cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 170 Documents
 13   14   15   16   17 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2013)" : 170 Documents clear
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA Najoan, Regen
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari sekian banyak kebijaksanaan pembangunan, salah satunya  adalah pembangunan di bidang kesehatan. Masyarakat berhak untuk memperoleh derajat kesehatan yang sama dan berkewajiban ikut serta dalam usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk memperoleh itu semua maka diperlukan berbagai usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yang pada hakekatnya terpenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Berdarkan masalah tersebut kesadaran masyarakat masih kurang menunjang pemerintah dalam meningkatkan kesehatan lingkungan sehingga masalah ini belum terselesaikan dengan baik. Hasil penelitan berdasarkan yang sudah diteliti bahwa masyarakat kawangkoan pada umumnya sudah menerima bantuan-bantuan pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. 
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (suatu studi pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Malinau Kota) GIDION, GEBBY JEANET
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kualitas pelayanan merupakan suatu keadaan yang berhubungan dengan kemampuan memenuhi keinginan pelanggan sehingga terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Dengan bertitik tolak pada penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur ( Suatu Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Malinau Kota )” Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, maka sebagai pelayan publik yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, pemerintah harus senantiasa mengacu pada kepuasan masyarakat yang merupakan tujuan pokok dalam pemberian pelayanan. Salah satu bentuk pelayanan pemerintah adalah pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pelayanan KTP. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas pelayanan publik di Kecamatan Malinau Kota belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu : Tangibles, Reability, Responsivess, Assurance dan Empathy Kata kunci : Kualitas, Pelayanan Publik
Analisis Perbandingan Kualitas Pelayanan Publik Antara Orgaisasi Swasta Dan Organisasi Publik (Suatu studi di Cv. Nasional Motor Kota Manado dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado) Sahoa, Christyanto
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menangani urusan publik bukan hanya di tangani oleh pemerintah, tetapi juga di tangani oleh swasta/perusahaan. Pelayan publik memiliki tugas untuk melayani secara rutin terhadap masyarakat seperti memberikan lisensi dokumen-keputusan, perlindungan, pemeliharaan fasilitas, kesehatan dan jaminan keamanan menyediakan untuk penduduk. Kualitas pelayanan publik yang diberikan akan menentukan tingkat kepuasan dan kenyamanan publik penerima pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya dampak kualitas pelayanan publik antara Cv. Nasional Motor dan Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Manado. Penelitian ini melibatkan para karyawan dan birokrat yang terlibat dalam pelayanan publik. Serta masyarakat yang terlibat dalam menerima pelayanan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari analisis data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan publik adalah hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang konsistensi perusahaan atau instansi yang terlibat dalam pelayanan. Kata Kunci: KUALITAS, PELAYANAN PUBLIK, KEPUASAN MASYARAKAT  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNPM-MP DI DESA WIOI KECAMATAN RATAHAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KUHU, CHRISTMAS BOWIE
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yang menjadi salah sau permasalahan dalam pembangunan adalah isu jender, dimana peranan perempuan agak dikesampingkan sehingga mereka tidak dapat menyalurakan potensi yang mereka miliki terutama untuk untuk peningkatan taraf hidup mereka.Selama ini yang terjadi adalah kondisi social yang sangat menonjolkan peran laki-laki. Laki-laki dianggap kaum yang derajatnya lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga laki-laki memiliki hak yang lebih besar baik dalam mengatur rumah tangga, memperoleh pendidikan, mengeluarkan pendapat, maupun dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya menyebabkan perempuan menjadi kaum marjinal yag selalu terpinggir dan tergusur.Menjawab tantangan tersebut, dalam penanganan masalah kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut, maka presiden mengeluarkan Perpres No. 54 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang bertugas untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan. Pada sidang kabinet tanggal 7 September 2006, presiden menetapkan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui melalui pemberdayaan masyarakat. Pada tanggal 12 September 2006 Menko Kesra, Menko Perekonomian dan menteri-menteri terkait sepakat “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)” sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.Ditindaklanjuti Menko kesra mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), Mandagri minta gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan usulan lokasi, Bappenas merancang pendanaan PNPM. Presiden RI kemudian menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM_Mandiri. Key Words : IMPLEMENTASI, KEBIJAKAN
MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN TNI ( Studi Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial Di Batalyon Infanteri 712 Wiratama – Manado ) SALEWANG, MUHAMMAD
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu sistem demokrasi dimana negara berperan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dan gangguan, maka posisi  militer di dalam sebuah Negara sudah semestinya berfungsi agar ancaman dan gangguan itu menjadi minimal. Fungsi itu bisa dikatakan sebagai kewajiban pokok dari sebuah institusi militer. Dengan demikian posisi militer atau angkatan bersenjata merupakan sebuah institusi yang sah atau lazim karena disepakati dalam sebuah organisasi yang bernama negara, yang mempunyai kewajiban berkaitan dengan perlindungan negara  demi memproteksi masyarakat dari ancaman fisik.Dalam konteks kelembagaan TNI sebagai “pemain” untuk pembangunan, sangat mengakui bahwa modal sosial menjadi penting. Konsep modal sosial (social capital) menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan prajurit karena dalam model ini, prajurit ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi dan kapasitas mengorganisasikan diri menjadi penting agar prajurit dapat berperan dalam model pembangunan. Padahal, kedua kapasitas tersebut baru bisa berkembang bila ditunjang oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat. Keberadaan modal sosial juga menjadi penting dalam penanggulangan keterbatasan akses secara ekonomi karena hal itu tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tapi juga perluasan akses terhadap sumber-sumber daya kehidupan yang ditentukan pula oleh ketersediaan jejaring kerja (network) dan saling percaya (mutual trust) di kalangan prajurit TNI. 
Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kroy (Kecamatan Kaimana Kota) Major, Maurits
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN SINGKIL KOTA MANADO HANDAYANI, FERA
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), masyarakat mendapatkan kewenangan untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri dan partisipatif dengan ikut terlibat dalam setiap tahapan kegiatan bagi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemandirian masyarakat di Kecamatan Singkil Kota Manado.Kegiatan yang dilaksanakan dalam PPK di Kecamatan Singkil Kota Manado berupa kegiatan sosial dan pembangunan sarana/prasarana. Berkaitan dengan hal tersebut, evaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado menjadi salah satu simpul penting didalam menentukan efektifitas dan keberlanjutan program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga publik.Evaluasi PPK di Kecamatan Singkil kota Manado, telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Kebijakan PPK telah cukup efektif dalam menunjang pemberdayaan masyarakat. Pola-pola yang lebih parsipatif perlu terus dikembangkan agar kemandirian masyarakat cepat tercapai.  Peran serta masyarakat perlu terus diperluas mengingat peran yang paling dominan selama ini dalam PPK, lebih banyak dilakukan oleh pemerintah.Kata Kunci : PPK, Evaluasi, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA NAJOAN, REGEN
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari sekian banyak kebijaksanaan pembangunan, salah satunya  adalah pembangunan di bidang kesehatan. Masyarakat berhak untuk memperoleh derajat kesehatan yang sama dan berkewajiban ikut serta dalam usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk memperoleh itu semua maka diperlukan berbagai usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yang pada hakekatnya terpenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Berdarkan masalah tersebut kesadaran masyarakat masih kurang menunjang pemerintah dalam meningkatkan kesehatan lingkungan sehingga masalah ini belum terselesaikan dengan baik. Hasil penelitan berdasarkan yang sudah diteliti bahwa masyarakat kawangkoan pada umumnya sudah menerima bantuan-bantuan pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan.
PENGARUH PEMERINTAH KELURAHAN PONDANG UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KAPARANG, JEANY
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 1 butir n, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten  atau daerah kota di bawah kecamatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten (termasuk pembinaan dan pengawasan aparatnya). Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Pembangunan yang ada di kelurahan Pondang tidak terlepas dari peranan pemerintah & masyarakat. Tapi apakah masyarakat efektif atau terlibat langsung dalam proses perencanaan & pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan bisa terlaksana. Pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pembangunan yang ada. Entah dikarenakan sibuk bekerja atau memang tidak mau ambil pusing masyarakat hanya sibuk dengan urursan mereka masing-masing tanpa berpartisipasi dalam pembangunan. Ini juga bisa disebabkan kelalaian dari pemerintah kelurahan setempat yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat sehingga kurangnya partisipasi.  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKANPERATURAN DESA (Studi Kasus di Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur) KATENGAR, DONIS
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk melaksanakan semua tugas, pemerintah membuat aturan-aturan (regulasi) demi ketertiban dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan seluruh anggota-anggota masyarakat yang dilayani, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Di dalam sebuah Negara hukum seperti Indonesia, setiap tindakan apapun termasuk kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan, perlu di dukung dengan regulasi yang memadai, yang dapat menjangkau segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan peraturan baik secara teknis dan substansif. Untuk mewujudkannya diperlukan suatu implementasi kebijakan tentang fungsi badan permusyawaratan desa yang di perlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan sebuah pembentukan peraturan desa. Implementasi kebijakan tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa menjadi tanggung jawab yang baik atas kepentingan desa maupun kepentingan masyarakat yang secara menyeluruh bagaimana implementasi kebijakan tentang fungsi badan permusyawaratan desa dalam pembuatan atau rancangan peraturan desa, yang kemudian disahkan menjadi peraturan desa. Harus dapat melihat atas persoalan yang terjadi dalam masyarakat di desa demi kepentingan umum dapat berorientasi kepada masyarakat, bukan atas kepentingan segelintir masyarakat. Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini peraturan daerah tersebut BPD belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik yaitu, terkait dengan pembentukan peraturan desa yang ada di Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim sehingga proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan atau mendesain peraturan desa BPD mengalami ada kendala-kendala ataupun hambatan yang dijumpai. (Key Words :   Implementasi, Kebijakan, Badan Permusyawaratan Desa,Peraturan Desa)

Page 16 of 17 | Total Record : 170

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)