cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Beta Andri Anggiano Uliansyah
Contact Email
beta.uliansyah@pknstan.ac.id
Phone
+628567074554
Journal Mail Official
jurnal.mkp@pknstan.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Jurusan Manajemen Keuangan Gedung K Lantai 4, Politeknik Keuangan Negara STAN Jalam Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang Selatan 15222 Telepon(021)7361654-58
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Published by Politeknik Keuangan Negara STAN
ISSN : -     EISSN : 25811207     DOI : http://dx.doi.org/10.31092/jmkp
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Manajemen Keuangan Publik (MKP) adalah jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN Redaksi Jurnal Manajemen Keuangan Publik menerima artikel/tulisan ilmiah dengan tinjauan berbagai keilmuan (multi disiplin) yang fokus kepada penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan publik yang mencakup : Penganggaran Manajemen Belanja dan Pendapatan Manajemen Aset dan Penilaian Manajemen Investasi Pemerintah Manajemen Hutang dan Pembiayaan Penilaian Kinerja dan Perilaku Organisasi Publik Sistem Informasi Keuangan Keuangan Pusat dan Daerah (Desentralisasi Fiskal) Akuntansi Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 67 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGHITUNGAN ANGKA DASAR (BASELINE) SECARA TOP DOWN UNTUK PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN/ LEMBAGA Suliantoro, Irwan
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 1 (2017): Menuju Pengelola Keuangan Negara yang Profesional dan Unggul
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i1.9

Abstract

Angka Dasar (baseline) merupakan indikasi pagu prakiraan maju dari kegiatan/output yang berulang dan/atau kegiatan/output tahun jamak (multi years) berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan Pagu Indikatif. Reviu baseline merupakan kegiatan menganalisis angka prakiraan maju yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga (KL) untuk menghasilkan indikasi awal kebutuhan anggaran beserta target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil akhir dari reviu baseline adalah proyeksi baseline yang dirinci menurut program, sumber  dana, belanja operasional, dan belanja non-operasional. Beberapa permasalahan yang menjadi focus penelitian terkait proses reviu baseline yaitu, data gap antara realisasi yang diinput oleh KL dengan data realisasi pada Kementerian Keuangan, penyesuaian Angka Dasar berdasarkan realisasi anggaran dan tidak berdasar realisasi pencapaian output, penyesuaian Angka Dasar tidak dilakukan terhadap output yang bersifat multi years, parameter kurs pada penyesuaikan baseline dan Prakiraan Maju tidajk jelas, parameter inflasi tidak dibedakan untuk jenis output infrastruktur, output non-infrastruktur, output jasa regulasi, dan output jasa layanan, dan penyesuaian (penurunan) baseline terhadap ketersediaan resource envelope dilakukan terhadap seluruh output tanpa memperhatikan skala prioritas dari output yang bersangkutan. Dari hasil analisis, reviu baseline akan jauh lebih efektif dan informatif apabila dilakukan secara top down, tidak dilakukan per-satker, dan mengacu pada informasi kinerja yang berupa target/volume output. Penyusunan baseline menjadi lebih transparan apabila proses pencapaian hasil Angka Dasar dibuat berdasarkan perhitungan matematis dan difasilitasi dengan sebuah sistem aplikasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang sebagian disebabkan karena ketidaktersediaan sumber data. Terhadap solusi yang ditawarkan, komitmen, kerjasama, dan sinergi yang baik antara Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, dan Kementerian/Lembaga
ANALISIS SWOT ATAS PENGGUNAAN DATA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI DASAR PENETAPAN UNDERLYING ASSET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA puspitarini, intan
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 1 (2017): Menuju Pengelola Keuangan Negara yang Profesional dan Unggul
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i1.15

Abstract

Tujuan dari penulisan paper ini adalah melakukan analisa atas strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam penggunaan data penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai dasar dalam penetapan underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder untuk memperoleh arsip-arsip atau dokumen. Penelitian ini di lakukan dengan metode kualitatif normatif, dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Hasil wawancara diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) komponen analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, Threat, dan untuk selanjutnya dikelompokkan ke dalam matriks IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary) dan matriks EFAS (External Strategic Factor Analysis Summary). Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi penggunaan data penatausahaan BMN sebagai dasar penetapan underlying asset merupakan strategi yang tepat, sepanjang DJKN memperhatikan dan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi faktor kelemahan (weakness) dan ancaman (threat).
PERAN DIGITAL REPOSITORY DALAM PENELITIAN BIDANG KEUANGAN NEGARA Akhmadi, M Heru
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 1 (2017): Menuju Pengelola Keuangan Negara yang Profesional dan Unggul
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i1.21

Abstract

Pengembangan teknologi informasi terus diupayakan demi kemudahan manusia dalam menjalankan setiap aktivitasnya, termasuk di bidang pendidikan. Salah satu diantaranya adalah fasilitas digital repository. Terdapat sangat banyak digital repository seperti digital library kampus atau non kampus, e-journal, dan Google Scholar merupakan salah satu digital repository yang dapat digunakan oleh para peneliti di lingkungan pendidikan tinggi seperti Politeknik Keuangan Negara STAN sebagai wadah publikasi dan sumber pencarian referensi penulisan karangan ilmiah. Penelitian ini mengambil studi kasus pemanfaatan Google Scholar di lingkungan kampus PKN STAN untuk kebutuhan riset bidang keuangan negara. Penelitian akan melihat perbedaaan diantara sebelum dan setelah penggunaan digital repository khususnya google scholar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui uji wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah penggunaan digital repository dalam penellitian bidang keuangan. Meskipun demikian beberapa hal yang menjadi kendala antara lain dukungan lembaga kampus dan sosialisasi/ sharing penggunaan digital repository khususnya google scholar. Pada sisi lain masih banyak kekurangan yang terdapat dalam Google Scholar, seperti kurang populernya situs Google Scholar, kurang lengkapnya jurnal berbahasa indonesia terdapat dalam Google Scholar, tidak terdapatnya kategori jurnal, kurangnya pembaharuan, hasil pencarian terlalu universal, orisinalitas karya tidak diketahui, dan tampilan Google Scholar membingungkan.
KETERLAMBATAN PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA SISTEM TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA): ANALISIS TEKNIS DAN YURIDIS Iskandar, Iskandar
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 1 (2017): Menuju Pengelola Keuangan Negara yang Profesional dan Unggul
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i1.23

Abstract

Kiriman Uang Pelimpahan Penerimaan Negara dari Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi ke Subrekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia (Sub RKUN BI)  merupakan salah satu  aktivitas dalam penerapan Treasury Single Account (TSA) dalam bidang penerimaan negara.  Keterlambatan pelimpahan, termasuk transaksi outstanding yang berakibat pada denda keterlambatan menjadi issue yang dipermasalahkan Bank/Pos Persepsi kepada otoritas pengelola  penerimaan negara dan kas negara. Paper ini menganalisis keterlambatan pelimpahan penerimaan negara ke Sub RKUN BI melalui BI-RTGS tersebut, baik dari aspek teknis maupun yuridis.  Dari sisi teknis, analisis dilakukan terhadap proses pelimpahan melalui Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan permasalahan teknis yang terkait. Dari aspek yuridis, dianalisis perlakuan hukum terhadap keterlambatan pelimpahan negara dalam rangka TSA bidang penerimaan negara
PERBANDINGAN RISIKO PORTOFOLIO UTANG PEMERINTAH INDONESIA DALAM PEMBIAYAAN DEFISIT Pratama, Raditya Hendra
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.85

Abstract

Pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen dalam portofolio pembiayaan defisit Pemerintah Indonesia. Instrumen pembiayaan defisit lainnya yaitu dengan penerbitan obligasi negara atau disebut juga dengan Surat Utang Negara (SUN), dan telah diterbitkan pula satu instrumen yang merupakan bentuk lain dari surat utang tetapi dengan basis Syariat Islam bernama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dikenal juga dengan nama Sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko yang terdapat pada instrumen pembiayaan defisit melalui pinjaman luar negeri pemerintah untuk kemudian dapat diketahui perbandingannya dengan instrumen pembiayaan defisit lainnya. Dengan diversifikasi pada portofolio utang yang ada, Pemerintah Indonesia memerlukan pengelolaan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan untuk meminimalkan risiko. Aspek penelitian yang digunakan adalah risiko risiko hukum, risiko pasar, dan risiko tingkat bunga yang terdapat pinjaman luar negeri Pemerintah Indonesia.
KEBIJAKAN DANA KETAHANAN ENERGI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL: KONSEP DAN TANTANGANNYA Kurniawati, Lestari
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 1 (2017): Menuju Pengelola Keuangan Negara yang Profesional dan Unggul
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i1.86

Abstract

Pemerintah mewacanakan pembentukan dana ketahanan energi melalui beberapa kebijakan antara lain : 1) pungutan atas penjualan BBM jenis Minyak Solar dan Premium, 2) cukai BBM, dan 3) pungutan atas biaya deplesi kegiatan penambangan mineral dan batu bara. Beberapa pilihan kebijakan tersebut menarik untuk dikaji opsi pemilihan alternative kebijakan tersebut di atas. Penelitian ini mengkaji opsi dari beberapa konsep kebijakan ketahanan energy tersebut di atas dengan menggunakan metode kualitatif eksploratif berdasarkan peraturan dan teori yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana pembentukan dana ketahanan energi melalui pungutan atas penjualan BBM jenis Minyak Solar dan Premium tidak sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007. Wacana pemungutan cukai BBM meski dapat dilaksanakan perlu mempertimbangkan pengunaannya (earmarking). Sementara itu pemungutan biaya deplesi juga diharapkan agar tidak menjadi hambatan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di bidang energi.
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK : STUDY KASUS KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dinarjito, Agung
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 1 (2017): Menuju Pengelola Keuangan Negara yang Profesional dan Unggul
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i1.88

Abstract

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang saat ini keberadaannya menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan penerimaan perpajakan pada beberapa tahun terakhir tidak mencapai target. Oleh karena itu, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Kementerian/Lembaga, optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mutlak diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah permasalahan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pemilihan institusi tersebut dikarenakan layanan pertanahan merupakan layanan yang sangat penting bagi masyarakat dan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian tersebut masuk dalam sepuluh terbesar di Indonesia. Penulis memilih Kantor perwakilan BPN di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif- empiris. Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa masih adda beberapa kelemahan dalam pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Yogyakarta yang memerlukan perbaikan untuk mengoptimalkan penerimaan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
DUALISME KEBIJAKAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI Wibowo, Puji
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 1 (2017): Menuju Pengelola Keuangan Negara yang Profesional dan Unggul
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i1.89

Abstract

Transfer or payment policy of national revenue from upstream oil and gas has been interesting to discuss for years. The main issue of this policy is Indonesian government has recognized two models of transfer in oil and gas revenue for national account, which are direct and indirect transfer to national account. Direct transfer is dedicated for oil revenue from Pertamina in Rupiahs, while indirect transfer allows foreign currency (dollars) payments from other sources.This dual policies result in liquidity issues regarding government’s ability to cover liabilities in upstream oil mandated by Production Sharing Contracts (PSC) and regulation. Another issue has been intensively debated with external auditors is national revenue delayed during earning process. By reviewing current business process based on a number of regulations and interviewing with several middle management officers in the Ministry of Finance, we propose two options to consider. First, direct transfer or one-step transfer is modified by gathering all revenue sources from upstream oil and gas either in Rupiahs or dollars. The second model, indirect transfer or two-step transfer gathering all payments from oil and gas lifting in dollars. By considering fiscal impacts of these two alternative payment models, we conclude that the second model is preferable than the first scheme
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP) DI INDONESIA Suhendra, Maman
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 1 (2017): Menuju Pengelola Keuangan Negara yang Profesional dan Unggul
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i1.97

Abstract

Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur yang sangat besar. Dari total kebutuhan pendanaan investasi strategis infrastruktur untuk kurun waktu 2015 s.d. 2019, Pemerintah hanya mampu menyediakan pendanaan kurang dari separuhnya saja. Indonesia perlu mencari alternatif sumber-sumber pendanaan lain dalam mendanai kebutuhan infrastrukturnya. Melalui studi literatur dan kebijakan/regulasi, salah satu alternatif yang diharapkan menjadi model penting penyediaan infrastruktur adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) halmana pihak swasta dapat berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur mulai dari aspek pendanaan, disain, konstruksi, operasi, hingga pemeliharaan infrastruktur berdasarkan perjanjian kerjasama. Untuk mendukung program KPBU ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menyediakan fasilitas fiskal pada tiap tahap pelaksanaan proyek KPBU.
PERAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DALAM PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA Mas'udin, Mas'udin
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.100

Abstract

Pengurangan kemiskinan menjadi target prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia. Pemerintah setiap tahun mengalokasikan dan merealisasikan anggaran penanggulangan kemiskinan dalam APBN. Studi ini mengkaji realisasi belanja Pemerintah Pusat, kualitas sumber daya manusia, tingkat pengangguran, tingkat ketimpangan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, upah minimum regional, dan jumlah populasi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel Propinsi 2011 s.d 2015. Untuk mengestimasi parameter model regresi menggunakan fixed effect model dengan robust standard error. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel independent tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara parsial, realisasi belanja bantuan sosial dan belanja modal, kualitas sumberdaya manusia, tingkat pendidikan, dan upah minimum regional berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel lainnya meliputi jumlah populasi, tingkat ketimpangan, dan tingkat kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 

Page 1 of 7 | Total Record : 67

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 1 (2021): Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Vol 4 No 2 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi Vol 4 No 1 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019 Vol 3 No 1 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019 Vol 2 No 1 (2018): Pengelolaan Keuangan Negara yang Sustainable Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional Vol 1 No 1 (2017): Menuju Pengelola Keuangan Negara yang Profesional dan Unggul More Issue