cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH (Suatu Studi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan) TAKAPENTE, GERALDO
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (khususnya di kantor badan kepegawaian daerah kabupaten minahasa selatan) dilakukan dengan pemberian kesempatan kepada bawahanya untuk mengikuti pendidikan pelatihan. Begitu pula dengan penempatan pegawai dalam jabatan-jabatan tertentu sudah dilakukan dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Mengenai pelaksanaan tugas, aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukkan perilaku yang baik, pelayanan yang diberikan kepada masyarakatpun sudah dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan penggunaan fasilitas kerja yang ada sudah digunakan secara maksimal. Tidak hanya itu, aparatur pemerintah yang ada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah sangat taat terhadap disiplin kerja, hal ini ditunjukkan dengan datang ke kantor tepat waktu, dan pulang setelah jam kantor selesai dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Ditambah lagi dengan peranan pimpinan yang sangat efektif terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas, hal ini dikarenakan pimpinan selalu memberikan arahan sebelum memberi tugas
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH DAERAH SANGIHE NO.3 TAHUN 2007 TENTANG PEMILIHAN KAPITALAUNG DI DESA ENEMAWIRA KECAMATAN TABUKAN UTARA SINSU, RIVALDI ROGER
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 12. Dalam mewujudkan kemandirian politik di tingkat lokal dan mewujudkan otonomi ditingkat desa salah satu yang telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Sangihe adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langung dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kapitalaung, Perangkat desa. Pemilihan kapitalaung langsung merupakan salah satu praktek demokrasi di pedesaan. Dalam pemilihan kapitalaung ini rakyat memilih secara langsung calon yang dianggap mampu memimpin desanya  dengan persyaratan yang diatur oleh masyarakat desa tersebut.Di penelitian ini, mengkaji mengenai pemilihan kapitalaung di desa Enemawira dari hasil yang penelitian terdapat beberapa masalah mengenai kinerja dari panitia pemilihan yang bekerja mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kapitalaung, Perangkat desa Key words : Pemilihan, Kapitalaung
KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA Andea, Frian Gar.
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam melakukan kinerja yang baik bagi setiap anggota DPRD dalam setiap menjalankan kewajibanya menyerap, menampung serta menindaklanjuti setiap aspirasi dari masyarakat, harus lebih di perhatikan dan lebih di tingkatkan lagi agar adanya keseimbangan dalam tugasnya dan harapan dari masyarakat. Karena masyarakat hanya dapat merasakan dan menilai kinerja anggota dewan dari hasil kebijakan atau output yang dikeluarkan. Jika kebijakan tersebut dapat berpihak pada kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat, maka kinerja anggota DPRD dapat dikatakan sangat baik. Namun sebaliknya, jika kebijakan yang dikeluarkan berdampak negatif bagi masyarakat, maka masyarakat dapat menilai bahwa kinerja anggota DPRD tersebut buruk. Penelitian yang dilakukan di lembaga legislatif daerah Kabupaten Halmahera Utara, pengaruh yang diberikan oleh pemberdayaan yang terfokus pada kinerja anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam penyerapan aspirasi masyarakat, cukup signifikan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN KEPALA DUSUN Uang, Stenly
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa merupakan bentuk pemerintahan tradisional yang tetap dapat bertahan dengan nilai-nilai budaya, sejarah dan adatnya. Desa sebagai pemerintahan tradisional telah menganut nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dalam sestem pemerintahan desa telah dikenal system demokrasi yang terlihat dengan adanya musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam desa. Pemerintah desa didasari dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti keterbukaan, partisipasi pertanggungjawaban dan penegakan hukum untuk mengrahkan budaya politik (Mariana, 2008:81). Dengan pemerintahan desa yang baik maka akan menciptakan kemandirian politik di tingkat lokal. Peranan pemerintah dalam mewujudkan pemeritahn desa tertuang dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang desa demi mewujudkan otonomi desa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Dengan dapat mengatur urusan desanya sendiri maka diharapkan akan tercipta pemerintahan dan kebijakan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat desa tersebut. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menghasilkan data yang tertulis maupun lisan dari orang-orang diamati (Suyanto, 2006:166). Dalam penelitian ini dalam memperoleh data dengan terjun langsung ke lapangan. Pendektan ini bertujuan agarmpeneliti dapat mengamati oaring-orang dalam situasi sehari-hari yang menjadi tujuan penelitian (Harison, 2010:86). Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa di lakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya. Dalam pemilihan Kepala Desa Tabaol yang telah dilaksanakan pada bulan desember 2010. Terdapat beberapa permasalahan yang mengganggu rangkaian pemilihan kepala desa Tabaol yaitu :1. Permasalahan Pendataan Pemilih :Dalam pemilihan kepala desa Tabaol terdapat permasalahan dalam hal pendataan daftar pemilih. Dalam pemilihan tersebut masih terdapat masyarakat desa Tabaol yang tidak terdaftar oleh panitia pemilih. Dalam perundang-undangan yang ada melalui Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera barat nomor 4 tahun 2008 menyebutkan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih dilakukan oleh panitia dengan dibantu oleh kepala dusun dengan dilakukan secara rumah ke rumah yang dilakukan di tiap dusun.2. Permasalahan dalam penjaringan bakal calon:Dalam proses penjaringan bakal calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan dalam proses penelitian persyaratan bakal calon kepala desa terdapat salah satu bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan dalam pencalonan kepala desa Tabaol.3. Pelanggaran Kampanye:Dalam pemilihan kepala desa Tabaol tahun 2010 terjadi pelanggaran dalam hal kegiatan kampaye yang dilakukan pada masa kegiatan kampanye oleh para pendukung calon kepala desa. pelanggaran tersebut terjadi dengan kampanye negatif. Ketua panitia mengakui bahwa, “adanya pelanggaran dalam bentuk negative campaingn dengan melakukan penghasutan yang dilakukan oleh pendukung kepala desa kepada masyarakat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat serta pengawasan terhadap penerapan perda no. 4 thn 2008 masih sangat lemah. Untuk itu dapat disarankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepala desa serta sangat diharapkan peran aktif dari pemerintah dengan setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat.   Kata kunci: Pentingnya pengawasan terhadap perda no 4 thn 2008.  
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN AMURANG BARATKABUPATEN MINAHASA SELATAN Rempowatu, Youlani
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang pendidikan di Kecamatan  Amurang BaratKabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian bahwa penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pelkasanaan pelayanan publik bidang pendidikan terlihat bahwa sekolah sudah menunjukan suatu keberhasilan yang baik  ,Penerapan prinsip  supremasi hukumterlihatsekolah dan para guru sudah lebih baik dalam menerapkan aturan-aturan,  ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sekolah sudah lebih transparan dalam menyampaikan kebijakan sesuai  aturan-aturan,  ketentuan-ketentuan yang berlaku  yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di Kecamatan  Amurang Barat.Selain keberhasilan masih terlihat kendala kendala, hal ini terjadi pada kebijakan yang dilaksanakan berkaitan dengan  pelaksanaan pendidikan yaitu yang berkaitran dengan pemberian berasiswa, administrasinya harus lebih transparan, masih ada pegawai yang bersifat tertutup dalam memberikan informasi pelayanan publik. Pemerintah Kecamatan  Amurang BaratKabupaten Minahasa Selatan dapat meningkatkan  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan selalu berkomitmen untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dengan menerapkan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya melalui peningkatan bidang pendidikan.
PELAKSANAAN PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS TENAGA KERJA (suatu studi di dinas tenaga kerja kota sorong provinsi papua barat) ORINTAMAN, PAULUS KARLOS
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MenjadiseorangPegawaiNegeriSipilsebagaipenentukemajuanorganisasasipemerintahan (birokrasi) di Indonesia memilikipegetahuan yang tinggi, disiplin, inovatif, berbudiluhur, bertanggungjawab, berorientasimasadepan, cerdas, ulettanguh, giatbekerja, memilikiintgritas yang tinggi, memiliki kualitas responsif, fleksibel, konsisten, bersih, kompeten, bijaksana, berproses kerja layak, patuhdan lain-lain.
Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Kabupaten Pulau Morotai Salawe, Tedy Sudiarta
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. IMB  disusun sebagai standar penyesuaian bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Mendirikan bangunan rumah atau toko dengan terencana akan menjamin kondisi lingkungan yang menjamin segala aktivitas. Pada dasarnya, setiap pengakuan hak oleh seseorang terhadap suatu bangunan harus didasari bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, suatu pengakuan dihadapan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah. Sehingga dengan adanya surat IMB akan memberikan kepastian jaminan hukum kepada masyarakat, oleh sebab itu dalam kaitannya terhadap pelayanan perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal.   Kata Kunci : Efektifitas, Pelayanan Publik.
TINJAUAN TENTANG PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DI DESA TOUNELET KECAMATAN KAKAS KABUPATEN MINAHASA KARAUWAN, RICHARD O.
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan merupakan analisis terhadap cara atau sikap kepala desa secara langsung maupun tidak langsung dalam menetapkan, memimpin, dan menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan bagaimana Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan cara kepala desa dalam mengambil keputusan,  dalam pembangunan desa. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keberhasilan dan kegagalan pembangunan desa sangat dipengaruhi  oleh  kepemimpinan kepala desa seberapa jauh Kepala Desa merencanakan, menggerakan, memotifasi, mengarahkan, komunikasi, pelaksanaan dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, temuan di lapangan didapat bahwa Kepala Desa secara partisipatif menggerakan masyarakat  untuk berkontribusi  dalam setiap pengambilan keputusan penetapan program pembagunan desa.
ANALISIS KONFLIK AGRARIA DI PEDESAAN (Suatu studi di Desa Lemoh Barat kecamatan Tombariri) MANTIRI, MARTINE MARTA
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan aset yang sangat berharga bagi kehidupan manusia, karena segala aktifitas manusia dilakukan di atas tanah. Tanah memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Konflik agraria yang terjadi di desa lemoh barat merupakan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak yang masing- masing memperebutkan sebidang tanah, dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Untuk menyelesaikan konflik pertanahan maka pemerintah harus mengetahui akar permasalahannya terlebih dahulu. Timbulnya sengketa pertanahan adalah bermula dari pengaduan pihak yang berisikan keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun pemilikannya dalam pendaftaran tanah dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian yang sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan pihak yang merasa keberatan adalah bahwa ia berhak dari yang lain atas tanah sengketa. Ada beberapa penyebab terjadinya konflik tanah di desa lemoh barat diantaranya adalah mengenai batas tanah, jual beli tanah dan sertifikat tanah, yang semuanya memperebutkan hak atas tanah. Peran dan fungsi kepala desa atau perangkat desa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi bahwa mereka harus mampu melakukan tugasnya selaku mediator yang berusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warganya Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa lemoh barat yaitu dengan jalan mediasi atau dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Upaya dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sudah cukup baik meskipun masih ada sengketa yang belum terselesaikan dengan jalan mediasi dan harus dilimpahkan pada pengadilan. Konflik tanah pada umumnya didasari oleh perebutan hak atas tanah dimana salah satu pihak merasa dirugikan. Namun sejatinya setiap permasalahan pasti ada jalan keluar, entah menyelesaikan secara mediasi atau kekeluargaan ataupun melalui jalur hukum. Pemerintah desa lemoh barat telah berusaha memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat desa Lemoh Barat.  
PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT (Studi pada Pemerintah Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado) Kamun, Junior
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan mempunyai makna harafiah “membuat” seseorang berdaya. Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan (empowerment). Pemberdayaan pada intinya adalah manusia. Dalam arti, mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Pemberdayaan mengandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang. Melalui penegasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki dalam suatu tantangan kehidupan. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan (Mulandar dan Thamrin, 1996:97). Pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996) ialah upaya untuk membangun daya dalam diri manusia dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan. Melalui Pemerintah Kecamatan, pemberdayaan pemerintah kelurahan ini dapat dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas atau kemampuan aparat pemerintahan setempat. Hal ini sangat penting mengingat kelurahan atau desa merupakan unit pemerintahan yang terkecil dalam tata pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung berhubungan dengan masyarakatnya. Dengan demikian diharapkan bahwa aparat pemerintahan khususnya pada tingkat kelurahan dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Pemerintah Kelurahan Bahu disini berperan dalam perencanaan program pembangunan didaerah harus mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat dan mampu menampung segala aspirasi masyakat, agar dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, peran pemerintah kecamatan juga diharapkan mampu memberdayakan aparat kelurahan yang ada di kelurahan bahu, selaku instansi setingkat diatas kelurahan. Key words : Pemberdayaan, Pemerintah Kelurahan

Page 1 of 27 | Total Record : 261

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)