Articles
170 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1 (2013)"
:
170 Documents
clear
<![CDATA[KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MANOKWARI BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN ]]>
<![CDATA[SAROY, TONY]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial seseorang untuk meningkatkan kemandirian dan keswadayaannya untuk menuju kondisi hidup yang lehih baik dalam rangka meningkatkan kemandirian dari pemberdayaan masyarakat, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang termuat dalm UUD 1945. Produktifitas yang dihasilkan dan Program Pemberdayaan Masyarakat miskin oleh Dinas Kesejahteraan Sosial sudah cukup baik, dimana peran dari Dinas Kesejahteraan Sosial sendiri yaitu dimana memberdayakan masyarakat miskin melalui pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menghasilkan masyarakat yang mandiri dalam berkarya dan lebih memacu usahanya ke arah kemajuan dan pembangunan yang lebih baik. Kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial terhadap masyarakat cukup baik, karena apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat direspon baik oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Manokwari. Dan untuk meminimalisir rasa tidak puas masyarakat akan progrÂam-program yang dijalankan, Dinas Kesejahteraan Sosial selalu berusaha menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat apa yang terbaik, bermanfaat, berguna dan menguntungkan bagi masyarakat dalam musyawarah perencanaan prograrn KUBE dan pelaksanaannya. Key words : Kinerja, Pemberdayaan]]>
<![CDATA[PENGARUH PEMERINTAH KELURAHAN PONDANG UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[KAPARANG, JEANY]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembangunan yang ada di kelurahan Pondang tidak terlepas dari peranan pemerintah & masyarakat. Tapi apakah masyarakat efektif atau terlibat langsung dalam proses perencanaan & pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan bisa terlaksana. Pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pembangunan yang ada. Entah dikarenakan sibuk bekerja atau memang tidak mau ambil pusing masyarakat hanya sibuk dengan urursan mereka masing-masing tanpa berpartisipasi dalam pembangunan.Ini juga bisa disebabkan kelalaian dari pemerintah kelurahan setempat yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat sehingga kurangnya partisipasi. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN (SUATU STUDI DI KABUPATEN SANGIHE) ]]>
<![CDATA[SAHABAT, IVANA G.]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berkaitan erat dengan manajemen pegawai negeri sipil. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana tujuan manajemen pegawaian negeri sipil pada Pasal 12 ayat 1 dan 2; Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna. Belum tercapainya Implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sangihe dikarenakan implementasinya tidak sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Untuk suksesnya implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di masa mendatang, komitmen pemimpin organisasi dituntut harus optimal di semua tahapan kegiatan dan koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait. Untuk itu perlu didukung anggaran yang proporsional untuk masingmasing tahapan kegiatan.Kata Kunci : CPNS, Implementasi, Kebijakan, Tenaga Honorer]]>
<![CDATA[PERANAN KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MANADO (SUATU STUDI DI PASAR TUMINTING). ]]>
<![CDATA[ENTE, MULYANTO TH.]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebijakan Desentralisasi sebagai wujud penyelenggaraan otonomi Daerah pasca reformasi, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengelolah, mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Penerapan Desentralisasi masih sebatas upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen untuk memperbaiki kondisi masyarakat lokal secara nyata dan sistematik melalui perbaikan kinerja organisasi dan pelayanan publik relatif masih rendah. Tidak sedikit fakta yang diaplikasikan media menunjukan bahwa kualitas layanan publik belum mengalami peningkatan belanja daerah, peningkatan beban masyarakat yang berupa kenaikan pajak dan biaya layanan. Realitas tersebut menunjukan layanan publik sebagai bagian yang sangat penting dari peran negara dalam tatanan demokrasi belum dapat dioptimalkan. Salah satu sumber terbesar dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah pasar. Pasar adalah fasilitasyang disediakan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai tempat aktifitas antara pedagang dan pembeli untuk berinteraksi. Lewat pungutan retribusinya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Untuk memungut retribusi perlu di atur dan di tetapkan oleh perturan daerah. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisioanal/sederhana berupa pelataran, los yang di kelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik negara,Badan Usaha Milik daerah dan pihak swasta. (perda No. 27 tahun 2003 “ perusahaan daerah pasarâ€). Perusahaan Daerah Pasar adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang berlandasan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Key Words : Peran, Pasar, PAD]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[LEBA, ERIK Y.]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di kecamatan Tobelo dan kabupaten Halmahera Utara pada umumnya terdapat suatu lembaga adat yang disebut dengan nama HIBUALAMO yang sifatnya membawahi seluruh masyarakat adat yang ada di kecamatan dan desa di kabupaten Halmahera Utara, dimana lembaga adat tersebut menjalankan tugas, fungsi, hak dan wewenangnya dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Halmahera Utara pada umumnya dan kecamatan Tobelo pada khususnya. Lembaga adat HIBUALAMO merupakan kearifan lokal seluruh masyarakat adat Halmahera Utara yang sangat menjunjung tinggi juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peran yang dimainkan oleh lembaga adat HIBUALAMO tidak hanya peran adat atau masalah-masalah adat saja, melainkan peran yang menyangkut bidang-bidang lain seperti bidang-bidang pemerintahan/politik ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. KEY WORDS Lembaga adat, otonomi daerah, pemerintahan/politik, ekonomi, sosial, budaya.]]>
<![CDATA[PERSEPSI MASYARKAT DALAM PEMEKARAN KABUPATEN GALELA-LOLODA DI KECAMATAN GALELA UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA ]]>
<![CDATA[KUNGAHA, IKRAM]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemekaran daerah adalah suatu media untuk lebih mendekatkan pelayanan terhadapa masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang berada dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembentukan daerah kabupaten / kota adalah berupa pemekaran kabupaten / kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten / kota yang berbeda. Selanjutnya disebutkan bahwa ada beberapa pertimbangan dalam mendirikan daerah baru seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/ kota menjadi dua daerah atau lebih. Cara Pembentukan, Penghapusan, dan penggabungan daerah memiliki kemiripan.]]>
<![CDATA[Peran Bupati dalam Meningkatkan Pembangunan Jalan di Kabupaten Halmahera Tengah ]]>
<![CDATA[Djabar, Wiwi Silfia]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peran kepala daerah sangat menentukan daerah yang di pimpinnya agar lebih baik lagi dan dapat meningkatkan pembangunan daerah untuk kedepannya. Dari peran bupati Ir. H.M. AL Yasin, Ali. M.MT pada tahun 2007 perlahan-lahan membangun infrastruktur kabupaten Halmahera tengah yang dalam waktu lima tahun. Dalam waktu lima tahun tersebut kesuksesan Bupati dalam meningkatkan pembangunan daerahnya di Kabupaten Halmahera Tengah sudah terbukti dengan dana APBD yang hanya 300 Miliyar beliau dapat membangun daerah ini lebih berkembang dari tahun sebelumnya. Tetapi dalam kenyataan masih ada permasalah jalan yang belum terselesaikan. Dari hasil penelitian mengenai peran bupati dalam meningkatan pembangunan jalan di kabupaten Halmahera Tengah, bisa dilihat dengan pembangunan jalan yang ada di kecamatan dan desa yang semakin membaik dari tahun ke tahunnya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DESA MOTOLING SATU NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN HUKUM TUA DI DESA MOTOLING SATU KECAMATAN MOTOLING ]]>
<![CDATA[Frans, Hendy]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kehadiran konsep daerah pada otonomi daerah reformasi bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahaan di desa telah memberikan dinamika dan suasana demokratis di dalam pemerintahan desa. Keberadaan institusi-institusi demokrasi selama ini (orde baru) hanya sebagai wadah formal yang tidak memiliki celah atau peluang untuk mendorong penegakan sistem demokrasi pada masyarakat pedesaan. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes. Banyak pemerintahan desa yang bersikap tidak peduli terhadap peraturan desa, sehingga seringkali Perdes disusun secara sembarangan. Padahal Perdes hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.]]>
<![CDATA[KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MANOKWARI BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN ]]>
<![CDATA[SAROY, TONY]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial seseorang untuk meningkatkan kemandirian dan keswadayaannya untuk menuju kondisi hidup yang lehih baik dalam rangka meningkatkan kemandirian dari pemberdayaan masyarakat, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang termuat dalm UUD 1945. Produktifitas yang dihasilkan dan Program Pemberdayaan Masyarakat miskin oleh Dinas Kesejahteraan Sosial sudah cukup baik, dimana peran dari Dinas Kesejahteraan Sosial sendiri yaitu dimana memberdayakan masyarakat miskin melalui pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menghasilkan masyarakat yang mandiri dalam berkarya dan lebih memacu usahanya ke arah kemajuan dan pembangunan yang lebih baik. Kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial terhadap masyarakat cukup baik, karena apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat direspon baik oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Manokwari. Dan untuk meminimalisir rasa tidak puas masyarakat akan progrÂam-program yang dijalankan, Dinas Kesejahteraan Sosial selalu berusaha menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat apa yang terbaik, bermanfaat, berguna dan menguntungkan bagi masyarakat dalam musyawarah perencanaan prograrn KUBE dan pelaksanaannya. Key words : Kinerja, Pemberdayaan, Masyarakat.]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Poso Dalam Pemberian Izin Mendirikan Usaha ]]>
<![CDATA[Tabaru, Agustaf]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) merupakan suatu Badan yang mengatur pelayanan dalam pemberian Izin mendirikan usaha. Terlihat jelas sampai saat ini kondisi pelayanan publik di Indonesia selalu membuat masyarakat tidak puas karena birokrasinya yang berbelit-belit, lamban, melelahkan bahkan tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan yang dikelola administrasi negara. Sehingga ketidak pastian ini sering menjadi penyebab munculnya praktek KKN dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ada tiga level pembahasan dalam kerangka meningkatkan pelayanan publik, pertama kebijakan (peraturan perundang-undangan),kedua  kelembagaan, ketiga, sumber daya manusia. Kualitas Pelayanan pada dasarnya memberikan kontribusi penting dalam perusahaan negri maupun swasta. Selain itu juga kualitas pelayanan yang baik mampu mempertahankan citra dari perusahaan tersebut. Tercermin dari Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Dengan demikian masyarakatpun merasa dengan pelayanan yang ditawarkan.]]>
