Articles
170 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1 (2013)"
:
170 Documents
clear
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT ]]>
<![CDATA[LABAGE, ALFRITS]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembangunan infrastruktur merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakekat otonomi daerah yang meletakan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, di selenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarkat dan hasilnya di nikmati oleh seluru masyarakat, (Sumryadi 2005 : 87) melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut di harapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang di miliki guna memenuhi kebutuhan masyarakar sendiri. Infrastruktur atau prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan kesejateraan masyarakat suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur khususnya dalam bidang pendidikan lebih baik biasanya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan yang lebih baik. Dengan demikian, kesejateraan masyarakat sulit dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur pendidikan merupakan basik determinant untuk menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Â Kata Kunci : Partisipasi, Pembangunan Infrastruktur.]]>
<![CDATA[PROSES ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (Suatu Studi di Desa Poyowa Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan) ]]>
<![CDATA[Malensang, Romel Krismanto]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan bahwa, Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.Aspirasi masyarakat disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih, yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan desa. Desa Poyowa Kecil adalah sebuah desa bagian dari Kecamatan Kotamobagu Selatan yang sementara ini ada dalam proses pengalihan status dari Desa menjadi Kelurahan. Gagasan pengalihan status ini diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Desa Poyowa Kecil yang notabene merupakan masyarakat perkotaan. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012 merupakan produk hukum yang mengatur tentang Pedoman Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Penelitian ini, dianalisis hanya proses alih status desa menjadi kelurahan telah sesuai atau belum dengan tahapan-tahapan dalam perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dengan fokus penelitian yaitu studi kasus tentang proses alih status Desa menjadi Kelurahan di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan. Hasil penelitian ini memperlihatkan,bahwa Desa Poyowa Kecil berdasarkan syarat-syarat administrasi Pasal 9 Ayat (2) Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 untuk melaksanakan proses alih status menjadi kelurahan telah terpenuhi. Namun ada ketidaksesuaian dengan mekanisme menjadi kelurahan sesuai Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu No 1 Tahun 2012, diantaranya yaitu prakarsa untuk mengubah status desa yang tidak berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat melainkan dari Pemerintah Kota. Kendala dalam proses alih status Desa Poyowa Kecil menjadi kelurahan terkait masalah anggaran yang tidak memadai, waktu, dan belum ada pembicaraan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa terhadap status para Perangkat Desa dan BPD pasca dialihkannya status Desa Poyowa Kecil menjadi kelurahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses alih status Desa Poyowa Kecil yang sementara berlangsung, belum sesuai dengan tahapan-tahapan Pasal 11 Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012, sehingga menimbulkan kendala-kendala pada pelaksanaan proses alih status desa menjadi kelurahan berkaitan dengan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Poyowa Kecil. Â Kata kunci: Alih Status, Mekanisme, dan Desa.]]>
<![CDATA[Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Kabupaten Pulau Morotai ]]>
<![CDATA[Salawe, Tedy Sudiarta]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. IMBÂ disusun sebagai standar penyesuaian bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Mendirikan bangunan rumah atau toko dengan terencana akan menjamin kondisi lingkungan yang menjamin segala aktivitas. Pada dasarnya, setiap pengakuan hak oleh seseorang terhadap suatu bangunan harus didasari bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, suatu pengakuan dihadapan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah. Sehingga dengan adanya surat IMB akan memberikan kepastian jaminan hukum kepada masyarakat, oleh sebab itu dalam kaitannya terhadap pelayanan perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal. Kata Kunci : Efektifitas, Pelayanan Publik.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN KEPALA SUKU MONI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA PROPINSI PAPUA ]]>
<![CDATA[Sani, Piter]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagaimana halnya dengan pemimpin formal, maka pemimpin informal (kepala suku) mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendorong percepatan laju pembangunan, khususnya pembangunan distrik sugapa kabupaten intan jaya, baik sebagai motivator dalam meningkatan taraf hidup masyarakat, sebagai motivator dalam meningkatan partisipasi masyarakat, sebagai motivator dalam meningkatkan kemandirian masyarakat, melaksanakan penyusunan dan mengambil keputusan dan pelaksanaan program pembangunan di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Secara empirik hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemimpin informal (kepala suku) di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya terkategori selalu sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan di Wirayah ini.]]>
<![CDATA[PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PERDESAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KEL. MALALAYANG 1 TIMUR KEC. MALALAYANG KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Chorneles, Reifan A.H]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sesuai dengan Misi Kementrian Kelautan dan Perikanan yaitu mensejahterakan masyarakat Kelautan dan Perikanan maka salah satu strategi yang dibuat adalah melalui Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP). PUMP adalah bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri melalui bantuan modal usaha perikanan tangkap sesuai dengan potensi sumber daya ikan. Adanya Kelompok Usaha Bersama (KUB) oleh PUMP yang dilaksanakan diKelurahan Malalayang 1 Timur menjadi satu wadah bagi masyarakat nelayan dalam mensejahterakan diri. Dimana dalam KUB diberikan bantuan yang sangat membantu dan memudahkan nelayan dalam proses penangkapan ikan dan pengembangan potensi. Oleh sebab itu kiranya PUMP menjadi satu langkah baru dalam mensejahterakan masyarakat nelayan dan mampu menjadikan KUB sebagai suatu organisasi nelayan yang maju dan bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan. Kata Kunci : Kesejahteraan , PUMP, KUB, Nelayan]]>
<![CDATA[PERAN ELIT POLITIK DALAM PROSES PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DPRD KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Singkoh, Frans C.]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peran elit politik dalam proses penetapan kebijakan publik di DPRD Kota Manado sebagai pembahasan dalam penelitian. Terlihat bahwa peran elit sangatlah kuat dalam menentukan kebijakan tersebut. Pengaruhnya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui peran fraksi partai dimana anggota legislatif tunduk kepada suara parta melalui fraksinya dan secara tidak langsung melalui keanggotaan anggota legislatif dalam partai politik. Penelitian ini akan mendalami peran elit politik tersebut.]]>
<![CDATA[PROFESIONALISME BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SINONSAYANG ]]>
<![CDATA[Rantepadang, Christian]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala sisi sesuai dengan porsi objek, bersifat terus-menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relative singkat. Hal itu dipertegas kembali oleh Thoha bahwa untuk mempertahankan kehidupan dan kedinamisan organisasi mau tidak mau harus adaptif terhadap perubahan organisasi. Birokrasi yang mampu bersaing di masa mendatang adalah birokrasi yang memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan dengan berbagai ketrampilan dan keahlian.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ]]>
<![CDATA[Tendeng, Margryine Lidiawaty]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.Pemerintah sebagai service provider (Penyedia Jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada era otonomi daerah, kualitas dari pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk optimal dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kulitas maupun dari segi kuantitas pelayanan.Namun saat ini masih sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan publik jauh dari harapan masyarakat.Dikaitkan dengan lokasi penelitian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana salah satu tugas organisasi ini adalah menerbitkan Akta Kelahiran bagi masyarakat Kabupaten Sangihe.Mengingat betapa pentingnya arti kepemilikan akta bagi setiap anak, tapi pada kenyataannya bahwa tingkat kepemilikan akta kelahiran di Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih terbilang rendah.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sangihe. Berdasarkan hasil penilitian, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan publik, dalam hal ini pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sangihe sudah “berkualitasâ€. Yang dapat dilihat dari Dari lima dimensi yang penulis gunakan untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu : Tangibles ( kenampakan fisik ), Reability (kehandalan),Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), Emphaty (empati).]]>
<![CDATA[’ TINJAUAN TENTANG PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DI DESA TOUNELET KECAMATAN KAKAS KABUPATEN MINAHASA’’ ]]>
<![CDATA[KARAUWAN, RICHARD O.]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perilaku kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan merupakan analisis terhadap cara atau sikap kepala desa secara langsung maupun tidak langsung dalam menetapkan, memimpin, dan menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan bagaimana Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan cara kepala desa dalam mengambil keputusan, dalam pembangunan desa. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keberhasilan dan kegagalan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa seberapa jauh Kepala Desa merencanakan, menggerakan, memotifasi, mengarahkan, komunikasi, pelaksanaan dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, temuan di lapangan didapat bahwa Kepala Desa secara partisipatif menggerakan masyarakat untuk berkontribusi dalam setiap pengambilan keputusan penetapan program pembagunan desa.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN (SUATU STUDI DI KABUPATEN SANGIHE) ]]>
<![CDATA[SAHABAT, IVANA G.]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berkaitan erat dengan manajemen pegawai negeri sipil. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana tujuan manajemen pegawaian negeri sipil pada Pasal 12 ayat 1 dan 2; Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna. Belum tercapainya Implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sangihe dikarenakan implementasinya tidak sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Untuk suksesnya implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di masa mendatang, komitmen pemimpin organisasi dituntut harus optimal di semua tahapan kegiatan dan koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait. Untuk itu perlu didukung anggaran yang proporsional untuk masingmasing tahapan kegiatan.Kata Kunci     : CPNS, Implementasi, Kebijakan, Tenaga Honorer]]>
