuai dengan potensi, dedikasi, dan prestasi yang bersangkutan. Nuansa profesionalisme Pegawai Negeri Sipil semakin tinggi tuntutannya diera reformasi. Konsep teori “The Right Man on The Right Place†(penempatan seseorang sesuai dengan keahliannya) ingin diwujudkan dan menjadi agenda reformasi dan birokrasi pemerintahan. Aplikasinya, dilakukanlah perubahan peraturan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menetapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab dan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Dalam era otonomi saat ini, Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah memiliki wewenang dan pengaruh yang sangat kuat. Semua masalah tentang mutasi, pemberhentian, dan kenaikan pangkat seakan-akan harus didasarkan pada keinginan dan pesanan Bupati. Tim BAPERJAKAT telah kehilangan kekuatannya ketika sudah berhadapan dengan kemauan Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah.]]>
<![CDATA[PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KELURAHAN PANIKI I KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Suoth, Clif Yosias Weldy]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Manusia merupakan penggerak dan penentu jalannya suatu organisasi atau instansi-instansi. Karena pentingnya unsur manusia dalam menjalankan suatu pekerjaaan maka perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan. Pegawai merupakan faktor penting dalam setiap organisasi baik dalam pencapaian tujuan kantor ataupun instansi secara efektif dan efisien. Suatu organisasi bukan hanya mengharapkan pegawai yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Keberhasilan suatu kantor juga dapat dilihat dari kemampuan kantor dalam meningkatkan kinerja kantor yang mana hal itu dapat tercapai tergantung pada kinerja pegawainya. Melihat pentingnya motivasi dan disiplin kerja bagi para pegawai, maka dalam hal ini Kantor Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado juga perlu memperhatikan hal tersebut agar dapat meningkatkan kinerja para pegawainya. Dimana Kantor Kelurahan paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado tersebut masih ada permasalahan dalam hal motivasi dan disiplin kerja , yaitu masih adanya pegawai yang santai saat jam kerja sedang berlangsung tanpa aktivitas yang berarti, masih adanya pegawai yang sering datang terlambat, masih adanya kesenjangan yang terjadi misalnya masih kurangnya komunikasi dengan rekan kerjanya dalam kegiatan kantor sehari-hari, dan bahkan kurang puasnya jaminan hari tua serta pelayanan yang diberikan oleh sebagian masyarakat diaanggap belum maksimal. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan dalam uraian pendahuluan dimuka, maka penelitian ini adalah merupakan suatu penelitian survey yang bersifat desktiptif kuantitatif. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Arikunto (2000) bahwa suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan keadaan atau status suatu fenomena disebut penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sehubungan dengan pengaruh motivasi dan disiplin kerja pegawai dalam peningkatan kinerja di Kantor Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapenget Kota Manado menunjukkan bahwa secara distribusi frekuensi terlihat dimana jumlah hasil disribusi baik menyangkut skor pilihan, maupun jumlah keseluruhan dan prosentasi memperlihatkan bahwa tingkat motivasi belum masih perlu ditingkatkan guna pencapaian kinerja pada penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado. Demikian pula halnya dengan memperhatikan jumlah hasil disribusi baik menyangkut skor pilihan, maupun jumlah keseluruhan dan prosentasi memperlihatkan bahwa tingkat disiplin masih perlu ditingkatkan guna pencapaian kinerja pada penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado.]]>
