cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 170 Documents
 4   5   6   7   8 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2013)" : 170 Documents clear
KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA MANADODALAMPENYUSUNANAPBD MEWUJUDKAN ASPIRASI MASYARAKAT ZULHIARDI, ZULHIARDI
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan sejumlah atau besaran pendapatan dan pengeluaran, sebagai hasil keputusan, rencana kerja pembangunan daerah, otorisasi pengeluaran yang dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah sebagai pihak pengguna anggaran. Anggaran menjadi sumber evaluasi kerja anggota dewan, sumber ukuran atau standar evaluasi kinerja ,sekaligus menjadi alat memotivasi satuan kerja pemerintah daerah dan alat kordinasi dari semua aktifitas kinerja pemerintahan. Secara keseluruhan proses anggaran menjadi peluang utama bagi tiap anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk memajukan kepentingan warga daerah pemilihan yang diwakilinya.Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melahirkan paradigama baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.Tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan warga masarakat daerah, tuntutan bagi orientasi perilaku kerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk memajukan aspirasi rakyat.Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pendapatan asli (PAD) daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi darah sebagai pewujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Dan Pendapapatan Belanja Negara (APBN), yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), Dana alokasi Umum (DAU) , dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalan mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber-sumber pendanaan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan antara daerah-daerah.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KENDAHE KABUPATEN SANGIHE LOPES, RIZALI
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini secara jelas telah digariskan dalam pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yang meliputi empat aspek pelayana pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh kemampuan aparat pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah adalah kemampuan melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena selama ini aparat pemerintah identik dengan kinerja yang berbelit-belit penuh dengan KKN serta tidak ada standar yang pasti. Eksistensi efektifitas pelayanan publik ini diasumsikan karena pengaruh tingkat disiplin kerja aparat pemerintah, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya implikasi disiplin kerja aparat pemerintah terhadap efektifitasnya pelayanan umum, khususnya di Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe. Key words : efektivitas, Pelayanan Publik
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM REKRUTMEN CPNS DI KOTA MANADO (SUATU STUDI DI BKD KOTA MANADO) Kusrorong, Rayla P.B
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah maka pemerintah di daerah perlu menggali potensi yang ada untuk dapat dimaksimalkan dalam proses pembangunan. Salah satu potensi yang perlu ditingkatkan adalah Adanya rekruitmen CPNS pada Lingkup Pemerintah Kota Manado.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijaksanaan PP No. 43 Tahun 2007 dan PerDa Kota Manado nomor 38 tahun 2008 dalam rekruitmen calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai acuan yang harus dipedomani oleh Pemerintah KotaManado, Instansi penyelenggara dan unit instansi terkait, namun kenyataan masih sering terjadi konflik kepentingan antara berbagai unsur atau pihak baik antara pihak penyelenggara dengan unit kerja istansi terkait maupun dengan para tenaga honorer yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.Faktor-faktor yang menpengaruhi pelaksanaan Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Manado masih diwarnai berbagai tingkat kepentingan yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan PP No. 43 Tahun 2007 dan Perda Kota Manado nomor 38 tahun 2008, tarik menarik kepentingan antara unit kerja instansi, pejabat eksekutif local, pejabat legislative dengan pihak penyelenggaraan terkadang menimbulkan polemic yang masing-masing pihak yang ingin meraih keuntungan dari pihak pelaksana rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Suatu Studi di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe) MANOLANG, ERICH S. P.
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peran tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. Partisipasi tokoh masyarakat adalah keterlibatan masyarakat yang diperankan oleh elit non formal. Jadi berbicara partisipasi tokoh masyarakat berarti berbicara partisipasi masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah  partisipasi Tokoh Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara. Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Politik, dan Masyarakat umum. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitaif. Partisipatif tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif untuk meningkatkan pembangunan serta perinsip demokrasi di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. Tokoh masyarakat berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Partisipatif namun peran masyarakat masih rendah dalam kegiatan pengusulan program masalah kebutuhan masyarakat tingkat lingkungan. Peran tokoh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunanagar supaya perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, serta menjungjung etika dan tata nilai masyarakat. Namun unsur legalitas ini belum dilakukan dengan baik kerana ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknis musrenbang yang belum dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KENDAHE KABUPATEN SANGIHE LOPES, RIZALI
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini secara jelas telah digariskan dalam pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang meliputi empat aspek pelayana pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh kemampuan aparat pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah adalah kemampuan melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena selama ini aparat pemerintah identik dengan kinerja yang berbelit-belit penuh dengan KKN serta tidak ada standar yang pasti. Eksistensi efektifitas pelayanan publik ini diasumsikan karena pengaruh tingkat disiplin kerja aparat pemerintah, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya implikasi disiplin kerja aparat pemerintah terhadap efektifitasnya pelayanan umum, khususnya di Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe. Key words :efektivitas, PelayananPublik  
AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK MADUNDANG, ERNA SRI
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan adanya akuntabilitas diharapkan kinerja pegawai dapat meningkat. Karena dalam akuntabilitas, pegawai dihadapkan pada kewajiban yang harus dilaksanakan secara benar dan baik dan dapat mempertanggungjawabkan dari tugas tersebut sesuai dengan kewenangannya. Sehubungan dengan masalah itu maka jika dilihat dari posisinya, suatu kecamatan memiliki posisi yang penting bagi suatu daerah. Kecamatan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berada diatasnya. Kecamatan Siau Barat Selatan di Kabupaten Sitaro, sebagaimana kebanyakan Kecamatan lain, juga tidak lepas dari permasalahan mengenai kinerja dalam memberikan pelayanan publik. Kurangnya kesadaran tentang kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan dinilai menjadi faktor penyebab tingkat kinerja yang buruk. jenis penelitian yang dianggap tepat adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif, karena obyek dari penelitian ini merupakan suatu fenomena atau kenyataan sosial. Hal itu sesuai denan yang dikatakan oleh Sanapiah Faisal (1999:20) bahwa penelitian deskriptif atau penelitian taksonomi atau penelitian eksplorasi dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial,
FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA MANADO ATAS OPINI TIDAK WAJAR OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) vander, vander
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengingat volume dan aneka ragam urusan pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan di daerah sedemikian kompleksnya serta memerlukan penyelesaian yang cepat dan tepat, diperlukan adanya pengawasan yang intensif. Dengan pelaksanaan pembentukan kualitas aparatur pemerintahan, maka ditunjuklah Inspektorat selaku badan pengasawan internal Pemerintah Kabupaten/Kota, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah, pada kegiatan pembangunan, kegiatan kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat. Agar tercipta pemerintahan yang baik (Good Governance), dan bersih di daerah. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pengawasaan pemerintahan di Kantor Walikota Manado oleh Inspektorat selaku pengawas internal, fungsi pengawasan Inspektorat Kota Manado mendapat opini tidak wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam hal ini tugas dan fungsi inspektorat sebagai salah satu bagiannya diterapkan sebagai pengawas fungsional. Kriteria opini oleh BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (Adverse), dan Tidak Memberi Pendapat (Disclaimer.) Saat ini Kota Manado menerima opini dari BPK masih pada tingkat adverse. Selama tahun 2010 opini yang diterima yaitu disclaimer, untuk tingkatan WDP belum pernah didapat oleh Kota Manado. (Key Words : Pengawasan, Inspektorat Kota, Opini BPK)
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (BPMPT) KABUPATEN POSO DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN USAHA TABARU, AGUSTAF
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) merupakan suatu Badan yang mengatur pelayanan dalam pemberian Izin mendirikan usaha. Terlihat jelas sampai saat ini kondisi pelayanan publik di Indonesia selalu membuat masyarakat tidak puas karena birokrasinya yang berbelit-belit, lamban, melelahkan bahkan  tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan yang dikelola administrasi  negara.  Sehingga ketidak pastian ini sering menjadi penyebab munculnya praktek KKN dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ada tiga level pembahasan dalam kerangka meningkatkan pelayanan publik, pertama kebijakan (peraturan perundang-undangan), kedua  kelembagaan, ketiga, sumber daya manusia. Kualitas Pelayanan pada dasarnya memberikan kontribusi penting dalam perusahaan negri maupun swasta.Selain itu juga kualitas pelayanan yang baik mampu mempertahankan citra dari perusahaan tersebut.Tercermin dari Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban.Dengan demikian masyarakatpun merasa dengan pelayanan yang ditawarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dimana peneliti melakukan observasi secara langsung dengan melihat kualitas Pelayanan Publik pada BPMPT.Selain itu juga peneliti melakukan wawancara dengan bantuan berupa dafar peranyaan terhadap masyarakat yang terlibat dalam pembuatan Surat Izin Mendirikan Usaha.Setelah diteliti dan melakukan wawancara pelayanan pada BPMPT sampai saat ini masih relatif belum memuaskan.Ada sebagian besar pengeluhan dari masyarakat belum dipenuhi oleh insansi tersebut, seperti masalah biaya yang masih mahal, pelayanan yang kurang cepat, dan pegawai yang tidak transparan masalah biaya dan waku pelayanan. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maka perlu yang namanya rencana srategik untuk meningkatkan mutu pelayanan sebagai pedoman dalam penyusunan sasaran program dan kegiatan pembangunan di daerah khususnya bidang pelayanan administrasi perizinan.Disamping itu rencana strategis juga dimaksudkan untuk terciptanya keterpaduan kebersamaan dan tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) bidang perizinan, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan dorongan, pengembangan inspirasi dan kreatifitas untuk mencapai keberhasilan. Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Pemberian Izin
IMPLEMENTASI ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH (SUATU STUDY DI KECAMATAN TAHUNA TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE) SALINDEHO, MARIO Mc. A.
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etika Pemerintahan  dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa.  Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak  aparat pemerintah  dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan terutama  yang berkaitan dengan prinsip-prinsip etika pemerintah.  Etika  dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan , yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pentingnya pelaksanaan Etika pemerintahan dapat dijadikan pegangan dan petunjukan bagi setiap aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab. Keys words: Etika, Kinerja, Aparatur
PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT (Studi pada Pemerintah Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado) KAMUN, JUNIOR
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan mempunyai makna harafiah “membuat” seseorang berdaya. Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan (empowerment). Pemberdayaan pada intinya adalah manusia. Dalam arti, mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Pemberdayaan mengandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang. Melalui penegasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki dalam suatu tantangan kehidupan. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan (Mulandar dan Thamrin, 1996:97). Pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996) ialah upaya untuk membangun daya dalam diri manusia dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan. Melalui Pemerintah Kecamatan, pemberdayaan pemerintah kelurahan ini dapat dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas atau kemampuan aparat pemerintahan setempat. Hal ini sangat penting mengingat kelurahan atau desa merupakan unit pemerintahan yang terkecil dalam tata pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung berhubungan dengan masyarakatnya. Dengan demikian diharapkan bahwa aparat pemerintahan khususnya pada tingkat kelurahan dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Pemerintah Kelurahan Bahu disini berperan dalam perencanaan program pembangunan didaerah harus mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat dan mampu menampung segala aspirasi masyakat, agar dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, peran pemerintah kecamatan juga diharapkan mampu memberdayakan aparat kelurahan yang ada di kelurahan bahu, selaku instansi setingkat diatas kelurahan. Key words : Pemberdayaan, Pemerintah Kelurahan

Page 6 of 17 | Total Record : 170

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)