cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Beta Andri Anggiano Uliansyah
Contact Email
beta.uliansyah@pknstan.ac.id
Phone
+628567074554
Journal Mail Official
jurnal.mkp@pknstan.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Jurusan Manajemen Keuangan Gedung K Lantai 4, Politeknik Keuangan Negara STAN Jalam Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang Selatan 15222 Telepon(021)7361654-58
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Published by Politeknik Keuangan Negara STAN
ISSN : -     EISSN : 25811207     DOI : http://dx.doi.org/10.31092/jmkp
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Manajemen Keuangan Publik (MKP) adalah jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN Redaksi Jurnal Manajemen Keuangan Publik menerima artikel/tulisan ilmiah dengan tinjauan berbagai keilmuan (multi disiplin) yang fokus kepada penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan publik yang mencakup : Penganggaran Manajemen Belanja dan Pendapatan Manajemen Aset dan Penilaian Manajemen Investasi Pemerintah Manajemen Hutang dan Pembiayaan Penilaian Kinerja dan Perilaku Organisasi Publik Sistem Informasi Keuangan Keuangan Pusat dan Daerah (Desentralisasi Fiskal) Akuntansi Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019" : 5 Documents clear
Pelaksanaan Pengendalian Internal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Pendekatan Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara Panjaitan, Rido Parulian
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v3i2.523

Abstract

Kebijakan dana BOS telah diterapkan sebagai upaya pemerintah dalam menyukseskan program wajib belajar nasional sejak tahun 2005. Pengelolaan dana BOS tersebut diserahkan kepada pihak sekolah untuk dikelola secara independen, dalam hal ini Tim BOS Reguler Sekolah.  Artinya, peranan tim tersebut adalah sangat krusial dalam memastikan keefektifan pengelolaannya. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk melihat kembali peranan setiap unsur pada Tim BOS Reguler Sekolah dengan mengkaitkannya kembali dengan konsep keilmuan serta model pengelolaan Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.  Melalui pendekatan konseptual, tulisan ini menggunakan studi literatur sebagai alat untuk mengumpulkan informasi dan referensi. Tulisan ini menemukan bahwa pembagian peran antar unsur pada Tim BOS Reguler Sekolah perlu dipertegas. Secara lebih khusus, prinsip saling uji (check and balance) antara unsur pada Tim Manajemen Sekolah belum ditemukan secara lebih tegas. Penelitian ini mengemukakan kerangka kerja pengendalian internal BOS melalui tiga fungsi pengelola keuangan negara sebagai bentuk penguatan pengendalian internal pada tim tersebut, yaitu: fungsi otorisator, ordonator dan comptable.
PERLAKUAN ATAS TIDAK TERPENUHINYA NILAI MINIMAL KAPITALISASI ASET: STUDI KASUS PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN Sugiri, Dani
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v3i2.525

Abstract

Batasan nilai minimal kapitalisasi dalam pengakuan belanja modal menimbulkan persoalan dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan, karena terdapat kemungkinan perbedaan harga antara saat pengestimasian alokasi anggaran dengan saat pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan memberikan jalan tengah perlakuan yang paling memadai antara kedua kondisi tersebut. Penelitian studi dilakukan dengan metode kualitatif normatif dan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja yang dialokasikan pada belanja modal namun pada saat pengadaan tidak memenuhi nilai minimal kapitalisasi BMN, dapat diperlakukan dengan dua alternatif. Alternatif pertama: melakukan revisi anggaran sebelum dilaksanakan pembayaran. Alternatif kedua: tetap direalisasikan dan dibebankan pada Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) namun diakui sebagai beban aset ekstrakomptabel dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dengan tidak dmunculkan aset ekstrakomptabel dalam lembar muka Neraca.
MONITORING SETORAN SATKER PENGGUNA DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Sumantri, Joko
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v3i2.598

Abstract

Monitoring the transfer of money to the state treasury and the use of PNBP funds is needed so that the funds allocated are right on target according to the provisions. This study tries to determine the suitability of the implementation of the monitoring task of PNBP user satker deposits by the Regional Office of the Directorate General of Treasury with applicable regulations. Using the descriptive research method, it was found that the implementation of the monitoring task of PNBP user satker deposits in the Regional Office of the Directorate General of Treasury of West Java and DKI Jakarta was still different in their implementation. In addition, there is still a need to fulfill the needs and expand the authority of the Regional Office of the Directorate General of Treasury.
ANALISIS RELEVANSI PENERAPAN AKUNTANSI DANA PADA AKUNTANSI PEMERINTAH INDONESIA Sugiyanto, Hari
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v3i2.601

Abstract

The Indonesian government has applied the accrual basis in preparing its financial statements. However, it is possible to implement fund accounting. In the PP Conceptual Framework Number 71 Year 2010 it is stated that the Indonesian government can apply fund accounting for control purposes. Fund Accounting is an accounting system that is often used by non-profit organizations and public sector institutions, including government. The system is a method of recording and displaying entities in accounting such as assets and liabilities which are grouped according to their respective uses.This study aims to determine the relevance of the application of fund accounting in Indonesia and conduct a literature study on fund accounting practices in the United States government.Although the Indonesian government has applied accrual-based accounting, it does not rule out the possibility that fund accounting will be applied. Of course the authorized entity needs to draw up relevant regulations so that the accounting of funds is relevant to the implementation of accrual-based government accounting.
STUDI KUALITATIF : DAMPAK KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK USAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA Khairiyah, Yotasa Raidah; Akhmadi, Muhammad Heru
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v3i2.620

Abstract

Government Regulation Number 23 of 2018 is a form of tax incentives given by the government to tax payers for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The regulations aim at realizing fair taxation and increasing state revenue. Data from the Ministry of UKM shows that the number of MSMEs in Indonesia until 2018 is 64,194,057 units and absorbs 107,376,540 people. This study examines the compliance of SMEs in paying taxes before and after the enactment of tax incentives. Using a qualitative approach, this study seeks to explain the impact of incentive policies on MSME taxpayer compliance and state revenue. Respondents were observed in the South of Tangerang city area with interview techniques. The results of the study showed that in terms of compliance, statistically 2016-2018 showed an increase in registered taxpayers, but the SMEs did not voluntarily pay taxes because they felt they had not benefited directly. In addition, the ability to keep books is still limited. This has an impact on the side of state revenue, which is still low tax revenue from the MSME sector when compared to taxation revenues from other sectors

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 1 (2021): Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Vol 4 No 2 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi Vol 4 No 1 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019 Vol 3 No 1 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019 Vol 2 No 1 (2018): Pengelolaan Keuangan Negara yang Sustainable Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional Vol 1 No 1 (2017): Menuju Pengelola Keuangan Negara yang Profesional dan Unggul More Issue